- Details
- Written by Super User
- Hits: 328
Sawah Hingga Perabotan Rumah Disisir Habis! Begini Ketatnya Sidang di Tempat PA Bojonegoro Lacak Harta Gono-Gini
Bojonegoro, 12 Juni 2026
Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro kembali melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) atau sidang di tempat untuk menyelesaikan perkara gugatan harta bersama. Pelaksanaan peninjauan langsung ini ditujukan untuk memproses penyelesaian perkara yang terdaftar dengan nomor register 633/Pdt.G/2026/PA.Bjn. Kegiatan pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara maraton melintasi dua kecamatan yang berbeda di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro. Tim majelis hakim mendatangi empat lokasi berbeda, yakni Kelurahan Ledok Kulon dan Kelurahan Kadipaten di Kecamatan Bojonegoro, serta Desa Sambiroto dan Desa Tanjungharjo di Kecamatan Kapas. Proses persidangan lapangan ini turut melibatkan para pihak yang bersengketa beserta kuasa hukum masing-masing untuk menyaksikan secara langsung. Turut hadir pula aparat kepolisian dan perangkat desa atau kelurahan setempat guna mendampingi jalannya peninjauan obyek sengketa tersebut.
Dalam pelaksanaan sidang di tempat ini, majelis hakim secara saksama meninjau berbagai macam obyek sengketa yang diklaim sebagai harta bersama. Obyek sengketa pertama yang diperiksa terdiri dari harta tidak bergerak berupa beberapa bidang sawah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, terdapat pula pemeriksaan terhadap harta bergerak yang memiliki nilai material, mulai dari unit kendaraan roda empat atau mobil. Majelis hakim beserta tim juga mengidentifikasi barang berharga lain yang secara spesifik dimasukkan ke dalam daftar gugatan, yaitu perhiasan emas. Tidak luput dari pemeriksaan, berbagai macam perabotan rumah tangga milik para pihak turut diteliti kelengkapan dan keberadaannya di lokasi. Seluruh obyek ini didata dengan teliti untuk memastikan bahwa rincian harta yang diajukan benar-benar ada secara fisik dan sesuai dengan fakta.
Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat memegang peranan yang sangat penting dalam keseluruhan proses persidangan di lingkungan pengadilan agama. Melalui sidang di tempat, hakim memperoleh gambaran yang jelas mengenai letak, ukuran, dan kondisi riil dari obyek yang disengketakan tersebut. Fakta yang ditemukan di lapangan ini menjadi pertimbangan krusial untuk meningkatkan kualitas putusan agar lebih akurat, komprehensif, dan objektif. Putusan yang didasarkan pada hasil PS terbukti mampu mencegah timbulnya masalah hukum baru berupa putusan yang bersifat tidak dapat dieksekusi atau non-executable. Hal ini secara langsung akan sangat memudahkan tugas panitera pengadilan apabila di kemudian hari terdapat permohonan eksekusi dari para pihak. Dengan demikian, hak-hak hukum dari masing-masing pihak yang bercerai dapat diwujudkan secara tuntas tanpa mengalami hambatan administratif atau fisik di lapangan.
Prosedur sidang di tempat merupakan wujud nyata upaya pengadilan dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan di Bojonegoro. Langkah turun ke lapangan ini mencerminkan asas keadilan karena majelis hakim tidak hanya bersandar pada dalil tertulis melainkan melihat realita secara langsung. Pelaksanaan PS juga merepresentasikan prinsip persamaan derajat di hadapan hukum bagi pihak penggugat maupun tergugat dalam membuktikan dalil-dalil mereka. Selain mencari kebenaran materiil, peninjauan lapangan ini berfungsi sangat strategis untuk menjamin keamanan obyek sengketa selama proses peradilan sedang berlangsung. Pencatatan yang rinci di dalam berita acara PS mengunci status obyek sehingga mampu menghindari upaya penggelapan atau perpindahan tangan secara sepihak. Kepastian atas eksistensi serta batas obyek tersebut pada akhirnya memberikan rasa aman bagi para pihak yang sedang menanti putusan akhir dari majelis hakim.
