Details

Written by Super User

Published: 22 September 2025

Hits: 766

blokbojonegoro.com | Friday, 19 September 2025 20:00

Foto/blokBojonegoro-Rizki Nurdiansyah: Ilustrasi judi online

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia mengendus transaksi uang pada judi online (Judol) di Kabupaten Bojonegoro mencapai Miliaran rupiah.

Hal tersebut, diungkapkan PPATK saat melakukan melakukan survei dan analisis mendalam terkait tingginya angka perceraian yang dipicu oleh judi online di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, Kamis (18/9/2025).

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Solikin Jamik mengungkapkan, PPATK tidak hanya meneliti data perceraian saja. Namun, menggali informasi mendalam kepada para pihak yang menjadi korban perceraian akibat judi online.

“Kedatangan PPATK ini mengacu data terbaru dari kami yang menunjukkan, hingga Agustus 2025 terdapat sedikitnya 100 perkara perceraian di Bojonegoro yang dipicu oleh kecanduan judi online,” ungkap Solikin.

Solikin memaparkan, Kabupaten Bojonegoro menempati posisi tertinggi di Jawa Timur pada kasus perceraian akibat judi online. Sebagai perbandingan, pada 2023 Jawa Timur mencatat 415 kasus perceraian serupa dan menjadi provinsi dengan angka perceraian akibat judi online tertinggi di Indonesia.

“Selain memicu perceraian, praktik judi online di bojonegoro juga menimbulkan perputaran uang yang sangat tinggi. Banyak pelaku kecanduan judi online hingga menjual aset seperti sepeda motor, peralatan elektronik berupa televisi, bahkan terjerat pinjaman online demi memenuhi kebutuhan bermain judi,” paparnya.

Mirisnya, lanjut Solikin, mayoritas pelaku yang terlibat judi online ini masih berada di usia produktif, yakni antara 20 hingga 40 tahun.

“Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi PPATK dan aparat penegak hukum, untuk segera mencari langkah penanganan agar dampak negatif dari judi online dapat ditekan, baik dari segi ekonomi maupun sosial masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, saat disinggung jumlah spesifik perputaran transaksi judi online di Kabupaten Bojonegoro, Solikin mengaku, jika PPATK tak memberikan jawaban yang pasti, hanya menyebut jika jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

“Hanya menyebut miliaran rupiah yang beredar, tak menyebut jumlah spesifik,” pungkasnya. [riz/mad]

Sumber: https://blokbojonegoro.com/2025/09/19/ppatk-endus-perputaran-transaksi-judol-di-bojonegoro-capai-miliaran/?m=0

Details

Written by Super User

Published: 19 September 2025

Hits: 1097

Dedi Mahdi, Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |20:54 WIB

Details

Written by Super User

Published: 25 August 2025

Hits: 356

Details

Written by Super User

Published: 22 September 2025

Hits: 269

blokbojonegoro.com | Friday, 19 September 2025 18:00

Foto/blokBojonegoro: Statistik cerai karena judi online (Judol)

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com - Fenomena judi online (Judol) semakin nyata merusak sendi keluarga di Kabupaten Bojonegoro. Data Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat, sepanjang Januari hingga Agustus 2025 sudah ada 79 pasangan suami istri (Pasutri) cerai akibat judi online.

Panitera PA Bojonegoro, Solikin Jamik mengungkapkan, hingga Agustus 2025, angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro mencapai 1023 perkara. 79 perkara diantaranya disebabkan judi online.

“Judi online ini nyata menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Dampaknya tidak hanya materi, tapi juga psikologis bagi pasangan dan anak,” ungkap Solikin, Jumat (19/9/2025).

Berdasarkan data, lanjut Solikin, perceraian akibat judi online didominasi pasangan usia muda. Tahun 2025 ini, 35 perkara berasal dari pasangan usia 25–34 tahun, disusul 27 perkara dari kelompok usia 35–44 tahun. 

“Bahkan ada 6 pasangan di bawah usia 25 tahun yang rumah tangganya kandas karena judi online,” bebernya.

Dari sisi pekerjaan, mayoritas pelaku berasal dari karyawan swasta sebanyak 32 kasus, disusul kuli bangunan sebanyak 14 kasus, serta pedagang dan sopir. Ada pula yang berstatus petani, buruh harian lepas, hingga perangkat desa, dan pengangguran.

