92 Suami di Bojonegoro Menjadi Korban Kekerasan Istri
RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pelaku kekerasan di rumah tangga selama 2025 bukan lagi suami. Sebaliknya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan pergeseran yang tak lazim.
Jika selama ini KDRT identik dengan suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban, kini faktanya mulai berbalik.
Berdasar data dari Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, sepanjang 2025 mencatat, perkara perceraian akibat KDRT justru didominasi oleh istri sebagai pelaku kekerasan terhadap suami.
Yakni, dari 105 perkara perceraian akibat KDRT, sebanyak 92 perkara di antaranya, istri yang melakukan KDRT kepada suami.
Panitera PA Bojonegoro Sholikin Jamik menyampaikan, ada fenomena baru di 2025. Penyebab perceraian karena KDRT, didominasi oleh istri sebagai pelaku. Biasanya KDRT ini dilakukan oleh suami kepada istri.
Namun, kini berbalik. Dari 105 perkara perceraian akibat KDRT, sebanyak 92 di antaranya dilakukan istri kepada suami.
“Dulu kalau KDRT itu yang melakukan KDRT suami ke istri. Tahun ini di Bojonegoro ada fenomena menarik. Bahwa, yang melakukan KDRT bukan suami, tapi istri kepada suami,” bebernya.
Menurutnya, KDRT yang dilakukan istri kepada suami disebabkan oleh beberapa hal. Meliputi, istri yang cemburu kepada semua; istri selingkuh, tapi tersinggung ketika mendapat nasihat dari suami; mempertahankan diri karena dianiaya suami, suaminya temperamental dan sering melakukan aniaya; penghasilan suami tidak seperti yang diharapkan istri; hingga tidak adanya rasa cinta kepada suami.
Hal ini biasa terjadi pada kasus pernikahan karena perjodohan. Suami berusaha kenal lebih dekat, tapi begitu mendekati istri, langsung mendapat kekerasan. Seperti, tamparan dari istri.
“Ini sebuah pelajaran luar biasa untuk publik. Bahwa, sekarang ini KDRT di Bojonegoro sudah bergeser. Tidak dilakukan oleh suami ke istri, melainkan istri ke suami,” terangnya. (ewi/msu)
Istri Dominan Ajukan Cerai, Sebanyak 2.721 Pernikahan di Bojonegoro Kandas
BOJONEGOROTV.COM - Angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro sepanjang tahun 2025 tergolong tinggi. Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat 2.774 pasangan suami istri mengajukan perkara perceraian selama periode tersebut.
Dari total perkara yang masuk, mayoritas merupakan cerai gugat atau gugatan yang diajukan oleh pihak istri, yakni sebanyak 2.086 perkara. Sementara itu, cerai talak yang diajukan oleh pihak suami tercatat sebanyak 688 perkara.
Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Solikin Jamik, menjelaskan bahwa dari seluruh perkara perceraian yang ditangani sepanjang 2025, sebanyak 2.721 perkara telah diputus.
“Untuk cerai talak yang diputus pada tahun 2025 sebanyak 632 perkara, sedangkan sisanya merupakan perkara cerai gugat,” ujar Solikin Jamik melalui data yang disampaikan, Senin (5/1/2026).
Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi runtuhnya rumah tangga pasangan suami istri di Bojonegoro. Faktor ekonomi menjadi penyebab paling dominan, dengan jumlah 1.145 perkara.
“Penyebab terbanyak kedua adalah perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus, yakni sebanyak 1.086 perkara,” tambahnya.
Selain faktor ekonomi dan konflik berkepanjangan, perceraian juga dipicu oleh berbagai faktor lain, antara lain perselingkuhan (zina), kebiasaan mabuk, perjudian, salah satu pihak meninggalkan pasangan, dijatuhi hukuman penjara, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Tingginya angka perceraian ini menjadi perhatian tersendiri, sekaligus mencerminkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat Bojonegoro sepanjang tahun 2025.