Dasar hukum utama pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 153 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) atau Pasal 180 RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten). Ketentuan peraturan tersebut mengamanatkan majelis hakim untuk melihat keadaan benda yang menjadi obyek sengketa apabila tindakan itu dianggap perlu. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 turut mempertegas kewajiban pelaksanaan PS terhadap obyek sengketa tanah agar putusan tidak hampa. Mahkamah Agung dalam pedomannya juga mengatur bahwa PS sangat dianjurkan untuk dilaksanakan baik pada obyek sengketa berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Aturan tersebut menginstruksikan agar majelis hakim memastikan letak, batas, serta wujud barang secara presisi untuk mewujudkan penegakan hukum yang berwibawa. Melalui penerapan berbagai landasan hukum ini, Pengadilan Agama Bojonegoro terus berkomitmen memberikan pelayanan peradilan yang profesional, berkeadilan, dan akuntabel.
Penulis : Sandhy Sugijanto (Panmud Hukum)
- Details
- Written by Super User
- Hits: 3737
Dalam idealitasnya, pernikahan diharapkan berlangsung seumur hidup, hingga maut memisahkan. Suami dan istri dituntut memiliki komitmen yang sama untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sebab, pernikahan bukan sekadar perjanjian biasa, melainkan ikatan yang kokoh dan penuh tanggung jawab.
Namun, realitas kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Perbedaan karakter, pandangan hidup, hingga perubahan perasaan dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Ketika konflik tersebut tidak lagi dapat diselesaikan dan justru menimbulkan penderitaan, Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian.
Meski demikian, perceraian bukanlah pilihan utama, melainkan pintu darurat yang hanya dibuka dalam kondisi mendesak setelah berbagai upaya perdamaian tidak membuahkan hasil. Islam menekankan bahwa perceraian harus dilandasi pertimbangan keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar pelampiasan emosi.
Dalam hukum Islam, perceraian dapat terjadi melalui beberapa cara. Pertama, talak, yaitu perceraian atas inisiatif suami. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan melalui ucapan atau pernyataan yang jelas dari suami. Kedua, khulu’, yaitu perceraian atas kehendak istri dengan memberikan tebusan (‘iwad) kepada suami. Ketiga, fasakh, yaitu perceraian melalui putusan hakim setelah adanya gugatan dari salah satu pihak karena alasan tertentu, seperti ditinggalkan tanpa kabar atau tidak diberi nafkah.
Khulu’ memiliki dasar hukum dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 229 serta hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam praktiknya, khulu’ menjadi solusi ketika istri tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga, sementara suami tidak berkenan menjatuhkan talak.
Sementara itu, fasakh menjadi jalan penyelesaian melalui pengadilan ketika persoalan rumah tangga membutuhkan pembuktian dan pertimbangan hukum yang lebih mendalam. Dalam hal ini, hakim berperan sebagai pihak yang menilai apakah pernikahan masih dapat dipertahankan atau harus diakhiri demi kemaslahatan kedua belah pihak.
Dalam perspektif fikih klasik, talak dan khulu’ dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan. Namun, dalam konteks hukum modern, khususnya di Indonesia, perceraian dianjurkan bahkan diwajibkan melalui pengadilan guna menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak.
Pada akhirnya, Islam menempatkan perceraian sebagai solusi, bukan tujuan. Prinsip keadilan dan kemaslahatan harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan. Rumah tangga yang tidak lagi menghadirkan ketenangan justru berpotensi menimbulkan kemudaratan jika dipaksakan untuk bertahan.
Dengan demikian, menjaga keutuhan rumah tangga tetap menjadi prioritas, tetapi ketika perpisahan menjadi pilihan terbaik, Islam telah memberikan jalan yang adil, terukur, dan penuh tanggung jawab.
Sumber: https://www.kedungademmu.id/2026/04/perceraian-dalam-hukum-islam-jalan_26.html
- Details
- Written by Super User
- Hits: 531
Alasan Diska di Bojonegoro Mengerucut ke Seputar Perzinaan, Psikolog dan Aktivis Soroti Pola Asuh Orang Tua
RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Faktor penyebab ajuan dispensasi kawin (diska) di Bojonegoro di 2025 hanya berputar pada hal-hal yang menyangkut perzinaan.
