Details: Written by Super User; Published: 15 January 2026; Hits: 597

Mantan Kepala BKPP Bojonegoro Dijatuhi Sanksi Disiplin, Pangkat Diturunkan Setahun

SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari

Bojonegoro – Mantan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro, Muhammad Aan Syahbana, dijatuhi sanksi disiplin oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro setelah Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyatakan terjadi maladministrasi dalam proses penerbitan izin perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN).?

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah dalam serangkaian pemeriksaan, Aan Syahbana terbukti melakukan pelanggaran disiplin sehingga dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Penjatuhan sanksi tersebut merupakan tindak lanjut pemeriksaan terhadap jajaran BKPP Kabupaten Bojonegoro terkait dugaan penyimpangan prosedur penerbitan izin perceraian ASN atas nama inisial AND.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Ombudsman menemukan adanya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam proses administrasi penerbitan nota dinas serta surat keterangan izin perceraian yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Aan Syahbana, Ombudsman juga mencatat adanya sanksi terhadap pejabat lain di lingkungan BKPP. Mantan Kepala BKPP yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) merupakan penanggung jawab utama kebijakan dan pengendalian administrasi kepegawaian di lingkungan Pemkab Bojonegoro saat itu.?

Sebagai bagian dari tindakan korektif, Pemkab Bojonegoro juga telah mencabut keputusan bupati terkait izin perceraian ASN yang menjadi objek pemeriksaan. Pencabutan tersebut dilakukan melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 472.2/2073/412.301/2025 tertanggal 30 Januari 2025.?

Plt Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Triyoga Muhtar Habibi menilai, seluruh rekomendasi dan tindakan korektif telah dilaksanakan oleh Pemkab Bojonegoro.?

“Betul Pak Arifin, dengan demikian, laporan masyarakat terkait kasus ini dinyatakan selesai dan ditutup,” kata Triyoga saat dikonfirmasi Suarabanyuurip.com, Rabu (14/1/2026).?

Kuasa hukum pemohon pemeriksaan, KA, Arista Hidayatul Rahmansyah mengaku, gembira atas pemberitahuan hasil pemeriksaan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jatim. Di lain sisi, pengacara asal Madiun ini menyatakan, patut diduga perceraian ASN berdampak maraknya perceraian di masyarakat Bojonegoro umumnya.?

“Saya menduga demikian, karena aturan yang mengatur ASN sebagai teladan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Terpisah, Eks Kepala BKPP Aan Syahbana dan Sekretaris Daerah (Sekda) Edi Susanto, tidak memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dilayangkan Suarabanyuurip.com hingga berita ini ditayang.

Diwartakan sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap BKPP Kabupaten Bojonegoro terkait dugaan maladministrasi penerbitan izin cerai ASN. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang menilai proses penerbitan izin perceraian tidak sesuai prosedur dan sarat penyimpangan administrasi.

Dalam pemeriksaan itu, Ombudsman memanggil sejumlah pejabat dan pihak terkait di lingkungan BKPP Bojonegoro untuk dimintai keterangan serta melakukan penelaahan dokumen perizinan.

Ombudsman juga menegaskan, bahwa penerbitan izin perceraian ASN harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian, mengingat keputusan tersebut berdampak langsung pada status kepegawaian ASN yang bersangkutan.

“Ombudsman sudah menerima laporan dari Pak KA atas dugaan maladministrasi penerbitan izin cerai PNS atas nama saudari AND. Saat ini laporan tersebut sedang dalam penanganan tim pemeriksa,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur, Agus Muttaqin, S.H. kepada Suarabanyuurip.com, Jumat (07/02/2025) silam.

Kasus maladministrasi izin perceraian ASN yang berujung sanksi terhadap mantan Kepala BKPP Bojonegoro ini muncul di tengah meningkatnya angka perceraian ASN di Kabupaten Bojonegoro sepanjang 2025.

Berdasarkan pemberitaan SuaraBanyuurip.com edisi Senin 12 Januari 2026, jumlah permohonan dan perkara perceraian ASN pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Panitera Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, H. Sholikin Jamik meyebutkan data jumlah perkara perceraian ASN di Bojonegoro naik dari 27 di 2024 menjadi 45 perkara di 2025.?