Selama 2025 Tercatat 2.774 Perceraian di Bojonegoro: Didominasi Pernikahan Kurang dari 5 Tahun, Mayoritas Diajukan Istri
RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Sebanyak 2.774 pasangan suami istri bercerai selama 2025. Mayoritas cerai gugat yang diajukan pihak istri, sebanyak 2.086 perkara. Sementara 688 perkara merupakan cerai talak.
Perceraian di Kota Ledre ini didominasi pasangan muda-mudi, sebanyak 1.056 pasangan bercerai di usia 21 sampai 30 tahun.
Panitera PA BojonegoroSholikin Jamik mengatakan, dari data terlihat jelas, pasangan usia 20-30 tahun paling banyak bercerai. Berkorelasi dengan lamanya usia pernikahan, rerata kurang dari lima tahun.
‘’Semakin meyakinkan, ketika seseorang menikah, tapi belum ada kesiapan. Kedewasaan belum terpenuhi, itu potensi terjadinya perceraian sangat besar,’’ katanya kemarin (1/1).
Menurutnya, banyak pasangan di Bojonegoro yang menikah tanpa kesiapan matang. Baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Mereka dinilai baru dewasa secara biologis. Namun, belum mandiri dalam kehidupan rumah tangga.
‘’Rerata mereka belum memiliki pekerjaan tetap. Hidupnya belum mandiri, masih ikut orang tua. Ini menjadi masalah besar, terutama jika tinggal bersama mertua, tapi tidak memiliki pekerjaan tetap,’’ terangnya.
Sholikin sapaannya, melanjutnya, kedewasaan psikologi menjadi faktor krusial. Menekankan pada ketangguhan dalam menghadapi masalah. Rendahnya tingkat pendidikan membuat pasangan kurang tanggung dalam menghadapi konflik rumah tangga.
Terlebih, setiap rumah tangga, pasti ada masalah. ‘’Yang sering terjadi, cara menghadapi masalah, itu yang menjadi masalah,’’ tambahnya.
Tak kalah penting, menurutnya, kedewasaan sosial turut memengaruhi ketahanan rumah tangga. Rasa minder, rendah diri, hingga rendahnya kemampuan komunikasi membuat masalah kerap dipendam. Akibatnya, konflik tak terselesaikan dan berujung perceraian.
“Rerata yang bercerai di usia itu, kedewasaan sosialnya rendah. Memicu adanya perceraian,’’ pungkasnya.
Berdasar sumber data yang sama, angka perceraian tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Yakni, dari 2.813 perkara perceraian di 2024. Menurun menjadi 2.774 perkara di 2025. (ewi/msu)
Dunia Terbalik, 92 dari 105 Kasus Perceraian Karena KDRT di Bojonegoro 2025 Pelakunya Istri
(Kepala Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jamik menerima Pengahargaan dari Mahkamah Agung RI Foto : Jamik)
Bojonegoro,damarinfo.com – Data perceraian tahun 2025 di Kabupaten Bojonegoro memperlihatkan pergeseran pola yang tidak lazim. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang selama ini identik dengan suami sebagai pelaku, justru menunjukkan arah sebaliknya.
Berdasarkan data Pengadilan Agama Bojonegoro, sepanjang 2025 tercatat 105 perkara perceraian dengan penyebab KDRT. Dari jumlah tersebut, 92 perkara mencatat istri sebagai pihak yang melakukan kekerasan terhadap suami.
Kepala Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Solikin Jamik, menyebut temuan ini sebagai fenomena baru yang patut menjadi perhatian bersama.
“Dari 105 perkara perceraian karena kasus KDRT, 92 KDRT dilakukan oleh istri. Ini adalah pembelajaran,” kata Solikin Jamik.
KDRT sebagai Akumulasi Konflik Rumah Tangga
Solikin menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak berdiri sendiri. Dalam banyak perkara, KDRT justru muncul setelah konflik menahun yang tidak pernah terselesaikan.
“Dalam kasus lain, kekerasan dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri. Istri mengalami tekanan psikologis dan fisik karena suami bersikap temperamental dan kerap melakukan penganiayaan lebih dulu,” jelasnya.