Berdasar data dari Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, dari 325 perkara diska yang masuk di 2025. Didominasi oleh faktor alasan menghindari zina sebanyak 184 perkara. Kemudian, 78 perkara karena hamil dan 63 perkara karena telah melakukan zina.
Sedangkan, dari 394 perkara diska di 2024. Selain tiga faktor tersebut, faktor ekonomi juga menjadi alasan anak menikah dini. Di antaranya, 288 perkara karena menghindari zina, 72 perkara karena hamil, 26 perkara karena zina, dan 8 karena faktor ekonomi. Lebih beragam lagi di 2023, tercatat sebanyak 448 perkara.
Meliputi, alasan menghindari zina 125 perkara; hamil 85 perkara; zina 76 perkara; faktor ekonomi 33 perkara; budaya 92 perkara; putus sekolah 36 perkara; dan 1 perkara karena nikah siri.
Psikolog Anak Agus Ari Afandi menyampaikan, seiring bertambahnya usia anak. Maka, akan terjadi kematangan seksual. Di antaranya, ditandai dengan ketertarikan terhadap lawan jenis. Hal ini akan membuat hubungan menjadi lebih dekat, bahkan bisa sampai pacaran.
Juga, ditambah dengan godaan dari media digital yang telah banyak terjadi saat ini. Untuk itu, orang tua atau orang dewasa, perlu memberikan aturan kepada anak tentang etika dan moral terkait pergaulan dengan teman.
“Agar tidak melanggar aturan,” ujarnya. Ari melanjutkan, anak juga perlu diberikan pendidikan terkait kesehatan reproduksi. Agar, mereka tahu, terkait resiko dan dampaknya.
“Aturan ini, bisa membuat mereka akan menjaga diri sendiri. Sehingga, tidak mendekati atau melakukan seks pra nikah yang ternyata banyak mengandung risiko dan banyak merugikan bagi mereka,” terangnya.
Koordinator Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro Nafidatul Hima mengatakan, kalau melihat data di mana faktor penyebab diska dikarenakan alasan menghindari zina, hamil yang cukup tinggi, dan zina. Maka, hal ini harus menjadi perhatian ekstra.
Utamanya, pada orang tua. Kedua orang tua juga harus dilibatkan dalam sosialisasi, tidak boleh hanya satu saja. “Aku melihat, fenomena mendidik anak, komunikasi ke anak, dan kebebasan memberi izin ke anak. Itu yang harus diperhatikan,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini berkaitan erat dengan pola asuh dan didik orang tua. Bagaimana kedekatan antara orang tua dan anak. Komunikasinya bagaimana, tidak hanya dikasih gadget, uang untuk nongkrong. Tapi, harus benar-benar dipikirkan dan diterapkan.
Utamanya, pola kedekatan emosional harus digalakan. Di samping itu, pemerintah juga harus ikut andil. Bisa melalui pengajian hingga ibu-ibu senam.
“Kalau fenomenanya hanya berpusat pada tiga hal, ini saya melihatnya pada orang tua. Inikan anak, bukan remaja. Jadi, saya melihat ke pola asuh, pola komunikasi, dan lingkungan yang harus diperhatikan oleh orang tuanya,” pungkasnya. (ewi/bgs)
- Details
- Written by Super User
- Hits: 527
Kedungademmu.id—Angka perceraian pasangan muda usia 18–30 tahun di Kabupaten Bojonegoro masih menunjukkan tren tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menjadi perhatian serius, terutama karena penyebab perceraian tidak lagi didominasi persoalan ekonomi konvensional, melainkan bergeser ke persoalan gaya hidup digital seperti judi online dan pinjaman daring (pinjol), serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Berdasarkan data perkara di Pengadilan Agama Bojonegoro, gugatan cerai dari pihak istri masih mendominasi setiap tahun. Pada 2023, tercatat sebanyak 1.143 gugatan diajukan oleh istri, sementara dari pihak suami sebanyak 920 perkara. Angka tersebut meningkat pada 2024 menjadi 1.170 gugatan dari istri dan 850 dari suami.