“Yang paling banyak terdampak adalah tidak tercukupinya nafkah. Tahun ini tercatat 54 perkara cerai karena nafkah rumah tangga tak terpenuhi akibat uang habis untuk judi online,” jelas Solikin.

Sementara, pada sisi geografis, kasus perceraian akibat judi online tersebar di hampir semua kecamatan di Bojonegoro. Kecamatan Dander, Sumberejo, Sukosewu, dan Tambakrejo menempati urutan terbanyak pada tahun 2025 ini.

Solikin menambahkan, pihaknya prihatin karena judi online merambah hingga desa-desa. Ia berharap ada upaya bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga tokoh masyarakat untuk menekan perkara ini, agar tak melonjak tiap tahunnya.

“Kalau tidak segera dihentikan, judi online akan terus menjadi bom waktu yang menghancurkan rumah tangga,” pungkasnya. [riz/mad]

Sumber: https://blokbojonegoro.com/2025/09/19/judi-online-bikin-79-keluarga-di-bojonegoro-runtuh-dominasi-pasutri-muda/?m=0

Details

Written by Super User

Published: 18 September 2025

Hits: 316

Pengadilan Agama Bojonegoro Luncurkan Inovasi Revolusioner:

Permudah Masyarakat Mengurus Perkara Sendiri

Oleh Sandhy Sugijanto (Panitera Muda Hukum)

Bojonegoro I 18 September 2025

BOJONEGORO - Masyarakat Bojonegoro yang ingin mengurus perkara di Pengadilan Agama (PA) kini bisa bernapas lega. Pengadilan Agama Bojonegoro telah meluncurkan inovasi layanan publik yang mempermudah warga dalam menyusun dokumen persidangan secara mandiri, tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk jasa hukum.

Fasilitas Digital untuk Kemandirian Hukum

Dengan tambahan menu baru di website resmi PA Bojonegoro, masyarakat bisa mengakses kumpulan formulir gugatan dan dokumen persidangan. Fitur ini meliputi:

• Formulir Gugatan Cerai: Tersedia formulir lengkap untuk cerai gugat (diajukan istri) dan cerai talak (diajukan suami), yang siap diisi.
• Dokumen Persidangan: Mulai dari jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan, semuanya disediakan dalam format yang mudah diunduh.
• Contoh Kasus Lengkap: Tersedia contoh berkas dari gugatan sederhana hingga putusan keberatan. Ini memberikan gambaran alur persidangan yang jelas, sehingga masyarakat bisa memahami setiap tahapan proses hukum yang akan mereka lalui.

Inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan akses keadilan yang lebih mudah dan murah bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan menyediakan format dokumen standar, PA Bojonegoro membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial atau minim pengetahuan hukum untuk tetap dapat mengurus perkaranya secara mandiri.

Langkah Maju Menuju Peradilan Modern

Inovasi ini selaras dengan program Mahkamah Agung untuk membangun peradilan yang modern dan berbasis digital. Sebelumnya, PA Bojonegoro juga telah meluncurkan berbagai layanan digital seperti pengantaran akta cerai ke rumah dan layanan e-court bagi para advokat.

Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Mufi Ahmad Baihaqi, saat wawancara dengan penulis, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen PA Bojonegoro dalam meningkatkan pelayanan publik. "Kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara, khusus Masyarakat Bojonegoro memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses keadilan. Dengan fasilitas ini, kami berharap tidak ada lagi kendala, terutama bagi masyarakat yang berada di pelosok, untuk mendapatkan layanan hukum yang layak," ujarnya. Pada kesempatan lain Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Sholikin Jamik, juga memberikan pernyataan bahwa, “Saya menyatakan ini adalah inovasi brilian, ditengah kondisi masyarakat yang tidak baik-baik saja, instansi kami tetap berinovasi dengan menu gugatan cerai, dokumen persidangan yang kami publish di website kami, dengan harapan memberikan kemudahan kepada masyarakat Bojonegoro membuat gugatan cerai sampai dengan dokumen persidangan yaitu jawaban, replik, duplik, Kesimpulan.

Masyarakat kini bisa memanfaatkan layanan ini kapan saja dan di mana saja, cukup dengan mengunjungi website resmi Pengadilan Agama Bojonegoro. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam mewujudkan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan public.