Selain itu, KDRT juga dipicu oleh kecemburuan, konflik perselingkuhan, kekecewaan terhadap kondisi ekonomi suami, hingga rapuhnya fondasi pernikahan hasil perjodohan (qobladdukhul) yang tidak dibangun di atas ikatan emosional.
Gambaran Utuh Penyebab Perceraian 2025
Meski fenomena KDRT menjadi sorotan, data Pengadilan Agama Bojonegoro menunjukkan bahwa penyebab perceraian paling dominan tetap perselisihan terus-menerus.
Sepanjang 2025, tercatat 1.086 perkara perceraian dengan penyebab perselisihan yang berlarut-larut. Konflik ini umumnya berkaitan dengan:
Pemberian nafkah kurang
Tidak memberi nafkah sama sekali
Campur tangan pihak ketiga, terutama mertua
Perilaku konsumtif, seperti belanja daring tanpa mempertimbangkan kebutuhan rumah tangga
Utang tanpa sepengetahuan pasangan
Perselingkuhan, termasuk relasi WIL/PIL dan pernikahan siri
Selain itu, faktor ekonomi secara umum juga masih menekan. Pada 2025, 1.145 perkara perceraian dipicu persoalan ekonomi, mulai dari ketimpangan penghasilan hingga ekspektasi hidup yang tidak sejalan.
Angka yang Menjadi Alarm Sosial
Secara keseluruhan, 2.761 perkara perceraian tercatat di Bojonegoro sepanjang 2025. Angka ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga tidak lagi bersifat sporadis, melainkan struktural dan berulang.
Fenomena KDRT yang berbalik arah memperlihatkan satu hal penting: kekerasan dalam rumah tangga kini semakin bersifat relasional, lahir dari tekanan ekonomi, konflik emosional, dan kegagalan komunikasi yang menahun.
Data ini bukan untuk menggeser stigma atau mencari pihak yang salah. Ia menjadi alarm sosial bahwa ketahanan keluarga membutuhkan lebih dari sekadar norma—tetapi juga kesiapan mental, keadilan peran, dan ruang dialog yang sehat sebelum konflik berakhir di meja hijau.
2.721 Rumah Tangga di Bojonegoro Bubar Sepanjang 2025, Ini Faktor yang Mendominasi
BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro sepanjang tahun 2025 tergolong tinggi. Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat 2.774 pasangan suami istri mengajukan perkara perceraian selama periode tersebut.
Dari total perkara yang masuk, mayoritas merupakan cerai gugat atau gugatan yang diajukan oleh pihak istri, yakni sebanyak 2.086 perkara. Sementara itu, cerai talak yang diajukan oleh pihak suami tercatat sebanyak 688 perkara.
Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Solikin Jamik, menjelaskan bahwa dari seluruh perkara perceraian yang ditangani sepanjang 2025, sebanyak 2.721 perkara telah diputus.
“Untuk cerai talak yang diputus pada tahun 2025 sebanyak 632 perkara, sedangkan sisanya merupakan perkara cerai gugat,” ujar Solikin Jamik melalui data tertulis yang disampaikan, Senin (5/1/2026).
Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi runtuhnya rumah tangga pasangan suami istri di Bojonegoro. Faktor ekonomi menjadi penyebab paling dominan, dengan jumlah 1.145 perkara.
“Penyebab terbanyak kedua adalah perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus, yakni sebanyak 1.086 perkara,” tambahnya.
Selain faktor ekonomi dan konflik berkepanjangan, perceraian juga dipicu oleh berbagai faktor lain, antara lain perselingkuhan (zina), kebiasaan mabuk, perjudian, salah satu pihak meninggalkan pasangan, dijatuhi hukuman penjara, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Tingginya angka perceraian ini menjadi perhatian tersendiri, sekaligus mencerminkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat Bojonegoro sepanjang tahun 2025.