“Mayoritas merupakan cerai gugat yang diajukan istri kepada suami,” terangnya.(fin)

Sumber: https://suarabanyuurip.com/2026/01/14/mantan-kepala-bkpp-bojonegoro-dijatuhi-sanksi-disiplin-pangkat-diturunkan-setahun/

Details: Written by Super User; Published: 12 January 2026; Hits: 2647

Miris, 78 Perempuan Hamil di Luar Nikah dan 63 Anak Ajukan Nikah Dini di Bojonegoro Sepanjang 2025

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Jumlah permohonan dispensasi kawin (diska) di Kabupaten Bojonegoro menurun sepanjang 2025 dibanding tahun sebelumnya.

Namun, jumlah pengajuan diska akibat perzinaan dan kehamilan di luar nikah melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya.

Berdasar data dari Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, angka diska di Bojonegoro mengalami penurunan dari 394 perkara di 2024 menurun menjadi 325 perkara di 2025.

Namun, secara khusus angka diska yang disebabkan oleh faktor zina dan hamil di luar nikah mengalami peningkatan cukup signifikan di 2025. Yakni, dari 26 perkara diska karena faktor zina di 2024 meningkat pesat menjadi 63 perkara di 2025. Begitupun dengan faktor karena hamil di luar nikah, meningkat dari 72 perkara di 2024 menjadi 78 perkara di 2025.

Panitera PA Bojonegoro Sholikin Jamik menyampaikan, meski secara umum terjadi penurunan diska dibanding 2024. Tapi, ada yang mengkhawatirkan, terkait penyebab terjadinya pengajuan diska. Yakni, peningkatan perzinaan dan hamil di luar nikah pada anak di bawah umur yang menjadi alasan pengajuan diska di 2025.

“Ini tentu menjadi alarm luar biasa. Utamanya, bagi yang bertanggung jawab secara moral untuk melakukan pencegahan,” ujarnya.

Dia melanjutkan, dengan melihat data ini, perbuatan haram itu sudah menjadi tradisi yang sangat mengkhawatirkan di Bojonegoro.

Menurut Sholikin, rerata yang melakukan perzinaan atau hamil ini adanya di kecamatan yang menurut hitungan ilmu sosial terdapat satu tradisi yang kontradiktif.

Satu sisi masyarakatnya agraris, di saat yang sama berhadapan pada suatu tradisi masyarakat industri. Terutama, kehadiran minyak.

“Pendatang yang bekerja di minyak itu sudah memiliki pola berpikirnya masyarakat industri. Di saat yang sama masyarakat sekitar situ masih agraris. Membentuk suatu kepribadian yang sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dilakukan pencegahan,” lanjutnya.

Dia mengatakan, bagi masyarakat Bojonegoro, data ini harus dibaca. Menjadi sebuah data yang harus dilakukan pencegahan untuk tahun-tahun yang akan datang.

Dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, utamanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB); Dinas Pendidikan; dan Dinas Kesehatan. Juga, Kementerian Agama Bojonegoro yang ditugasi untuk memegang amanah terkait moral. Untuk itu, bisa bekerjasama dengan organisasi masyarakat.

“Dalam rangka untuk segera melakukan pencegahan pada persoalan meningkatkan perzinaan dan kehamilan ini,” pungkasnya. (ewi/msu)

Sumber: https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/717046811/miris-78-perempuan-hamil-di-luar-nikah-dan-63-anak-ajukan-nikah-dini-di-bojonegoro-sepanjang-2025?page=2

Details: Written by Super User; Published: 08 January 2026; Hits: 1209

Sepanjang 2025, Sebanyak 325 Anak di Bojonegoro Melakukan Pernikahan Dini

BOJONEGOROTV.COM - Pengajuan dispensasi kawin atau izin pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 325 perkara. Jumlah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Bojonegoro, pada tahun 2024 tercatat 394 permohonan dispensasi kawin, sementara pada 2023 jumlahnya mencapai 448 perkara. Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya praktik pernikahan dini di wilayah tersebut, meski angkanya masih tergolong tinggi.

Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Solikin Jamik, mengatakan seluruh permohonan dispensasi kawin yang masuk sepanjang 2025 telah diproses hingga putusan.

“Seluruh perkara pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2025 ini sudah diputus, jumlahnya sebanyak 325 perkara,” ujar Solikin Jamik dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada awak media.

Ia menjelaskan, mayoritas pemohon dispensasi kawin berasal dari kalangan berpendidikan SMP sederajat. Dari total 325 pemohon, sebanyak 140 anak tercatat sebagai lulusan SMP.

“Selebihnya merupakan lulusan SLTA sederajat sebanyak 114 pemohon, lulusan SD sebanyak 69 pemohon, serta masing-masing satu orang tidak lulus SD dan tidak pernah sekolah,” tambahnya.

Secara geografis, pengajuan dispensasi kawin tersebar merata di 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Namun, beberapa wilayah mencatat angka tertinggi.

Kecamatan Kedungadem menjadi wilayah dengan jumlah pemohon dispensasi kawin terbanyak, yakni 41 perkara. Disusul Kecamatan Tambakrejo dengan 31 pemohon, Kecamatan Dander sebanyak 23 pemohon, serta Kecamatan Ngasem dengan 20 pemohon.

Sumber: https://www.bojonegorotv.com/berita/972129859/sepanjang-2025-sebanyak-325-anak-di-bojonegoro-melakukan-pernikahan-dini

Details: Written by Super User; Published: 15 January 2026; Hits: 279

Perceraian ASN di Bojonegoro Meningkat pada 2025

SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
?
?Bojonegoro – Angka perceraian aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, jumlah perkara perceraian ASN naik dari 27 perkara pada 2024 menjadi 45 perkara pada 2025.
?
?Panitera PA Bojonegoro, Sholikin Jamik, mengatakan, bahwa mayoritas perkara perceraian ASN didominasi oleh cerai gugat yang diajukan oleh istri. Dari total 45 perkara, sebanyak 30 gugatan diajukan oleh istri terhadap suami, sementara 15 perkara diajukan suami.
?
?“Penyebab utama perceraian ASN ini karena sudah tidak ada kecocokan antara pasangan,” kata Sholikin Jamik kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (12/1/2026).
?
?Ia menambahkan, peningkatan jumlah perceraian ASN ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, mekanisme perizinan perceraian ASN seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengedepankan upaya pembinaan rumah tangga.
?
?Mengingat, jika dibandingkan angka perceraian ASN tahun 2024, meningkatnya cukup signifikan pada tahun 2025, yakni sebanyak 45 perkara dari 27 perkara di tahun 2024.
?
?“Ini harus menjadi catatan bagi pemerintah agar tidak selalu mudah memberikan izin perceraian bagi ASN,” tegasnya.
?
?Sementara itu, Koordinator Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro, Nafidatul Hima menilai, pemerintah perlu mengambil langkah pencegahan yang lebih konkret untuk menekan angka perceraian, baik di kalangan ASN maupun masyarakat secara umum.
?
?“Pemerintah harus hadir memberikan solusi dan upaya pencegahan agar angka perceraian di Bojonegoro tidak terus meningkat,” pungkasnya. (jk)

Sumber: https://suarabanyuurip.com/2026/01/12/perceraian-asn-di-bojonegoro-meningkat-pada-2025/

Details: Written by Super User; Published: 12 January 2026; Hits: 324

Dispensasi Nikah karena Zina di Bojonegoro Meningkat Sepanjang 2025

SuaraBojonegoro.com – Pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro sepanjang tahun 2025 memang mengalami penurunan secara umum dibandingkan tahun 2024. Namun, data Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dari sisi penyebab pengajuan dispensasi nikah.
Panitera PA Bojonegoro, Sholikin Jamik, mengungkapkan bahwa alasan dispensasi nikah karena perzinaan mengalami lonjakan signifikan. Pada tahun 2024, perkara dispensasi nikah akibat perzinaan tercatat sebanyak 26 perkara. Angka tersebut melonjak tajam pada 2025 menjadi 63 perkara.
Selain itu, pengajuan dispensasi nikah karena kehamilan di luar nikah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat 72 perkara, sementara pada tahun 2025 naik menjadi 78 perkara.
“Ini tentu menjadi alarm yang luar biasa bagi masyarakat Bojonegoro,” Ujar Sholikin Jamik. Kamis (9/1/2026).

