(0353) 881235 pabojonegoro@gmail.com delegasi.pabojonegoro@gmail.com
Memuat jam...
UNCATEGORISED

Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

06 August 2024
Super User
1449 Dilihat

PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN

Pedoman Pengelolaan Administrasi
  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
  4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  7. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama
  8. Surat Edaran Nomor 1349 Tahun 2022 tentang Legalisasi Salinan Akta Cerai yang Dialih Bahasa ke Dalam Bahasa Asingegalisasi Salinan Akta Cerai yang Dialih Bahasa ke Dalam Bahasa Asing
  9. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor : 1376/DJA/HM.00/3/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal "Pemberlakuan Buku Panduan Gugatan Mandiri
  10. Keputusan Dirjen Badilag tentang Evaluasi Kinerja pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tanggal 1 April 2024
  11. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA NOMOR 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENERBITAN SALINAN PUTUSAN DAN AKTA CERAI DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA ELEKTRONIK

Pedoman Lainnya
  1. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
  2. Peraturan Presiden RI No 14 Tahun 2005 tentang kepaniteraan
  3. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
  4. Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
  5. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  6. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
  7. Perma Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang DIsabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan
ZONA INTEGRITAS WBK Wilayah Bebas dari Korupsi
Logo WBK
Logo BerAKHLAK
Logo Bangga Melayani Bangsa
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT IKM 3,98 / 4,00 Sangat Baik Lihat Hasil Survey
LIVE CCTV