- Details
- Written by Super User
- Hits: 58
Sebanyak 28 pasangan suami istri (pasutri) di Bojonegoro memiliki anak sebelum nikah resmi berdasarkan hukum negara. Alasannya, nikah siri, atau nikah dengan hukum agama, tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi ini tentu menjadi kendala dalam administrasi kependudukan, karena tidak tercatat dalam akta kelahiran anak, sebelum mengurus di pengadilan agama (PA).
Berdasar data PA Bojonegoro, perkara asal usul anak meningkat signifikan tahun ini. Total terdapat sebanyak 28 perkara asal usul anak yang diterima PA. Meningkat dibanding periode sama di 2025, sebanyak13 perkara.
Panitera PA Bojonegoro, Sholikin Jamik menjelaskan, perkara asal usul anak merupakan permohonan yang diajukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari pernikahan siri. Menurutnya, kasus tersebut umumnya terjadi ketika pasangan menikah secara hukum agama, tetapi baru mencatatkan pernikahannya beberapa tahun kemudian. Misalnya, pasangan menikah siri pada Januari 2010, kemudian memiliki anak pada Januari 2011. Maka, anak tersebut lahir pada pernikahan yang tidak dicatatkan.
Kemudian, pernikahan baru dicatatkan di KUA pada 2015. Artinya, antara pencatatan pernikahan dengan lahirnya anak. Lebih dulu anaknya lahir. "Akibatnya, anak lahir lebih dulu daripada tanggal pencatatan pernikahan. Agar akta kelahirannya mencantumkan nama ayah dan ibu sebagai orang tua. Maka, harus mendapatkan penetapan asal usul anak dari PA," ujarnya.
Sholikin menjelaskan, tanpa adanya penetapan tersebut, anak secara administrasi kependudukan hanya diakui sebagai anak dari ibunya saja. "Kalau tidak mengajukan asal usul anak. Maka, anak itu dianggap oleh undang-undang sebagai anaknya Ibu. Bukan atas nama Bapak dan Ibu," terangnya. Dia menilai, meningkatnya perkara asal usul anak karena praktik pernikahan siri di Bojonegoro masih cukup banyak terjadi. Kemudian kesadaran masyarakat untuk memberikan kepastian hukum bagi anak juga semakin meningkat.
Menurutnya, pasangan yang dahulu menikah siri kini mulai mengurus legalitas status anak agar tidak menghadapi persoalan administrasi pada masa mendatang, mulai dari penerbitan akta kelahiran hingga berbagai keperluan hukum lainnya. "Catatannya, bahwa nikah siri di Bojonegoro banyak. Sehingga, lahir anak yang tidak tercatatkan. Agar sah di mata hukum, harus mengajukan asal-usul anak," pungkasnya.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 157
Ekonomi Rumah Tangga Jebol Picu Pertengkaran
RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM– Judi online (judol) kian menjadi persoalan serius dalam rumah tangga di Bojonegoro. Data Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat, perceraian yang berkaitan dengan aktivitas tersebut melonjak dari 64 kasus pada 2023 menjadi 198 kasus pada 2025.
Kenaikan itu mencapai lebih dari tiga kali lipat dalam dua tahun. Sementara itu, per Agustus 2026 perkara perceraian akibat judol sudah terdapat sebanyak 138 perkara. Panitera PA Bojonegoro Sholikin Jamik mengatakan, fenomena tersebut terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. “Akibat judi online, tiap tahun terus meningkat,” paparnya.
Menurutnya, kemudahan akses menjadi salah satu hal yang membuat praktik haram tersebut semakin sulit dikendalikan, bahkan kecanduan. Kini seseorang tidak perlu datang ke tempat tertentu untuk berjudi. Cukup bermodal telepon seluler, aktivitas itu bisa dilakukan kapan saja dan secara sembunyi-sembunyi bagi mereka yang sudah jadi pecandu judol.
Kebiasaan tersebut terkadang baru diketahui pasangan setelah dampaknya mulai terasa. Uang kebutuhan sehari-hari bisa terkuras, sementara utang semakin menumpuk. Kondisi finansial yang jebol itu kemudian mudah memantik pertengkaran.