Kaleidoskop Pengadilan Agama 2025: Alarm Sosial Bojonegoro dari Ruang Sidang
damarinfo.com – Selama ini Pengadilan Agama kerap dipahami semata sebagai ruang penyelesaian perkara keluarga. Namun data perkara justru memperlihatkan fungsi lain yang jauh lebih penting: ia bekerja sebagai alarm sosial. Dari ruang sidang itulah tekanan ekonomi, ketimpangan relasi rumah tangga, hingga rapuhnya daya tahan keluarga terekam secara jujur.
Data perkara Pengadilan Agama Bojonegoro sepanjang 2023–2025 menunjukkan satu pesan konsisten: masalah keluarga di Bojonegoro bukan peristiwa individual, melainkan gejala struktural.
Perceraian yang Tidak Pernah Benar-Benar Turun
Dalam tiga tahun terakhir, jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro relatif stagnan. Tahun 2023 tercatat 2.824 perkara, turun tipis menjadi 2.813 pada 2024, dan pada 2025 sebanyak 2.774. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan keluarga tidak berkurang, hanya bergerak dalam pola yang sama.
Yang paling menonjol bukan sekadar jumlah perceraian, melainkan pola pengajuannya.
Ketika Perceraian Lebih Banyak Diajukan Istri
Mayoritas perkara perceraian di Bojonegoro adalah cerai gugat—yakni perceraian yang diajukan oleh istri. Sementara cerai talak, yang diajukan oleh suami, jumlahnya jauh lebih kecil dan konsisten berada di posisi minoritas.
Tabel Cerai Gugat vs Cerai Talak (2023–2025)
Pengadilan Agama Bojonegoro
Tahun
Cerai Talak (jumlah)
Cerai Talak (%)
Cerai Gugat (jumlah)
Cerai Gugat (%)
Total Perceraian
2023
835
29,6%
1.989
70,4%
2.824
2024
711
25,3%
2.102
74,7%
2.813
2025
688
24,8%
2.086
75,2%
2.774
Tabel ini menunjukkan bahwa sepanjang 2023–2025, cerai gugat secara konsisten mendominasi lebih dari 70 persen perkara perceraian di Bojonegoro. Bahkan pada 2025, tiga dari empat perceraian diajukan oleh istri.
Pola ini menegaskan bahwa perceraian lebih sering menjadi jalan keluar terakhir bagi perempuan ketika tekanan rumah tangga—ekonomi, konflik berkepanjangan, maupun relasi yang timpang—tidak lagi dapat ditoleransi.
Baca Juga : Pernikahan Dini: Ketika Kemiskinan dan Putus Sekolah Dorong Anak Bojonegoro ke Pelaminan
Dominasi cerai gugat bukan berarti perempuan “lebih mudah bercerai”. Justru sebaliknya, ia menunjukkan siapa yang paling sering dipaksa mengambil keputusan ketika rumah tangga tidak lagi aman atau berfungsi.
Dalam banyak kasus, perempuan mengajukan cerai bukan karena kuasa, tetapi karena tidak ada pilihan lain untuk bertahan.
Ekonomi dan Konflik Berkepanjangan
Alasan perceraian memperkuat pembacaan tersebut. Faktor ekonomi secara konsisten menjadi penyebab terbesar, disusul perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dalam tiga tahun terakhir, konflik berkepanjangan justru menunjukkan tren meningkat.
Yang patut dicermati, perkara akibat judi melonjak tajam, terutama pada 2025. Ini menandai pergeseran masalah rumah tangga dari sekadar kesulitan ekonomi menjadi perilaku berisiko yang merusak relasi dan kepercayaan.
Perceraian, dalam konteks ini, bukan titik awal masalah. Ia adalah titik akhir dari tekanan yang menumpuk.
Usia Produktif, Rumah Tangga Paling Rapuh
Sebagian besar perkara perceraian melibatkan pasangan usia 21–40 tahun—usia produktif yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga dan ekonomi. Lama perkawinan pun didominasi rentang di bawah 10 tahun.