Menurutnya, data tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam aspek moral dan pembinaan generasi muda. Ia menilai, perbuatan yang secara tegas dilarang dalam ajaran agama Islam kini mulai dianggap lumrah dan berpotensi menjadi tradisi yang sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dicegah.

Sholikin Jamik menekankan bahwa data ini harus dibaca sebagai peringatan keras bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah pencegahan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Ia menyebut sejumlah instansi memiliki tanggung jawab moral dalam upaya pencegahan, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Kementerian Agama. (Rif/Red)

Sumber: https://suarabojonegoro.com/dispensasi-nikah-karena-zina-di-bojonegoro-meningkat-sepanjang-2025/#google_vignette

Details: Written by Super User; Published: 08 January 2026; Hits: 294

Sebanyak 325 Anak di Bojonegoro Melakukan Pernikahan Dini Sepanjang 2025

Ilustrasi pasangan remaja sedang melangsungkan pernikahan dini. Foto: Gemini AI

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pengajuan dispensasi kawin atau izin pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 325 perkara. Jumlah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tiga tahun terakhir.

Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Solikin Jamik, mengatakan seluruh permohonan dispensasi kawin yang masuk sepanjang 2025 telah diproses hingga putusan.

“Seluruh perkara pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2025 ini sudah diputus, jumlahnya sebanyak 325 perkara,” ujar Solikin Jamik dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada awak media.

Ia menjelaskan, mayoritas pemohon dispensasi kawin berasal dari kalangan berpendidikan SMP sederajat. Dari total 325 pemohon, sebanyak 140 anak tercatat sebagai lulusan SMP.

“Selebihnya merupakan lulusan SLTA sederajat sebanyak 114 pemohon, lulusan SD sebanyak 69 pemohon, serta masing-masing satu orang tidak lulus SD dan tidak pernah sekolah,” tambahnya.

Secara geografis, pengajuan dispensasi kawin tersebar merata di 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Namun, beberapa wilayah mencatat angka tertinggi.

Editor : Dedi Mahdi

Sumber: https://bojonegoro.inews.id/read/664714/sebanyak-325-anak-di-bojonegoro-melakukan-pernikahan-dini-sepanjang-2025?utm_medium=sosmed&utm_source=whatsapp

Details: Written by Super User; Published: 15 January 2026; Hits: 297

Cegah Diska di Bojonegoro, Psikolog Tekankan Pentingnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi

SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
?
?Bojonegoro – Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat sebanyak 325 perkara dispensasi kawin (diska) sepanjang tahun 2025. Tingginya angka tersebut mendapat sorotan dari kalangan psikolog dan pemerhati perempuan serta anak, yang menilai pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini menjadi langkah penting untuk pencegahan.
?
?Psikolog anak, Agus Ari Afandi, mengatakan, bahwa kematangan seksual merupakan proses alamiah yang akan dialami anak saat memasuki usia remaja. Salah satu tandanya adalah munculnya ketertarikan terhadap lawan jenis.
?
?“Ketertarikan terhadap lawan jenis dan potensi pacaran pasti terjadi seiring perkembangan usia remaja,” kata Agus Ari Afandi kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (12/1/2026).
?
?Karena itu, ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam memberikan batasan, aturan, serta pemahaman mengenai etika dan moral pergaulan agar anak tidak terjerumus ke dalam perilaku berisiko.
?
?“Anak juga wajib diberikan pendidikan kesehatan reproduksi agar mereka memahami risiko dan dampak dari perilaku seksual pranikah,” jelasnya.
?
?Menurut Agus, pemahaman tersebut dapat membentuk kesadaran anak untuk menjaga diri sendiri sehingga tidak terjerumus pada hubungan seksual pranikah yang berpotensi merugikan masa depan mereka, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.
?
?Sementara itu, Koordinator Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro, Nafidatul Hima menilai, tingginya dispensasi kawin dengan alasan menghindari zina dan kehamilan di luar nikah harus menjadi perhatian serius semua pihak, terutama orang tua.
?
?“Jika alasan diska didominasi oleh menghindari zina, kehamilan, dan perbuatan zina itu sendiri, maka yang harus dievaluasi adalah pola asuh, pola komunikasi dalam keluarga, serta lingkungan pergaulan anak,” terangnya.
?
?Untuk diketahui berdasar data PA Bojonegoro, diska didominasi oleh faktor alasan menghindari zina sebanyak 184 perkara. Kemudian, 78 perkara karena hamil dan 63 perkara karena telah melakukan zina.
?
?Sedangkan, dari 394 perkara diska di 2024. Selain 3 faktor tersebut, faktor ekonomi juga menjadi alasan anak menikah dini. Diantaranya, 288 perkara karena menghindari zina, 72 perkara karena hamil, 26 perkara karena zina, dan 8 karena faktor ekonomi.
?
?Lebih beragam lagi di 2023, tercatat sebanyak 448 perkara. Meliputi, alasan menghindari zina 125 perkara; hamil 85 perkara; zina 76 perkara; faktor ekonomi 33 perkara; budaya 92 perkara; putus sekolah 36 perkara; dan 1 perkara karena nikah siri.(jk)