Details

Written by Super User

Published: 19 August 2025

Hits: 555

riskyAug 14, 2025 05:130

Panitera PA Bojonegoro menyampaikan bahwa Bojonegoro menjadi peringkat 6 besar di Jatim pengajuan diska tertinggi. Foto: Joko Al Maghribi/ HARIAN BANGSA

Details

Written by Super User

Published: 19 September 2025

Hits: 295

 

 

 

Redaksi JTVKamis, 18 September 2025, 17:06 WIB

Perwakilan PPATK saat menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak di Pengadilan Agama Bojonegoro, Kamis (18/09/2025).

BOJONEGORO - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia, mendatangi Pengadilan Agama Bojonegoro, Kamis (18/09/2025). Kedatangan PPATK ini, untuk melakukan survei dan analisis mendalam terkait tingginya angka perceraian yang dipicu oleh judi online di Bojonegoro. 

 

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Solikin Jamik mengatakan, dalam kunjungannya, PPATK tidak hanya meneliti data perceraian saja. Akan tetapi juga menggali informasi langsung dari para pihak yang menjadi korban perceraian akibat judi online, yang dihadirkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro. 

 

“Kedatangan PPATK ini mengacu data terbaru dari kami yang menunjukkan, hingga Agustus 2025 terdapat sedikitnya 100 perkara perceraian di Bojonegoro yang dipicu oleh kecanduan judi online,” jelasnya kepada JTV.

 

Lanjut Solikin Jamik, Kabupaten Bojonegoro sendiri, menempati posisi tertinggi di Jawa Timur untuk kasus perceraian akibat judi online. Sebagai perbandingan, pada 2023 Jawa Timur mencatat 415 kasus perceraian serupa dan menjadi provinsi dengan angka perceraian akibat judi online tertinggi di Indonesia. 

 

“Selain memicu perceraian, praktik judi online di bojonegoro juga menimbulkan perputaran uang yang sangat tinggi. Banyak pelaku kecanduan judi online hingga menjual aset seperti sepeda motor, peralatan elektronik berupa televisi, bahkan terjerat pinjaman online demi memenuhi kebutuhan bermain judi,” ungkapnya.

 

Mirisnya, mayoritas pelaku yang terlibat judi online ini masih berada di usia produktif, yakni antara 20 hingga 40 tahun. “Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi PPATK dan aparat penegak hukum, untuk segera mencari langkah penanganan agar dampak negatif dari judi online dapat ditekan, baik dari segi ekonomi maupun sosial masyarakat,” imbuh Solikin menegaskan.

 

Diharapkan, hasil analisis ini dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, untuk menekan angka perceraian sekaligus memberantas praktik judi online yang merugikan masyarakat. (edo/rok)

 

Sukma: https://www.jtvbojonegoro.com/2025/09/transaksi-perputaran-uang-judi-online.html

Details

Written by Super User

Published: 11 September 2025

Hits: 894

Dewi Safitri

- Rabu, 3 September 2025 | 13:16 WIB

Ilustrasi Perceraian. (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Menikah di usia matang cenderung menjadi pertimbangan. Sebab, sebanyak 1.898 pasangan mengajukan perceraian  per 31 Agustus 2025. Rerata usia 21 hingga 30 tahun.

Berdasar data dari Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro per 31 Agustus 2025, terdapat sebanyak 718 permohonan cerai talak dan gugat di Bojonegoro pada usia 21 hingga 30 tahun.

Kemudian, 606 perceraian pada usia 31-40 tahun, 537 perkara pada pasangan usia 41 tahun ke atas. Dan, sekitar 37 pasangan bercerai di usia kurang dari 20 tahun.

Panitera PA Bojonegoro Sholikin Jamik mengatakan, berdasar demografi umur, kelompok usia 21-30 tahun mendominasi, yakni sebesar 37,8 persen atau 718 kasus. Kemudian, diikuti kelompok usia 31-40 tahun sekitar 31,9 persen atau 606 kasus.

 ‘’Usia produktif muda rentan terhadap perceraian. Akibat, ketidaksiapan finansial, emosional, hingga tekanan sosial,’’ ujarnya.

Sementara itu, dilihat dari lama menikah, pernikahan kurang dari lima tahun mendominasi perkara cerai talak dan gugat di Bojonegoro, yakni sebanyak 602 perkara atau sebesar 31,7 persen. Selanjutnya, diikuti oleh pernikahan lebih lama dari 15 tahun sekitar 487 perkara atau 25,7 persen. Kemudian, 482 perkara pada rentan pernikahan antara 5 sampai 10 tahun dan 327 perkara perceraian pada 10 hingga 15 tahun lama pernikahan.