Memasuki 2025, jumlah perkara memang sedikit menurun, tetapi tetap tergolong tinggi, yakni 1.106 gugatan dari istri dan 827 dari suami. Hingga awal 2026, tercatat sudah ada 294 gugatan cerai dari pihak istri dan 205 dari pihak suami.
Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Sholikin Jamik, menyampaikan kepada kedungademmu.id pada (30/4/2026) mengungkapkan bahwa tren ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam ketahanan rumah tangga generasi muda.
“Perceraian usia muda masih tinggi dan didominasi oleh gugatan dari pihak istri,” ujarnya.
Salah satu faktor utama dari pihak suami adalah kecanduan judi online. Kebiasaan ini dinilai berdampak langsung pada kondisi ekonomi keluarga, karena penghasilan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga justru habis tanpa kontrol.
“Judi online sering memicu kebohongan, hilangnya tanggung jawab, hingga konflik berkepanjangan dalam rumah tangga,” jelasnya.
Di sisi lain, dari pihak perempuan, pinjaman online menjadi pemicu konflik yang cukup dominan. Kemudahan akses pinjaman instan melalui aplikasi digital membuat sebagian pasangan muda terjerat utang tanpa perencanaan yang matang.
“Utang yang menumpuk kerap memicu pertengkaran dan memperburuk kondisi ekonomi keluarga,” tambahnya.
Selain faktor ekonomi digital, penyebab klasik seperti pertengkaran terus-menerus dan KDRT masih menjadi faktor utama perceraian. Kurangnya kemampuan komunikasi, emosi yang tidak terkendali, serta rendahnya kedewasaan dalam menyelesaikan konflik menjadi akar persoalan yang terus berulang.
Fenomena meningkatnya janda dan duda di kalangan Generasi Z dan milenial ini menjadi alarm serius bagi masyarakat. Banyak pasangan muda dinilai belum memiliki kesiapan yang matang sebelum memasuki jenjang pernikahan.
Di tengah tekanan gaya hidup modern dan pengaruh media sosial, pernikahan tidak cukup hanya berlandaskan cinta. Diperlukan kesiapan mental, kematangan emosional, literasi keuangan, serta kemampuan mengelola konflik agar rumah tangga dapat bertahan.
Sholikin Jamik menegaskan bahwa jika tren ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang bercerai, tetapi juga akan memengaruhi tumbuh kembang anak, stabilitas keluarga, hingga ketahanan sosial masyarakat secara luas.
“Ini menjadi peringatan bagi generasi muda agar lebih siap dalam membangun rumah tangga, baik secara mental, ekonomi, maupun spiritual,” pungkasnya.
Sumber: https://www.kedungademmu.id/2026/04/janda-dan-duda-muda-di-bojonegoro.html
Standar Pelayanan Pendaftaran Kuasa dan Prosedur Pengambilan Produk Pada Pengadilan Agama Bojonegoro
- Details
- Written by Super User
- Hits: 446
- Details
- Written by Super User
- Hits: 522
27 Perkara Diska Masuk ke PA Bojonegoro Sepanjang Januari 2026, Tak Semua Dikabulkan
RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pengajuan dispensasi kawin (diska) bagi anak di bawah 19 tahun harus banyak ditolak. Alasan menghindari zina tak seharusnya jadi faktor utama pernikahan anak terjadi. Pemerintah dan masyarakat laiknya bekerja sama.
Sebab, baru sebulan berjalan sudah tercatat 27 diska yang masuk dalam perkara pengadilan agama (PA). Panitera PA Bojonegoro Sholikin Jamik mengatakan, penyebab terbesar pengajuan diska karena orang tua takut anak berzina atau melanggar agama jika tak segera dinikahkan.
‘’Karena anak sudah tidak bisa dipisahkan, setiap hari bertemu, setiap waktu bersama. Di saat yang sama, orang tu atidak memiliki kemampuan memberi nasihat, bimbingan, dan pengawasan,” ujarnya kemarin (4/2).