Ini menunjukkan bahwa banyak rumah tangga di Bojonegoro belum cukup kuat secara ekonomi dan sosial, tetapi sudah harus menanggung beban hidup yang berat. Ketika dukungan ekonomi, emosional, dan sosial tidak memadai, konflik menjadi sulit dihindari.
Kelas Pekerja di Garis Depan Perceraian
Jika dilihat dari latar belakang pekerjaan, perkara perceraian paling banyak melibatkan:
karyawan swasta,
pedagang,
ibu rumah tangga,
petani dan pekerja informal.
Baca Juga : Di Bojonegoro Kemiskinan Tinggi, Angka Pernikahan Anak juga Tinggi
Sebaliknya, perkara dari kelompok dengan pekerjaan mapan dan pendapatan stabil relatif kecil. Ini menegaskan bahwa perceraian paling banyak terjadi pada keluarga dengan perlindungan ekonomi paling lemah.
Dengan kata lain, perceraian di Bojonegoro adalah wajah lain dari kerentanan ekonomi.
Dispensasi Kawin: Turun, Tapi Belum Tentu Membaik
Jumlah permohonan dispensasi kawin memang menurun dalam tiga tahun terakhir. Namun penurunan ini tidak otomatis menandakan perbaikan. Usia pemohon tetap didominasi remaja 17–18 tahun, dengan alasan utama menghindari zina dan kehamilan.
Artinya, persoalan mendasar—pendidikan reproduksi, relasi kuasa dalam keluarga, dan kontrol sosial—belum benar-benar terselesaikan. Yang berubah bisa jadi hanya caranya, bukan masalahnya.
Pengadilan Agama sebagai Alarm Sosial
Jika seluruh data ini dibaca bersama, satu kesimpulan menjadi terang: Pengadilan Agama Bojonegoro berfungsi sebagai alarm sosial. Ia berbunyi ketika ekonomi menekan, ketika konflik dibiarkan berlarut, dan ketika relasi rumah tangga tidak lagi setara.
Mengabaikan data Pengadilan Agama berarti mengabaikan sinyal dini keretakan sosial. Perceraian bukan sekadar urusan privat dua orang dewasa, melainkan indikator kegagalan sistem dalam melindungi keluarga.
Catatan Akhir
Membaca perkara Pengadilan Agama hanya sebagai statistik hukum adalah kekeliruan. Di balik setiap berkas perkara, ada tekanan hidup yang tidak tertangani. Jika alarm ini terus berbunyi tanpa respons kebijakan yang memadai—perlindungan ekonomi keluarga, pencegahan judi, penguatan konseling, dan pendidikan relasi setara—maka yang terjadi bukan sekadar perceraian, melainkan patah pelan-pelan institusi keluarga.
Pengadilan Agama sudah memberi sinyal. Tinggal apakah negara dan pemerintah daerah mau mendengarkan.
Penulis : Syafik
Sumber data : Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro
Meningkat dari Tahun Lalu! Perceraian di Bojonegoro Capai 2.433 Perkara, Ini Rata-Rata Penyebabnya
Ilustrasi pasangan suami istri sedang menjalani sidang perceraian di pengadilan agama Bojonegoro. Foto: AI
BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Jumlah Kasus perceraian di Kabupaten Bojonegoro kembali meningkat pada periode Januari hingga Oktober 2025.
Berdasarkan data resmi Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, tercatat 2.433 perkara yang masuk, terdiri dari 1.828 cerai gugat dan 605 cerai talak.
Panitera PA Bojonegoro, Solikin Jamik, menyampaikan bahwa pola penyebab perceraian sepanjang 2025 tidak banyak berubah dibanding tahun sebelumnya.
Dua faktor utama yang mendominasi adalah perselisihan berkepanjangan dan tekanan ekonomi.
“Setiap tahun pola penyebabnya hampir sama. Perselisihan terus-menerus dan ekonomi masih menjadi alasan terbanyak dalam perkara perceraian,” ujar Solikin, Jumat (14/11/2025).