Sumber: https://suarabanyuurip.com/2026/01/12/cegah-diska-di-bojonegoro-psikolog-tekankan-pentingnya-pendidikan-kesehatan-reproduksi/

Details: Written by Super User; Published: 12 January 2026; Hits: 200

Penyelesaian Perkara di PA Bojonegoro Tahun 2025 Hampir 100 Persen, Peringkat Pertama Se Jawa Timur

SuaraBojonegoro.com – Kinerja Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatatkan menerima sebanyak 3408 perkara dan tingkat penyelesaian perkara di PA Bojonegoro pada tahun 2025 hampir mencapai 100 persen, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Pengadilan Agama Bojonegoro.

Peta wisata Bojonegoro

Capaian tersebut sekaligus menempatkan PA Bojonegoro sebagai pengadilan agama peringkat pertama di Jawa Timur untuk kategori jumlah perkara yang diterima dan ditangani, yakni di rentang 2.500 hingga 5.000 perkara.

Sholikhin Jamik, Panitera PA Bojonegoro, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen seluruh aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, tingkat penyelesaian perkara hampir 100 persen. Ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah PA Bojonegoro dan menjadi yang terbaik se-Jawa Timur untuk pengadilan dengan perkara 2.500 sampai 5.000 perkara, matoh to” ujar Sholikin Jamik. Selasa (7/1/2026).

Tingginya tingkat penyelesaian perkara tidak lepas dari optimalisasi manajemen perkara, pemanfaatan teknologi informasi peradilan, serta kedisiplinan hakim dan seluruh jajaran dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur.

Capaian ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, sekaligus menjadi motivasi bagi PA Bojonegoro untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum di masa mendatang. (Rif/Red)

Sumber: https://suarabojonegoro.com/penyelesaian-perkara-di-pa-bojonegoro-tahun-2025-hampir-100-persen-peringkat-pertama-se-jawa-timur/

Details: Written by Super User; Published: 08 January 2026; Hits: 393

Fenomena Baru, Dari Perceraian Di PA Bojonegoro Sebanyak 92 Dari 105 Perkara KDRT Di Lakukan Oleh Istri Kepada Suami

Reporter : Moch Arifianto

SuaraBojonegoro.com – Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi salah satu penyebab utama perceraian di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro. Namun, sepanjang tahun 2025 muncul fenomena baru yang cukup mengejutkan, di mana pelaku KDRT justru didominasi oleh pihak istri.

Sholikhin Jamik, Panitera PA Bojonegoro, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 105 perkara perceraian dengan alasan KDRT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 perkara KDRT dilakukan oleh istri terhadap suami.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT yang dilakukan oleh istri. Faktor pertama adalah kecemburuan terhadap suami. Selain itu, terdapat pula kasus istri yang berselingkuh, namun merasa tersinggung dan marah ketika dinasihati oleh suami.