Dia memaparkan, selama Januari lalu masuk sebanyak 27 diska. 15 di antaranya dikabulkan. Angka permohonan ini naik dibanding tahun sebelumnya, yakni 24 diska dengan jumlah dikabulkan sebanyak 17 diska. Sedangkan, di 2024 masuk permohonan 29 diska dan dikabulkan 24 diska.
Sholikin menegaskan, tak semua diska dikabulkan. Ada yang ditolak, yakni umur masih belia. Missal 12, 13, atau 14 tahun. Sementara, diska bisa dikabulkan tiga alasan mendesak. Yakni hamil, sudah zina, dan ketika orang tua tidak lagi mampu menasihati, membimbing, dan mengawasi.
‘’Berpacaran melibihi batas, setiap hari ketemu, jalan Bersama. Maka poin alasan mendesak mengabulkan bisa dilakukan,” imbuhnya.
Ironisnya, tambah dia, banyak anak terlibat diska merupakan lulusan SMP. Bahkan, tak jarang SD. Sementara itu, daerah dengan pengajuan diska tertinggi masih di dominasi empat kecamatan. Meliputi Kecamatan Kedungadem, Dander, Tambakrejo, dan Ngasem.
‘’Banyak lulusan SMP, bahkan SD juga. Sehingga waktunya banyak nganggur tidak ada kesibukan jadi setiap hari bersama,” pungkas dia. (yna/msu)
- Details
- Written by Super User
- Hits: 286
Wakil Ketua PA Bojonegoro Berhasil Mediasi Sengketa Harta Bersama hingga Capai Kesepakatan
BOJONEGORO- Proses mediasi di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro kembali membuahkan hasil positif. Dalam perkara perdata dengan nomor registrasi 648/Pdt.G/2026/PA.Bjn, para pihak yang bersengketa akhirnya sepakat untuk mengakhiri perselisihan harta bersama melalui jalan damai.
Keberhasilan ini dicapai dalam agenda mediasi yang berlangsung pada Senin, 27 April 2026, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bojonegoro. Bertindak sebagai mediator dalam proses tersebut adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Miftahul Huda, S.Ag., M.H.Dalam proses mediasi tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat (nama disamarkan) menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak sepakat untuk menetapkan sejumlah harta, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, sebagai harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan mereka.
Beberapa poin utama yang disepakati dalam perdamaian ini antara lain:
- Pembagian Harta: Para pihak sepakat bahwa seluruh objek harta bersama yang telah diidentifikasi akan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.
- Penyelesaian Kewajiban: Selain pembagian aset, para pihak juga menyepakati tata cara penyelesaian kewajiban atau utang bersama kepada pihak ketiga agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
- Pencabutan Sebagian Tuntutan: Kesepakatan ini mencakup sebagian dari tuntutan hukum yang diajukan, yang mana para pihak setuju untuk menuangkannya dalam akta perdamaian.
Mediator menekankan bahwa keberhasilan mediasi ini merupakan perwujudan dari asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan adanya kesepakatan damai, hubungan silaturahmi antar pihak diharapkan tetap terjaga meskipun ikatan perkawinan telah berakhir.Keberhasilan ini menambah catatan positif bagi Pengadilan Agama Bojonegoro dalam mengedepankan upaya restorative justice melalui mediasi sebelum perkara berlanjut ke tahap persidangan yang lebih panjang.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 552
Pengadilan Agama Bojonegoro Berhasil Laksanakan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Bjn
Bojonegoro, 12 Februari 2026 — Pengadilan Agama Bojonegoro berhasil melaksanakan eksekusi perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Bjn pada Kamis (12/2/2026). Pelaksanaan eksekusi tersebut berada di bawah tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H., sebagai bentuk pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perkara eksekusi ini sebelumnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada 19 Mei 2025.