KecamatanDanderCatatAngkaTertinggi
PA Bojonegoro juga merinci lima kecamatan dengan jumlah perkara perceraian tertinggi. Kecamatan Dander menempati posisi pertama dengan 200 perkara, terdiri dari 163 cerai gugat dan 37 cerai talak.
Disusul Kecamatan Kota Bojonegoro dengan 163 perkara (116 cerai gugat dan 47 cerai talak).
Posisi ketiga ditempati Kecamatan Kedungadem dengan 142 perkara, kemudian Kecamatan Sumberrejo dengan 131 perkara (99 cerai gugat dan 32 cerai talak).
Urutan kelima adalah Kecamatan Baureno dengan 124 perkara yang terdiri dari 94 cerai gugat dan 30 cerai talak.
Solikin menilai tingginya angka perceraian di sejumlah wilayah tidak lepas dari besarnya jumlah penduduk serta dinamika sosial-ekonomi.
“Wilayah dengan jumlah penduduk besar dan aktivitas ekonomi tinggi cenderung mencatat perkara lebih banyak. Banyak pasangan menghadapi tekanan ekonomi dan konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan,” jelasnya.
Dalam laporan penyebab perceraian, PA Bojonegoro mencatat 767 perkara dipicu perselisihan terus-menerus dan 1.101 perkara dipicu persoalan ekonomi sepanjang 2025.
Dua faktor tersebut menguasai mayoritas pengajuan perceraian di Bojonegoro.
Solikin menambahkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, tren perceraian relatif stabil meski menunjukkan kecenderungan naik.
Pada periode yang sama di Oktober 2024, jumlah perkara mencapai 2.360, sementara tahun 2023 tercatat 2.469 perkara.
“Total perkara perceraian hingga Oktober 2025 mencapai 2.433 perkara, sedikit lebih tinggi dari tahun lalu,” pungkasnya.
Nasional, 1.479.533 Pasangan Tercatat Nikah di Tahun 2025
.
Reporter: Muhammad
blokBojonegoro.com - Kemenag RI mencatat kenaikan angka pencatatan pernikahan sepanjang 2025. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), hingga 31 Desember 2025 pukul 11.00 WIB, pernikahan yang dicatatkan sebanyak 1.479.533 peristiwa.
Angka ini naik 1.231 peristiwa dibanding pada 2024 dengan 1.478.302 pencatatan pernikahan. Data tersebut juga menandai terhentinya tren penurunan angka pencatatan pernikahan yang sudah berlangsung sejak 2022.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad mengatakan, meskipun kenaikan tidak signifikan, data tersebut memiliki makna penting karena menunjukkan perubahan arah tren pencatatan pernikahan secara nasional. "Sepanjang 2025, data SIMKAH mencatat jumlah pencatatan pernikahan lebih tinggi dibandingkan 2024. Datanya masih terus bergerak, tetapi dapat dikatakan ini menjadi indikasi awal bahwa tren penurunan yang terjadi sejak 2022 mulai berhenti,” ujar Abu Rokhmad di Jakarta, kemarin.
Ia menjelaskan, sejak 2022 angka pencatatan pernikahan secara nasional mengalami penurunan secara bertahap. Pada 2022 tercatat 1.705.348 pencatatan pernikahan, kemudian menjadi 1.577.255 peristiwa pada 2023, dan kembali menurun menjadi 1.478.302 pada 2024. Kenaikan pada 2025 menjadi catatan tersendiri di tengah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut Abu Rokhmad, perubahan tren tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah peningkatan kualitas serta kemudahan layanan pencatatan nikah yang terus diperkuat melalui transformasi digital.
“Penguatan layanan nikah berbasis digital melalui SIMKAH memberikan kepastian layanan, kemudahan akses, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pencatatan pernikahan secara resmi,” jelasnya.
Selain penguatan layanan, Kementerian Agama juga menggencarkan kampanye Gerakan Sadar (GAS) Pencatatan Nikah di berbagai daerah. Kampanye ini menyasar masyarakat luas, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menikah secara sah dan tercatat negara sebagai bagian dari perlindungan hukum keluarga.