‘’Konflik adaptasi pada pernikahan baru dan kejenuhan pada pernikahan lama adalah pemicu utama (terjadinya perkara perceraian di Bojonegoro),’’ terangnya. (ewi/msu)

https://radarbojonegoro.jawapos.com/hukum-kriminal/716522721/pa-bojonegoro-sebut-masyarakat-usia-produktif-rentan-perceraian-ini-faktor-penyebabnya

 

Details

Written by Super User

Published: 19 August 2025

Hits: 434

Rapat koordinasi terkait kasus diska di Kantor PA Bojonegoro.

BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Hingga Juli 2025, tercatat 205 perkara dispensasi kawin (diska) masuk ke Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro. Jumlah tersebut membuat Kabupaten Bojonegoro menempati peringkat 6 di Jawa Timur (Jatim) untuk permohonan pernikahan dini terbanyak.

Panitera PA Bojonegoro, Sholikin Jamik, membenarkan Bojonegoro menempati peringkat 6 besar di Jatim pengajuan diska tertinggi. Sementara peringkat pertama kasus diska tertinggi adalah Kabupaten Pasuruan sebanyak 350 perkara.

"Bojonegoro sendiri 205 perkara, sedangkan Kabupaten Lamongan 114 perkara, Tuban 186 perkara. Artinya Bojonegoro tertinggi dari dua kabupaten tetangga tersebut," katanya, Kamis (14/8/2025).

 

Dia menjelaskan, pemohon diska rata-rata dikabulkan Majelis Hakim PA Bojonegoro karena sejumlah alasan. Misalnya karena sudah melakukan zina dan hamil di luar nikah.

"Kami mencatat yang hamil duluan sebanyak 47 kasus yang memohon untuk segera dinikahkan," kata Sholikin Jamik.

Kondisi ini cukup memprihatinkan, karena hal ini menunjukkan angka kemiskinan di Bojonegoro masih tinggi. Terutama di wilayah Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Ngasem, dan Kecamatan Tambakrejo yang angka diskanya banyak.

"Pemerintah masih memprioritaskan pada penanganan bukan pada pencegahan. Sehingga permasalahan diska belum turun signifikan dari tahun ke tahun," terangnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro segera melakukan aksi nyata untuk mencegah adanya diska. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas P3KB, dan Kemenag Bojonegoro harus segera dikondisikan untuk menyelesaikan kasus diska.

"Ini harus dilakukan, karena anak-anak Bojonegoro merupakan generasi mendatang. Sehingga harus diselamatkan dari pernikahan dini," tambahnya. (jku/rev)

 Sumber: https://www.bangsaonline.com/berita/151051/perkara-dispensasi-kawin-bojonegoro-peringkat-6-di-jawa-timur

Details

Written by Super User

Published: 19 September 2025

Hits: 805

https://damarinfo.com/wp-content/uploads/2022/03/20211130_095325-300x225.jpg 300w,

Bojonegoro,damarinfo.con – Perceraian di Kabupaten Bojonegoro meningkat tajam akibat judi online. Data Pengadilan Agama Bojonegoro mencatat 181 kasus perceraian pada 2024, khusus karena judi online. Hingga Agustus 2025, angka ini sudah mencapai 79 kasus dan berpotensi terus bertambah hingga akhir tahun.

Suara dari Pengadilan Agama Bojonegoro

Kepala Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Sholikin Jamik, menyampaikan keprihatinannya atas maraknya perceraian akibat judi online.

“Dampak negatif judi online ini sangat besar terhadap kehidupan keluarga, sehingga mengakibatkan perceraian,” tegas Sholikin Jamik.

Menurutnya, pola gugatan cerai istri akibat suami kecanduan judi online biasanya berkembang bertahap. Pada awalnya, suami masih memberi nafkah, tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar karena penghasilan habis untuk judi. Selanjutnya, nafkah benar-benar berhenti, hingga suami mulai menjual aset penting seperti sepeda motor atau ternak. Banyak keluarga akhirnya terjerat utang pinjaman online, bahkan ada yang berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Jangankan memberi nafkah kebutuhan dasar, setelah harta habis, banyak yang akhirnya terjerat pinjol. Lebih parah lagi, tidak sedikit kasus berakhir dengan KDRT,” ungkap Sholikin Jamik.