Pelaksanaan eksekusi ini mengacu pada amar putusan dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn yang telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 78/Pdt.G/2024/PTA.Sby. Selain itu, putusan tersebut juga telah melalui proses kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 580/K/Ag/2024 jo. Nomor 110 PK/Ag/2025. Dengan demikian, eksekusi dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang kuat dan telah memenuhi seluruh tahapan peradilan.
Keberhasilan pelaksanaan eksekusi tidak terlepas dari kerja keras Tim Eksekutor Pengadilan Agama Bojonegoro yang diketuai oleh Panitera Sholikin, S.H., M.H.I. Sinergi lintas instansi juga menjadi faktor penting dalam kelancaran kegiatan tersebut, termasuk dukungan dari Polresta Bojonegoro yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban selama proses berlangsung. Selain itu, Badan Pertanahan Bojonegoro memastikan keakuratan data objek eksekusi, sementara Aparatur Desa Beged, Kecamatan Gayam, turut membantu memastikan kejelasan letak objek yang dieksekusi.
Adapun objek eksekusi berupa dua bidang tanah sawah dengan luas masing-masing 23.000 meter persegi dan 3.300 meter persegi. Proses eksekusi terhadap lahan seluas 23.000 meter persegi memakan waktu sekitar lima jam, sedangkan lahan seluas 3.300 meter persegi diselesaikan dalam waktu tiga jam. Meski berlangsung di bawah terik matahari, pelaksanaan eksekusi berjalan lancar, tertib, dan presisi hingga selesai tepat pukul 17.00 WIB. Kegiatan kemudian ditutup dengan pembacaan serta penandatanganan Berita Acara Eksekusi sebagai bentuk administrasi resmi atas pelaksanaan tersebut.(mab/nkn)
- Details
- Written by Super User
- Hits: 353
315 Istri di Bojonegoro Gugat Cerai Suami, Didominasi Pekerja Pabrik hingga Penjaga Toko
Reporter: Rizki Nur Diansyah
blokBojonegoro.com – Sebanyak 315 istri di Kabupaten Bojonegoro menggugat cerai suaminya pada awal tahun 2026 ini. Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat, selama bulan Januari tahun 2026 ini, terdapat 409 perkara cerai yang masuk.
Panitera PA Bojonegoro, Solikin Jamik mengungkapkan, setelah dilakukan penelusuran, mayoritas penggugat berasal dari kalangan perantau yang bekerja di luar daerah. Mereka pulang saat momen liburan natal 2025 dan tahun baru 2026, selanjutnya muncul persoalan yang mereka pendam sebelumnya.
“Biasanya mereka (penggugat) pulang kampung saat momen tahun baru dan Natal, dan pada saat itulah persoalan rumah tangga yang selama ini dipendam akhirnya diluapkan dengan mendaftar cerai,” ujar Solikin, Selasa (3/2/2026).
Solikin memaparkan, sebagian besar penggugat bekerja pada sektor informal dan industri, seperti pegawai pabrik, penjaga toko, hingga pekerja UMKM di kota-kota besar. Jarak yang jauh serta minimnya intensitas pertemuan dengan pasangan disebut menjadi faktor yang memperbesar potensi konflik rumah tangga.
“Yang paling banyak memang pegawai pabrik, penjaga toko, dan pekerja UMKM di kota,” beber Solikin.
Selain faktor pekerjaan dan jarak, Solikin menyebut latar belakang pendidikan juga menjadi sorotan. Perkara cerai gugat ini, didominasi oleh penggugat dengan pendidikan terakhir di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Rata-rata pendidikannya SMP. Setelah lulus, mereka tidak melanjutkan ke SMA dan langsung bekerja di pabrik-pabrik di kota. Dalam proses itu, mereka berinteraksi dengan lingkungan baru dan tidak sedikit yang kemudian terjerumus dalam perselingkuhan,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Sholikin, menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya angka perceraian di awal tahun ini. Ia berharap fenomena ini dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat luas.