“Kampanye GAS Nikah kami lakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, agar masyarakat memahami bahwa pencatatan nikah bukan sekadar administrasi, tetapi bentuk perlindungan hak suami, istri, dan anak,” ujar Abu.
Penguatan pembinaan pranikah juga menjadi faktor penting. Sepanjang 2025, program Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama menjangkau 1.248.789 calon pengantin, berdasarkan akumulasi data hingga akhir November 2025. Cakupan tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan sebelum menikah.
“Cakupan bimbingan perkawinan yang luas menunjukkan tumbuhnya kesadaran bahwa pernikahan memerlukan kesiapan mental, spiritual, dan sosial,” kata Abu.
Ia menambahkan, pembinaan pranikah tersebut diperkuat melalui berbagai skema, termasuk Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) dan Bimbingan Usia Sekolah (BRUS). Program ini menyasar kelompok usia muda sebagai upaya membangun pemahaman sejak dini tentang pernikahan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“BRUN dan BRUS menjadi investasi jangka panjang dalam membangun budaya pernikahan yang sehat, karena kesiapan itu perlu ditanamkan jauh sebelum seseorang memasuki usia menikah,” jelasnya.
Selain itu, Kementerian Agama pada 2025 juga menggelar nikah massal bertajuk Nikah Fest. Program ini sekaligus menjadi upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya melangsungkan pernikahan yang tercatat negara.
Abu Rokhmad juga membahas penguatan ekosistem layanan keluarga melalui berbagai kegiatan berbasis partisipasi publik, seperti Sakinah Family Run dan Sakinah Fun Walk yang digelar di sejumlah daerah. Kegiatan tersebut tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga menghadirkan layanan edukatif dan konsultatif.
“Dalam kegiatan seperti Sakinah Family Run, kami menyediakan booth konsultasi pernikahan dan keluarga yang melibatkan fasilitator dan konselor. Masyarakat bisa berkonsultasi langsung terkait kesiapan menikah, komunikasi keluarga, hingga perencanaan rumah tangga,” ujarnya.
Menurut Abu Rokhmad, pendekatan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat tersebut efektif membangun kesadaran kolektif bahwa pernikahan perlu dipersiapkan dengan matang dan dijalani secara bertanggung jawab. Hal ini turut menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pernikahan yang sehat dan tercatat secara resmi.
Di samping faktor layanan dan pembinaan, stabilitas sosial serta mulai pulihnya optimisme masyarakat dalam beberapa tahun terakhir juga memengaruhi keputusan untuk menikah. Kondisi tersebut tercermin dalam data pernikahan sepanjang 2025. “Situasi sosial yang relatif lebih stabil membentuk optimisme, terutama di kalangan generasi muda, untuk melangkah ke jenjang pernikahan,” ujar Abu Rokhmad.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kenaikan angka pernikahan perlu disikapi secara proporsional. Kementerian Agama, kata dia, tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas pernikahan dan ketahanan keluarga. “Yang terpenting bukan sekadar angka, melainkan bagaimana pernikahan dijalani secara sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Menurut Abu Rokhmad, data pernikahan yang terekam dalam SIMKAH menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam membaca dinamika sosial serta merumuskan kebijakan pembinaan keluarga secara lebih tepat sasaran. “Data yang akurat menjadi fondasi kebijakan. Dari SIMKAH, kami dapat melihat dinamika pernikahan nasional secara objektif dan menyeluruh,” katanya.
Ke depan, Abu Rokhmad menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kualitas layanan pernikahan, memperluas jangkauan edukasi pranikah, serta memperkuat sinergi lintas pihak dalam membangun keluarga Indonesia yang kokoh.
“Kenaikan ini kami maknai sebagai momentum untuk terus memperkuat pembinaan keluarga. Pernikahan yang tercatat dengan baik, terlayani secara profesional, dan dibekali pembinaan yang memadai akan menjadi fondasi penting bagi ketahanan keluarga dan masyarakat,” pungkasnya. [mad]
1.620 Istri Gugat Cerai di Bojonegoro, Nafkah Tak Layak Jadi Alasan Terbesar
BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id - Gelombang perceraian masih tinggi di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Bojonegoro, sebanyak 1.620 istri menggugat cerai suami mereka sejak Januari hingga September 2025.