“2023 cuma 64 kasus cerai karena judi, 2025 jadi 198 kasus, naik 3 kali lipat,” jelasnya. Persoalan finansial bukan satu-satunya dampak. Lanjutnya, ketika salah satu pasangan terus menghabiskan uang untuk berjudi, kepercayaan dalam hubungan juga dapat ikut terkikis. Perselisihan yang semula dipicu masalah keuangan bisa berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Kemudahan mendapatkan akses permainan juga membuat kebiasaan tersebut berbeda dengan perjudian konvensional. Aktivitas bisa dilakukan secara personal melalui ponsel sehingga lingkungan sekitar maupun pasangan lebih sulit mengetahui sejak awal.
Di persidangan, persoalan tersebut dapat muncul bersamaan dengan faktor lain yang melatarbelakangi keretakan perkawinan. Masalah ekonomi dan perselisihan terus-menerus menjadi persoalan yang kemudian mengikuti konflik akibat kebiasaan berjudi.
"Judol, ekonomi hancur karena uang habis, mabuk atau madat untuk menghilangkan stres, emosi karena kalah hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meninggalkan satu pihak karena kabur akibat ditagih hutang, dan berujung cerai," bebernya.
Dia menambahkan, angka 138 kasus judol di 2026 ini hanya yang jujur mengaku judol. Di luar itu, sangat dimungkinkan masih ada lagi. "Solusinya, terbuka soal keuangan. Mengisi hati dengan zikir, bukan dengan slot. Serta segera menutup pintu jika sudah terlanjur (terjerumus dalam judol). Uninstall, ganti nomor rekening," pungkasnya. (ewi/bgs)
Sumber: https://radarbojonegoro.jawapos.com/hukum-kriminal/2610020006/pecandu-judol-masih-marak-pasutri-cerai-melonjak
- Details
- Written by Super User
- Hits: 252
Perceraian Naik Jadi 1.607 Perkara, Pendidikan Rendah Jadi Sorotan PA Bojonegoro
BOJONEGORO, Tugujatim.id – Angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro melonjak signifikan. Tercatat naik 174 perkara selama enam bulan dibanding periode yang sama tahun lalu. Didominasi usia pernikahan kurang dari lima tahun dan usia produktif 18-40 tahun.
Berdasar data pengadilan agama (PA) di Kota Migas, pada 2024 tercatat 1.401 perkara dan di 2025 naik menjadi 1.433 perkara per Juni. Pada 2026 meningkat jadi 1.607 perkara. Rerata pendidikan dari sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas.
“Di 2026, 491 perkara dari sekolah lanjutan tingkat pertama dan 673 perkara dari sekolah lanjutan tingkat atas,” ungkap Panitera PA Bojonegoro Sholikin Jamik.
Mayoritas Perceraian Usia Produktif
Dia menjelaskan, mayoritas perceraian terjadi di usia produktif. Tercatat sebanyak 622 perkara dari usia 18-30 tahun dan 549 perkara di usia 31-40 tahun. Menurutnya, pernikahan anak di bawah 17 tahun masih ada, namun sangat kecil persentasenya, yakni 0,3 persen per Juni 2026.
“Artinya, upaya pencegahan peningkatan usia pernikahan dini harus semakin diperluas. Harus ada penguatan edukasi pranikah, konseling keluarga, dan program pembinaan pasangan muda untuk mencegah perceraian khususnya untuk usia produktif,” ujarnya.
Perceraian paling banyak terjadi di usia nikah kurang dari lima tahun, tercatat 477 perkara. Disusul usia pernikahan lima sampai sepuluh tahun sebanyak 422 perkara.
“Pertengkaran terus menerus menjadi faktor utama perceraian. Ada 45,9 persen di 2026. Tapi, seluruh penyebab perceraian mengalami peningkatan dari sebelumnya. Seperti mabuk, ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, persoalan pihak ketiga, hingga KDRT (kekerasan dalam rumah tangga),” bebernya.