“Ini menjadi pembelajaran bahwa kesiapan mental dalam membina rumah tangga itu sangat penting. Selain itu, kematangan pendidikan juga menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga keutuhan pernikahan,” pungkasnya. [riz/mad]
- Details
- Written by Super User
- Hits: 1763
Kedungademmu.id—Perceraian dalam hukum positif Indonesia diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Khusus bagi umat Islam, ketentuan tersebut dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Bab VIII, yang mencakup Pasal 38 hingga Pasal 41. Sementara itu, tata cara perceraian dijelaskan lebih rinci dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, tepatnya pada Bab V, Pasal 14 sampai Pasal 36. Adapun dalam KHI, pembahasan mengenai perceraian termuat dalam Bab XVI, mulai Pasal 113 hingga Pasal 148, serta dilanjutkan dengan ketentuan mengenai akibat perceraian pada Pasal 149 sampai Pasal 162.
Secara umum, hukum positif Indonesia menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Dalam konteks perceraian, terdapat dua bentuk yang diakui, yakni talak (atas kehendak suami) dan gugatan cerai (atas inisiatif istri). Ketentuan ini sejalan dengan konsep dalam fikih Islam, di mana talak dan khulu’ termasuk dalam kategori perceraian, sedangkan fasakh sepadan dengan perceraian melalui putusan pengadilan.
Salah satu prinsip penting dalam hukum positif Indonesia adalah bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui proses hukum. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 115 KHI yang menyebutkan bahwa perceraian bagi umat Islam harus diputuskan oleh Pengadilan Agama.
Selain itu, perceraian juga harus didasarkan pada alasan yang cukup. Artinya, hubungan suami istri telah mengalami keretakan yang tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Alasan-alasan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, yang mencakup berbagai kondisi, seperti perselisihan terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, hingga ditinggalkan pasangan.
Jika dibandingkan dengan fikih klasik, terdapat perbedaan mendasar dalam aspek prosedur. Dalam fikih, talak merupakan hak suami yang dapat dijatuhkan kapan saja dan di mana saja tanpa harus melalui pengadilan. Demikian pula dengan khulu’, yang dapat dilakukan atas kesepakatan suami dan istri. Namun, hukum positif Indonesia mengatur prosedur tersebut secara lebih ketat demi menjaga keadilan, kepastian hukum, serta melindungi hak-hak kedua belah pihak.
Dengan demikian, keberadaan pengadilan dalam proses perceraian bukan untuk membatasi hak, melainkan untuk memastikan bahwa perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir setelah semua upaya damai tidak berhasil. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga yang harmonis, serta menghindari terjadinya perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan matang.
Pada akhirnya, hukum positif Indonesia berupaya menghadirkan keseimbangan antara nilai-nilai syariat dan kebutuhan masyarakat modern. Perceraian tetap diperbolehkan, tetapi harus melalui proses yang adil, terukur, dan bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama.
SUMBER: https://www.kedungademmu.id/2026/04/perceraian-dalam-hukum-positif.html
- Details
- Written by Super User
- Hits: 3469
Miris, 78 Perempuan Hamil di Luar Nikah dan 63 Anak Ajukan Nikah Dini di Bojonegoro Sepanjang 2025
Jumlah permohonan dispensasi kawin (diska) di Kabupaten Bojonegoro menurun sepanjang 2025 dibanding tahun sebelumnya.
Namun, jumlah pengajuan diska akibat perzinaan dan kehamilan di luar nikah melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya.
Berdasar data dari Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, angka diska di Bojonegoro mengalami penurunan dari 394 perkara di 2024 menurun menjadi 325 perkara di 2025.
Namun, secara khusus angka diska yang disebabkan oleh faktor zina dan hamil di luar nikah mengalami peningkatan cukup signifikan di 2025. Yakni, dari 26 perkara diska karena faktor zina di 2024 meningkat pesat menjadi 63 perkara di 2025. Begitupun dengan faktor karena hamil di luar nikah, meningkat dari 72 perkara di 2024 menjadi 78 perkara di 2025.
Panitera PA Bojonegoro Sholikin Jamik menyampaikan, meski secara umum terjadi penurunan diska dibanding 2024. Tapi, ada yang mengkhawatirkan, terkait penyebab terjadinya pengajuan diska. Yakni, peningkatan perzinaan dan hamil di luar nikah pada anak di bawah umur yang menjadi alasan pengajuan diska di 2025.