Aktivitas di Pengadilan Agama Bojonegoro pun nyaris tak pernah sepi. Setiap hari, warga datang silih berganti untuk mengurus perkara, mayoritas terkait perceraian.
Panitera PA Bojonegoro, Solikin Jamik, menjelaskan bahwa sepanjang sembilan bulan terakhir, pihaknya telah menangani ribuan perkara cerai.
“Dari jumlah tersebut yang telah diputus sebanyak 1.548 perkara,” jelasnya pada Selasa (14/10).
Selain gugatan cerai dari pihak istri, Pengadilan juga menerima permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami.
“Untuk cerai talak yang masuk hingga September sebanyak 530 perkara, dari jumlah itu 454 telah diputus,” tambahnya.
Faktor Ekonomi Paling Dominan
Data menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar dari perceraian yang terjadi, yakni dalam 1.076 perkara. Banyak suami dinilai tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada istri mereka.
Selain persoalan ekonomi, penyebab perceraian lainnya adalah perselisihan rumah tangga yang berujung pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga masalah kecanduan judi online.
Fenomena ini mencerminkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi keluarga di Bojonegoro, terutama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah tekanan ekonomi dan sosial yang kian berat.
198 Pasutri di Bojonegoro Cerai Gegara Judi, Polisi Hanya Tetapkan 5 Tersangka
Reporter: Rizki Nur Diansyah
blokBojonegoro.com – Sebanyak 198 pasangan suami istri (Pasutri) di Kabupaten Bojonegoro berakhir cerai, gegara judi online. Jumlah tersebut, berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro sepanjang tahun 2025.
Berdasarkan data resmi PA Bojonegoro, faktor judi sebagai penyebab perceraian terus mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat 64 perkara perceraian akibat judi, meningkat tajam menjadi 170 perkara pada tahun 2024, dan kembali melonjak menjadi 198 perkara sepanjang tahun 2025.
Dari total 198 perkara tersebut, jumlah perkara judi online mendominasi, yakni mencapai 192 perkara. Sedangkan, 6 lainnya disebabkan judi konvensional.
Panitera PA Bojonegoro, Solikin Jamik mengungkapkan, judi online maupun konvensional menjadi salah satu faktor dominan yang merusak keutuhan rumah tangga. Sebab, lanjut Solikin, sang suami tak bisa memberi nafkah, karena uangnya habis digunakan judi
“Perkara perceraian dengan latar belakang judi mengalami tren peningkatan setiap tahun. Mayoritas dipicu judi online karena mudah diakses, sulit dikontrol, dan berdampak langsung pada ekonomi serta keharmonisan keluarga,” ujar Solikin Jamik, Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan, kecanduan judi online sering kali membuat salah satu pasangan mengabaikan kewajiban rumah tangga. Penghasilan habis untuk taruhan, memicu pertengkaran berkepanjangan, hingga berujung gugatan cerai.
“Judi online ini nyata menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Dampaknya tidak hanya materi, tapi juga psikologis bagi pasangan dan anak,” jelas Solikin.
Berbalik dengan data Pengadilan Agama, Satreskrim Polres Bojonegoro hanya menetapkan lima tersangka dalam kasus judi online sepanjang tahun 2025. Bahkan, jumlah tersebut disebut menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 43 kasus.
Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi menyebut penurunan ini sebagai hasil dari upaya penindakan dan pencegahan yang lebih intensif.
“Pada tahun 2025, kami hanya menetapkan lima tersangka dan mengamankan lima unit telepon genggam terkait judi online,” ungkap AKBP Afrian dalam konferensi pers, Senin (29/12/2025).
AKBP Afrian menegaskan bahwa perjudian online merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto, selain TPPO dan penyalahgunaan narkoba. [riz/mad]
.