Faktor Pendidikan Jadi Pengaruh Besar Faktor Perceraian
Menurutnya, faktor pendidikan juga menjadi pengaruh besar dalam faktor perceraian di Bojonegoro. Memang benar bahwa pendidikan yang rendah terbesar lulusan SD SMP punya kontribusi besar terhadap gagalnya rumah tangga.
“Karena pendidikan itu mengajari kita berfikir solusi terhadap permasalahan yang dihadapi,” ulasnya.
Sementara jika pendidikan rendah, biasanya dalam menghadapi masalah yang dibicarakan bukan solusi tapi justru memperbesar masalah tersebut. Kita tahu bahwa hidup ini tidak mungkin tidak menghadapi masalah, dan kita tidak mungkin menghindari masalah.
“Agar supaya menekan perceraian di Bojonegoro, sumbernya adalah pendidikan. Oleh karena itu mengajak bojonegoro bahwa negara hadir dalam memerangi pendidikan rendah,” pungkasnya.
Writer : Lizza Arnofia Choirunisa
Editor: Mochamad Abdurrochim
Sumber: https://tugujatim.id/perkara-pendidikan-rendah-jadi-sorotan-pa-bojonegoro/
- Details
- Written by Super User
- Hits: 63
Kabupaten Bojonegoro masih belum bebas dari perkawinan anak. Berdasarkan data Pengadilan agama (PA) setempat, mencatat 14 pengajuan dipensasi kawin (diska) selama oktober 2026. Tak lepas dari budaya Bojonegoro, yakni ngebrok atau tradisi orang tua mengizinkan anak tinggal serumah layaknya suami istri jika sudah bertunangan. Panitera PA Bojonegoro Sholikin Jamik menjelaskan, pernikahan anak mencapai 243 perkara per Oktober. Angka ini turun dibanding Oktober 2025 dengan 312 perkara.
‘’Per Oktober sudah ada 243 perkara diska, tertinggi dari Kecamatan Kedungadem sebanyak 23 diska, kecamatan Dander dan Tambakrejo masing-masing 20 diska,” jelasnya. Dia menjelaskan, pendidikan terakhir para calon pengantin (catin) berasal dari lulusan sekolah menengah pertama (SMP) sederajat. Didominasi usia 18 tahun sebanyak 129 orang dan kebanyakan belum bekerja sebanyak 149 orang. ‘’Kami mengalkulasi alasan untuk diska ini ada tiga, yakni hamil duluan, zina, dan takut berbuat zina,” tutur Sholikin Jamik.
Saat disinggung optimisme Bojonegoro bebas diska, ia menjawab, jika menghayal tentu optimis. Tapi perihal mimpi tidak mungkin bebas diska khususnya tahun depan. Semua bisa dilakukan jika persoalan pencegahan teratasi dengan melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dengan memberi pelajaran dan hukum agama untuk disosialisasikan baik untuk orang yang berzina maupun orang tua.
‘’Dan pemerintah yang memiliki kewenangan kebijakan hingga tingkat kecamatan dan desa. Karena di Bojonegoro itu ada budaya ngebroki, orang tua sudah mengizinkan anaknya yang sudah bertunangan untuk tinggal layaknya suami istri baik di rumah perempuan atau laki-lakinya meski belum menikah. Dari sekian data diska, akar persoalannya budaya itu,” ujarnya. Dia melanjutkan, pergeseran budaya memengaruhi kasus tersebut. Misal pada era sebelumnya, jika ketahuan berzina diarak dan dibuat malu. Tapi, menurut dia, sekarang sudah tak menggunakan cara seperti itu. ‘’Saat ini pacarana sudah menjadi hal biasa. Dan sebagian orang tua tidak memiliki kuasa atau kemampuan edukasi untuk itu,” terang dia.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 171
BOJONEGORO, Tugujatim.id – Angka cerai gugat di Bojonegoro terus menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Data Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro hingga Agustus 2026 mencatat sebanyak 1.621 perkara istri gugat suami di Bojonegoro diterima, naik dibandingkan 1.439 perkara pada 2025 dan 1.381 perkara pada 2024.
Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibanding perkara cerai talak yang diajukan pihak suami. Pada periode yang sama, cerai talak tercatat sebanyak 494 perkara pada 2026; 459 perkara pada 2025; dan 485 perkara pada 2024.
Tren Istri Gugat Suami di Bojonegoro Mendominasi
Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Sholikin Jamik mengatakan, mayoritas perkara perceraian yang masuk masih didominasi gugatan dari pihak istri. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan semakin banyak perempuan yang memilih menempuh jalur hukum ketika rumah tangga dinilai tidak lagi dapat dipertahankan.
“Cerai gugat memang masih mendominasi dibanding cerai talak. Artinya, banyak istri yang memilih mengajukan gugatan sendiri ke pengadilan agama karena berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga,” ungkap Solikhin Jamik pada Kamis (01/10/2026).
Selain jumlah perkara yang meningkat, faktor penyebab perceraian juga mengalami pergeseran. Pada 2026, penyebab terbesar perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mencapai 1.105 kasus. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan 506 kasus pada 2025 dan 511 kasus pada 2024.
Pemicu Tren Kenaikan Per Tahun
Sementara itu, perkara perceraian yang dipicu persoalan judi online juga menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2024 tercatat 97 perkara, meningkat menjadi 100 perkara pada 2025, dan kembali naik menjadi 138 perkara pada 2026. Faktor meninggalkan salah satu pihak juga bertambah dari 77 kasus pada 2025 menjadi 126 kasus pada 2026.
“Kategori perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebenarnya merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga,” ujarnya.
Berdasarkan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bojonegoro, konflik tersebut umumnya dipicu oleh kurangnya pemberian nafkah, tidak diberikannya nafkah sama sekali, campur tangan pihak ketiga seperti orang tua atau mertua, hingga perilaku konsumtif salah satu pasangan.
Selain itu, konflik juga kerap dipicu oleh adanya utang yang dibuat tanpa sepengetahuan pasangan. Kondisi tersebut sering menimbulkan ketidakpercayaan dan memicu pertengkaran yang berlangsung berulang kali hingga berujung pada gugatan perceraian.
“Perselisihan yang dicatat pengadilan bukan muncul begitu saja. Di baliknya ada banyak faktor, mulai persoalan nafkah, campur tangan keluarga besar, masalah ekonomi, utang, sampai adanya dugaan perselingkuhan yang akhirnya membuat hubungan suami istri tidak harmonis lagi,” katanya.
Ada juga kasus perselingkuhan, baik yang melibatkan pria idaman lain (PIL) maupun wanita idaman lain (WIL), ini masih menjadi salah satu pemicu konflik dalam rumah tangga. Ketika berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mediasi keluarga, konflik berkepanjangan akhirnya masuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menjadi dasar gugatan perceraian.
Menurut dia, meningkatnya cerai gugat tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan hukum keluarga semata. Fenomena tersebut berkaitan dengan perubahan sosial, tekanan ekonomi, hingga munculnya persoalan baru seperti perjudian online.
“Kalau dulu faktor ekonomi sering menjadi penyebab utama, sekarang konflik rumah tangga semakin kompleks. Judi online misalnya, tidak hanya menghabiskan penghasilan keluarga tetapi juga memicu hilangnya kepercayaan antara suami dan istri,” ujarnya.
Selain itu, tingginya angka perselisihan yang menjadi alasan perceraian menunjukkan masih lemahnya kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik dalam keluarga. Karena itu, pendidikan keluarga dan penguatan ketahanan rumah tangga perlu menjadi perhatian bersama, tidak hanya menjadi tugas lembaga peradilan.
“Perceraian memang hak setiap warga negara, ketika rumah tangga tidak bisa dipertahankan. Namun yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mencegah konflik berkembang menjadi perceraian, terutama ketika di dalam keluarga sudah ada anak yang akan terdampak langsung,” tuturnya.