Usia Produktif Paling Banyak Terdampak

Data menunjukkan pasangan usia produktif paling rentan. Pada 2024, kelompok usia 25–34 tahun mendominasi dengan 51,9% kasus, disusul usia 35–44 tahun sebesar 32%. Tren serupa terjadi di 2025 dengan 44,3% kasus dari usia 25–34 tahun dan 34,2% dari kelompok 35–44 tahun. Bahkan pasangan muda di bawah 25 tahun juga terdampak, mencapai 7,6% dari total kasus 2025.

Latar Belakang Pekerjaan

Dari sisi pekerjaan, karyawan swasta menempati posisi tertinggi dengan 26% kasus di 2024 dan melonjak ke 40,5% pada 2025. Disusul kuli bangunan (16,6% ? 17,7%), petani (12,2% ? 5,1%), pedagang (8,8% ? 8,9%), sopir (8,8% ? 5,1%), serta mereka yang tidak bekerja (7,7% ? 11,4%). Data ini menunjukkan bahwa pekerja sektor swasta dan informal paling rentan terdampak.

Dampak Ekonomi Jadi Pemicu Utama

Judi online menimbulkan masalah ekonomi yang besar. Pada 2024, 75,1% kasus perceraian disebabkan nafkah tidak cukup, sedangkan 19,3% akibat hutang. Tahun 2025, persentase serupa masih terlihat, dengan 68,4% karena nafkah tidak cukup dan 19% karena hutang. Bahkan, muncul kasus pidana sebesar 2,5% di mana pelaku harus masuk penjara akibat judi online.

Persebaran Kasus di Bojonegoro

Kasus perceraian akibat judi online tersebar hampir di seluruh kecamatan. Kecamatan Dander menjadi yang tertinggi dengan 23 kasus dalam dua tahun terakhir. Disusul Bojonegoro Kota, Kepohbaru, Kedungadem, dan Sumberejo. Bahkan, 35 kasus tercatat berasal dari luar Bojonegoro.

Ancaman Serius bagi Rumah Tangga

Data dan kesaksian dari pengadilan memperlihatkan bahwa judi online menjadi ancaman serius bagi rumah tangga. Pasangan usia muda paling terdampak, terutama yang bekerja di sektor swasta dan informal. Dampak ekonomi, hutang, hingga KDRT menjadikan persoalan ini semakin kompleks. Sholikin Jamik berharap adanya upaya bersama untuk menekan maraknya judi online.

“Perlu peran semua pihak, mulai dari Pemkab Bojonegoro, aparat hukum, organisasi masyarakat, hingga masyarakat sendiri, untuk menghentikan dampak buruk ini,” tutupnya.

Penulis : Syafik

Sumber data : Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro

Sumber: https://damarinfo.com/dampak-judi-online-rumah-tangga/

 

Details

Written by Super User

Published: 29 August 2025

Hits: 331

Bukan Penurunan Kinerja, Ini Peningkatan Kualitas:
Mengurai Rata-rata Waktu Penyelesaian Perkara
di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2022-2025
Oleh Sandhy Sugijanto (Panitera Muda Hukum PA Bojonegoro)

Bojonegoro I 28 Agustus 2025

Waktu adalah uang, pepatah ini tidak hanya berlaku dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam ranah hukum. Di Indonesia, salah satu tolok ukur efisiensi lembaga peradilan adalah kecepatan penyelesaian perkara. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bojonegoro, sebuah analisis menarik dapat ditarik terkait tren waktu penyelesaian perkara dari tahun ke tahun.

Data pada statistik penyelesaian perkara diatas berasal dari data database aplikasi SIPP yang sudah dioleh oleh tim IT Pengadilan Agama Bojonegoro. Yang membandingkan data tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 per tanggal 28 Agustus 2025. Data yang disajikan adalah jumlah keseluruhan perkara yang diterima baik itu perkara gugatan maupun perkara permohonan, dimana pada kesempatan ini hanya membandingkan lamanya penyelesaian perkara antar tahun saja.

Pada statistik diatas menjelaskan bahwa secara umum terjadi penurun perkara yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 3731 perkara, pada tahun 2023 sebanyak 3464 perkara dan pada tahun 2024 sebanyak 3405 serta pada tahun 2025 walaupun data hanya sampai bulan Agustus akan tetapi kelihatannya juga aka nada penurunan perkara.