Faktor lainnya, adalah istri yang melakukan kekerasan sebagai bentuk mempertahankan diri karena sebelumnya kerap dianiaya oleh suami yang bersifat temperamental. Selain itu, masalah ekonomi juga menjadi pemicu, terutama ketika penghasilan suami tidak sesuai dengan harapan istri.

“Ada pula kasus di mana istri memang tidak memiliki rasa cinta kepada suami. Ini biasanya terjadi pada pernikahan perjodohan, bahkan masih dalam kondisi qobladdukhul. Ketika suami berusaha mendekati dan mengenal lebih dekat, istri justru bereaksi dengan kekerasan, seperti menampar,” Ujar Sholikin Jamik. Selasa (6/1/2026).

Sholikin Jamik menegaskan, fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga semakin kompleks dan tidak lagi bisa dipandang dari satu sisi saja. Ia berharap pasangan suami istri dapat mengedepankan komunikasi, saling pengertian, serta menyelesaikan konflik secara bijak agar tidak berujung pada kekerasan dan perceraian. (Rif/Red)

Sumber: https://suarabojonegoro.com/fenomena-baru-dari-perceraian-di-pa-bojonegoro-sebanyak-92-dari-105-perkara-kdrt-di-lakukan-oleh-istri-kepada-suami/

Details: Written by Super User; Published: 15 January 2026; Hits: 307

Gegara Main Judi, 198 Istri Gugat Cerai Suami

SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
?
?Bojonegoro – Sebanyak 198 pasangan suami istri (pasutri) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berakhir cerai. Gegara suami main slot atau judi online hingga tak bisa memberi nafkah istri.
?
?Panitera Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, Solikin Jamik mengatakan, total sebanyak 198 istri gugat cerai suami. Dari jumlah perkara tersebut, perkara judi online mendominasi yakni, mencapai 192 perkara. Sedangkan, 6 perkara lainnya disebabkan judi konvensional.
?
?”Judi online maupun konvensional menjadi salah satu faktor dominan yang merusak keutuhan rumah tangga. Dampaknya suami tak bisa memberi nafkah, karena uangnya habis digunakan judi,” katanya kepada SuaraBanyuurip.com, Kamis (1/1/2026).
?
?Perceraian dengan latar belakang judi mengalami tren peningkatan setiap tahun. Tahun 2023 tercatat 64 perceraian akibat judi, meningkat tajam menjadi 170 perkara pada 2024, dan kembali melonjak 198 perkara sepanjang tahun 2025.
?
?Mayoritas dipicu judi online karena mudah diakses, sulit dikontrol, dan berdampak langsung pada ekonomi serta keharmonisan keluarga. Sebab kecanduan judi online sering kali membuat salah satu pasangan mengabaikan kewajiban rumah tangga.
?
?”Penghasilan habis untuk taruhan, memicu pertengkaran berkepanjangan, hingga berujung gugatan cerai,” terangnya.(jk)

Sumber: https://suarabanyuurip.com/2026/01/01/gegara-main-judi-198-istri-gugat-cerai-suami/

Details: Written by Super User; Published: 12 January 2026; Hits: 508

51 Guru di Bojonegoro Akhiri Pernikahan Sepanjang 2025: Perceraian ASN Didominasi Gugatan Istri

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Keretakan rumah tangga aparatur sipil negara (ASN) di Bojonegoro menunjukan tren peningkatan di 2025. Perceraian didominasi istri yang menggugat cerai suami.

Berdasar data Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, meski secara umum total perceraian mengalami penurunan di 2025. Yakni, dari 2.813 perceraian di 2024 menurun menjadi 2.774 sepanjang 2025.

Namun, secara khusus angka perceraian pada ASN di Bojonegoro mengalami tren peningkatan. Tepatnya, dari 27 perkara perceraian PNS di 2024 meningkat cukup signifikan menjadi 45 perkara di 2025. Begitupun dengan perceraian yang terjadi pada guru. Meningkat dari 41 perkara di 2024 menjadi 51 perkara perceraian guru di 2025.