“Ini tentu menjadi alarm luar biasa. Utamanya, bagi yang bertanggung jawab secara moral untuk melakukan pencegahan,” ujarnya.
Dia melanjutkan, dengan melihat data ini, perbuatan haram itu sudah menjadi tradisi yang sangat mengkhawatirkan di Bojonegoro.
Menurut Sholikin, rerata yang melakukan perzinaan atau hamil ini adanya di kecamatan yang menurut hitungan ilmu sosial terdapat satu tradisi yang kontradiktif.
Satu sisi masyarakatnya agraris, di saat yang sama berhadapan pada suatu tradisi masyarakat industri. Terutama, kehadiran minyak.
“Pendatang yang bekerja di minyak itu sudah memiliki pola berpikirnya masyarakat industri. Di saat yang sama masyarakat sekitar situ masih agraris. Membentuk suatu kepribadian yang sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dilakukan pencegahan,” lanjutnya.
Dia mengatakan, bagi masyarakat Bojonegoro, data ini harus dibaca. Menjadi sebuah data yang harus dilakukan pencegahan untuk tahun-tahun yang akan datang.
Dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, utamanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB); Dinas Pendidikan; dan Dinas Kesehatan. Juga, Kementerian Agama Bojonegoro yang ditugasi untuk memegang amanah terkait moral. Untuk itu, bisa bekerjasama dengan organisasi masyarakat.
“Dalam rangka untuk segera melakukan pencegahan pada persoalan meningkatkan perzinaan dan kehamilan ini,” pungkasnya. (ewi/msu)
- Details
- Written by Super User
- Hits: 826
Awal 2026 Yang Mengejutkan, Dalam Satu Bulan 315 Perkara Cerai Gugat Masuk PA Bojonegoro
SuaraBojonegoro.com – Awal tahun 2026 menjadi momen yang mengejutkan bagi Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro. Dalam kurun waktu satu bulan, jumlah perkara yang masuk tercatat mencapai 488 perkara, dengan 315 perkara di antaranya merupakan cerai gugat.
Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Sholikin Jamik, mengungkapkan bahwa lonjakan angka perceraian tersebut tergolong tidak biasa. Setelah dilakukan penelusuran, mayoritas penggugat diketahui merupakan perantau yang bekerja di luar kota.
“Ini cukup mengejutkan. Setelah kami telusuri, ternyata rata-rata yang mengajukan cerai adalah para perantau. Biasanya mereka pulang kampung saat momen tahun baru dan Natal, dan pada saat itulah persoalan rumah tangga yang selama ini dipendam akhirnya diluapkan dengan mendaftar cerai,” ujar Sholikin. Selasa (3/2/2026)
Ia menjelaskan, mayoritas penggugat bekerja sebagai pegawai pabrik, penjaga toko, serta pekerja di sektor UMKM di kota-kota besar. Faktor jarak dan intensitas pertemuan yang minim dengan pasangan turut memperbesar potensi konflik rumah tangga.
“Yang paling banyak memang pegawai pabrik, penjaga toko, dan pekerja UMKM di kota,” jelasnya.
Dari sisi latar belakang pendidikan, Sholikin menyebutkan bahwa pendidikan terakhir SMP mendominasi perkara cerai gugat yang masuk.
“Rata-rata pendidikannya SMP. Setelah lulus, mereka tidak melanjutkan ke SMA dan langsung bekerja di pabrik-pabrik di kota. Dalam proses itu, mereka berinteraksi dengan lingkungan baru dan tidak sedikit yang kemudian terjerumus dalam perselingkuhan,” tambahnya.
Menurut Sholikin, kondisi tersebut menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya angka perceraian. Ia menegaskan bahwa kasus-kasus tersebut dapat menjadi pelajaran penting bagi masyarakat.
“Ini menjadi pembelajaran bahwa kesiapan mental dalam membina rumah tangga itu sangat penting. Selain itu, kematangan pendidikan juga menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga keutuhan pernikahan,” tutupnya. (Rif/Red)