Kemudian jika melihat data, ada penurunan lama penyelesaian perkara untuk penyelesaian perkara kurang dari 30 hari (1 bulan), jika pada tahun 2022 sebanyak 3537 perkara atau 95,07 %, pada tahun 2023 sebanyak 3282 perkara atau 94,75 % dan pada tahun 2024 sebanyak 3133 perkara atau 92,01% serta pada tahun 2025 walaupun data hanya sampai bulan Agustus sebanyak 1923 perkara atau 91,09%. Sedangkan untuk penyelesaian perkara sampai dengan 2 bulan, penyelesaian perkara sampai dengan 3 bulan serta lebih dari 3 bulan malah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2025 ada lonjakan penyelesaian perkara sampai dengan 2 bulan naik sebanyak 152 perkara atau 7,2% dari perkara yang diputus sampai dengan periode itu.

Perkiraan penulis bahwa dimungkinkan bahwa pelaksanaan pendaftaran perkara secara elektronik (Ecourt) dan persidangan secara elektronik (Elitigasi) memberikan dampak yang mengarah ke hal yang lebih baik, dimana masyarakat teredukasi dengan baik bahwa dengan persidangan secara elektronik dimana dengan adanya court calender mengedukasi bahwa sidang elektronik lebih mudah, lebih transparan. Dengan semakin teredukasinya masyarakat maka tingkat kehadiran Tergugat/Termohon meningkat sehingga harus melalui tahapan mediasi, sedangkan pada waktu-waktu sebelumnya lebih banyak Tergugat/Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga diputus tanpa hadirnya Tergugat/Termohon (putus verstek).

Jika kita hitung dari pendaftaran perkara sampai dengan sidang pertama paling cepat 1 sampai 2 minggu, kemudian jika para Pihak hadir semua maka perkara harus melalui tahapan mediasi, dimana antara pelaksanaan mediasi ke 1 sampai dengan mediasi ke-2 paling cepat 2 minggu, walaupun dalam Perma mediasi (Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang mediasi yang menjadi pedoman pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Perma No. 1 Tahun 2016 mengatur mediasi secara konvensional, sedangkan Perma No. 3 Tahun 2022 mengatur mediasi yang dapat dilaksanakan secara elektronik atau daring, melengkapi dan mengatur pelaksanaan mediasi digital) diberikan waktu 1 bulan lamanya. Sehingga paling cepat sudah 4 minggu (20 hari). Dan setelah itu baru masuk tahapan persidangan elektronik (Elitigasi) yaitu jawaban, replik, duplik, pembuktian, Kesimpulan, musyawarah majelis sampai dengan pengucapan putusan paling cepat sekitar 5 minggu (25 hari). Jadi perkara paling cepat diselesaikan dalam 9 minggu atau 45 hari.
Hal itu menyebabkan rata-rata waktu penyelesaian perkara antara tahun 2022 sampai dengan 2025 mengalami peningkatan dalam satuan hari, yaitu pada tahun 2022 semua perkara diselesaikan rata-rata selama 16 hari, pada tahun 2023 meningkat menjadi 18 hari dan pada tahun 2024 dan tahun 2025 meningkat menjadi 23 hari, sebagaimana statistik dibawah ini :

Pada kesempatan ini perlu juga dijelaskan bahwa data ini tidak bisa digunakan dalam memberikan penilaian terhadap naik atau turunan kinerja majelis hakim dalam menyelesaikan perkara.
Kalau berdasarkan data diatas, maka perlu langkah-langkah nyata dalam menurunkan rata-rata penyelesaian perkara pada tahun-tahun yang akan datang, yang paling dekat yaitu tahun 2025 yang masih ada waktu 4 bulan. Menurut pendapat penulis yaitu perlu Kerjasama semua stakeholder internal Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mempercepat waktu tundan persidangan untuk musyawarah majelis yang dilanjutkan dengan pengucapan putusan secara elektronik, dari yang semula dilaksanakan semala 1 minggu, bisa dipersingkat dalam 2 atau 3 hari saja.