Panitera PA Bojonegoro, Sholikin Jamik menyampaikan, jumlah perceraian pada PNS di Bojonegoro mengalami peningkatan di 2025. Perkara didominasi oleh cerai gugat yang diajukan istri kepada suami sebanyak 30 perkara. Kemudian, cerai talak yang dilakukan oleh suami kepada istri sekitar 15 perkara.

Dari data PA, perceraian PNS tercatat meningkat menjadi 45 perkara di 2025. Sedangkan, perceraian guru sebanyak 51 perkara. Keduanya mengalami peningkatan dibanding 2024.

"Pekerjaan guru itu juga PNS ternyata. Hanya saja pada data, kalau guru disebutkan guru. Dan, PNS itu PNS," terangnya.

Terpisah, Koordinator Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro Nafidatul Hima mengatakan, pemerintah harus bisa melakukan pencegahan. Agar perkara perceraian di Bojonegoro tidak terus meningkat. Baik perceraian pada umumnya maupun yang terjadi pada ASN.

Untuk perceraian yang terjadi pasa ASN, pimpinan harus memberikan pembinaan. Mempertemukan dan mencari akar permasalahan. Dilakukan mediasi untuk pencegahan. Mengingat, dalam perceraian ASN harus ada izin dari pimpinan.

"Kalau melihat angka perceraian di Bojonegoro cukup tinggi. Harusnya pemerintah mengatasi semua. Baik PNS maupun tidak. Pemerintah harus menekan angka-angka permasalahan yang ada di masyarakat terkait hal tersebut," ujarnya. (ewi/msu)

Sumber: https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/amp/717042097/51-guru-di-bojonegoro-akhiri-pernikahan-sepanjang-2025-perceraian-asn-didominasi-gugatan-istri

Details: Written by Super User; Published: 08 January 2026; Hits: 674

Suasana pelayanan di Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro. Foto: dok iNews Bjn

BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat menerima sebanyak 3.408 perkara sepanjang tahun 2025. Tingginya jumlah perkara tersebut menempatkan PA Bojonegoro sebagai pengadilan agama dengan jumlah perkara tertinggi di Jawa Timur, untuk kategori penanganan perkara antara 2.500 hingga 5.000 perkara.

Dari total ribuan perkara yang masuk, kasus perceraian masih mendominasi. Sepanjang 2025, PA Bojonegoro menerima 2.774 perkara perceraian.

Dari jumlah tersebut, cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri tercatat paling banyak, yakni 2.086 perkara, sementara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami sebanyak 688 perkara.

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Solikin Jamik, menjelaskan bahwa jumlah perkara yang diterima pada tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024, yang tercatat sebanyak 3.405 perkara.

Namun, angka tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 3.474 perkara.

“Pada tahun 2025, perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bojonegoro mencapai 3.543 perkara. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sebanyak 3.279 perkara,” ujar Solikin dalam data tertulis yang disampaikan kepada media.

Selain perkara perceraian, PA Bojonegoro juga menangani berbagai jenis perkara lainnya, termasuk permohonan dispensasi kawin (Diska). Sepanjang 2025, tercatat 325 perkara dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan.

Menurut Solikin, angka tersebut menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, permohonan dispensasi kawin tercatat sebanyak 386 perkara, sementara pada 2023 mencapai 443 perkara.

Atas capaian kinerja tersebut, Pengadilan Agama Bojonegoro mendapatkan apresiasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penghargaan diberikan karena tingkat penyelesaian perkara yang hampir mencapai 100 persen, tertinggi sepanjang sejarah PA Bojonegoro.

“Pada tahun ini kami menerima penghargaan karena mampu menangani dan memutus perkara hampir 100 persen, sebuah capaian tertinggi yang pernah diraih Pengadilan Agama Bojonegoro,” pungkasnya.

Editor : Arika Hutama

Sumber: https://bojonegoro.inews.id/read/664501/tangani-ribuan-kasus-perceraian-pa-bojonegoro-cetak-rekor-tertinggi-sepanjang-sejarah?utm_medium=sosmed&utm_source=whatsapp

Page 4 of 13