Perlu saya jelaskan kepada Masyarakat/ para pihak bahwa dalam tahapan persidangan setelah sidang dengan agenda Kesimpulan, kemudian majelis hakim perlu bermusyawarah dalam membuat putusan/penetapan sehingga saat persidangan pengucapan putusan, dokumen putusan/penetapan hardcopy sudah ada. Karena di masyarakat/ para pihak mempunyai prasangka bahwa hanya membaca/mengucapkan putusan saja harus ditunda 1 minggu, perlu saya jelaskan bahwa pada saat sidang pengucapan putusan/penetapan dalam peraturannya dokumen putusan/penetapan hardcopy HARUS sudah ada dan sudag dicetak. Mungkin dalam benak Masyarakat/ para pihak tidak perlu atas putusan/penetapan hanya cukup amarnya saja, hal itu tidak dibenarkan dan Pengadilan Agama Bojonegoro khususnya sudah menerapkan one day publish one day minut, dimana jika perkara diputus pada hari itu maka dokumen putusan/penetapan harus sudah diupload di aplikasi SIPP dan direktori putusan Mahkamah Agung RI hari itu juga. Apalagi dengan adanya penerapan aplikasi Ecourt dan aplikasi EAC (Elektronik Akta Cerai), maka hari itu perkara diputus oleh majelis hakim, maka hari itu juga para pihak bisa mendownload sendiri putusan/penetapan perkaranya.

Details

Written by Super User

Published: 15 August 2025

Hits: 627

Ilustrasi ASN cerai (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Sebanyak 29 aparatur sipil negara (ASN) di Bojonegoro mengajukan perceraian per-Juli 2025. Penyebabnya, didominasi oleh kasus perselingkuhan, rasa tidak puas di ranjang, hingga judi online.

Menurut Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, angka perceraian ASN mengalami penurunan per Juli tahun ini. Pada Januari-Juli 2024, total terdapat 38 perkara perceraian ASN di Bojonegoro. Di antaranya, 7 ASN laki-laki mencerai talak istrinya dan 31 ASN perempuan menggugat suaminya.

Menurun menjadi 29 perkara pada Januari-Juli 2025. Meliputi, 7 ASN laki-laki mencerai talak istri dan 22 ASN perempuan mencerai gugat suami. 

Panitera PA Bojonegoro Sholikin Jamik menyampaikan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990, setiap ASN yang hendak bercerai wajib mengantongi izin dari atasan langsung.

Jika mengajukan cerai tanpa melampirkan surat izin dari atasan, PA harus menunda kepada para pihak yang mengajukan untuk mengurus izin. Dengan waktu yang diberikan sekitar 6 bulan.

‘’Jika dalam waktu tersebut belum mendapat izin. Maka, dalam sidang menawarkan, untuk mencabut perkara atau melanjutkan tanpa mendapat izin dari atasan,’’ terangnya.

Pada perkara yang diputus di 2024, untuk penggugat, terdapat 10 perkara ASN yang bercerai atas izin dan 5 perkara tanpa izin pejabat. Sedangkan, untuk tergugat, 5 perkara ASN bercerai atas izin pejabat dan 14 tanpa izin atau persetujuan pejabat.

Jika mengajukan cerai tanpa melampirkan surat izin dari atasan, PA harus menunda kepada para pihak yang mengajukan untuk mengurus izin. Dengan waktu yang diberikan sekitar 6 bulan.

‘’Jika dalam waktu tersebut belum mendapat izin. Maka, dalam sidang menawarkan, untuk mencabut perkara atau melanjutkan tanpa mendapat izin dari atasan,’’ terangnya.

Pada perkara yang diputus di 2024, untuk penggugat, terdapat 10 perkara ASN yang bercerai atas izin dan 5 perkara tanpa izin pejabat. Sedangkan, untuk tergugat, 5 perkara ASN bercerai atas izin pejabat dan 14 tanpa izin atau persetujuan pejabat.

Dia mengatakan, dari perkara-perkara yang masuk. Faktor penyebab terjadinya perceraian pada ASN di Bojonegoro didominasi pada tiga hal.

Meliputi perselingkuhan, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, rerata ASN berpendidikan tinggi. Sehingga, memiliki kemampuan bergaul yang cukup bagus. Dengan jangkauan sosial.

Selain itu, beberapa ASN mengajukan perceraian karena faktor ketidakpuasan di ranjang. Memicu perbandingan hingga pertengkaran.

Selanjutnya, banyak ASN terjerat judi online, menyebabkan pertengkaran. Bahkan, beberapa kasus, judi online membuat hutang menumpuk, sehingga istri yang harus menutupi. “Faktor yang paling besar (perselingkuhan, tidak puas di ranjang, dan judi online) itu,’’ pungkasnya. (ewi/msu)

Sumber: https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/716433300/setengah-tahun-2025-29-asn-bojonegoro-bercerai-dipicu-tak-puas-di-ranjang-hingga-judi-online