Dominasi Pasangan Gen Z hingga Milenial
Data PA Bojonegoro juga menunjukkan kelompok usia 18–30 tahun dan 31–40 tahun masih mendominasi perkara perceraian. Selain itu, pasangan dengan usia pernikahan kurang dari lima tahun menjadi kelompok terbesar yang mengajukan perceraian, yakni 629 perkara hingga Agustus 2026.
Meski demikian, tantangan menjaga keutuhan rumah tangga tidak hanya dialami pasangan muda. Pada tahun yang sama, perkara perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan lebih dari 15 tahun juga tercatat cukup tinggi, mencapai 559 perkara.
Fenomena meningkatnya cerai gugat di Bojonegoro dapat dibaca sebagai cerminan perubahan sosial yang tengah berlangsung di masyarakat. Ketika persoalan ekonomi, konflik rumah tangga, hingga tantangan era digital semakin kompleks, keluarga dituntut memiliki kemampuan adaptasi dan penyelesaian masalah yang lebih baik agar konflik tidak berujung pada perceraian.
“Upaya menekan angka perceraian tidak cukup hanya dengan mengajak pasangan mempertahankan rumah tangga. Perlu penguatan ketahanan ekonomi keluarga, literasi digital, pendidikan pranikah, serta pendampingan keluarga agar konflik dapat diselesaikan sebelum berujung di meja pengadilan,” pungkasnya.
Writer: Lizza Arnofia Choirunisa
Editor: Dwi Lindawati
Sumber: https://tugujatim.id/kasus-istri-gugat-suami-di-bojonegoro-naik/
- Details
- Written by Super User
- Hits: 328
Refleksi HAN 2026: 4.745 Anak Tidak Sekolah di Bojonegoro
RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - PER 20 Juli 2026, dashboard ATS Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (kemendikdasmen) ATS di Kota Ledre mencapai 4.745 anak.
Kecamatan Tambakrejo tertinggi dengan 387 ATS, sementara Kecamatan Gayam terendah sebesar 36 ATS. Pada tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menargetkan 50 persen ATS tertangani atau kembali bersekolah.
Untuk mencapai target tersebut dinas pendidikan (Disdik) saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasdi ATS di lapangan. Verval ATS ditargetkan selesai tiga minggu mendatang.
Kepala Disidk Bojongeoro Anwar Mukhtadlo mengatakan, di awal 2026 terdapat 5.610 ATS. Kemudian upaya dilakukan bersama operator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sekolah pendataan di lapangan. Per 20 Juli lalu ATS mencapai 4.745 anak. Sehingga ada penurunan sekitar 865 ATS.
‘’Terlebih data ATS sudah By Name By Address (BNBA),” ungkapnya.
Tadlo menjelaskan pada 18 Juni lalu kepala sekolah, operator, hingga PKBM dikumpulkan untuk bersama-sama melakukan verval di lapangan. Namun masih terdapat verval 1.320 ATS belum tertuntaskan. Targernya tiga minggu ke depan selesai.
‘’Ada beberapa residu data. Tepatnya ada nama ATS namun alamat tidak jelas. Ini masih mencari informasi,” jelasnya.
Menurut Tadlo ketika verval ATS selesai akan segera dilakukan koordinasi dengan lembaga terkait. Terlebih berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang ditangani semapi lulus SMA sederajat. Sehingga kewenangan tidak hanya disdik, namun Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur hingga Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro.
‘’Sengkuyung bersama, kewajiban bersama,” ungkapnya.
Dari data yang sudah diverval, ada ATS yang ingin kembali ke sekolah reguler, ada ATS tidak ingin sekolah reguler. Sehingga akan di tampung di PKBM. Tentu perlu dilakukan bersama intervensi yang sesuai.
‘’Yang sulit, ATS yang bekerja di luar kota,” ujarnya.
Tadlo mengaku target 2026, ATS di Bojonegoro bisa tertangani 50 persen. Sehingga jika ATS 5.610 anak, sekitar 2.805 anak bisa kembali bersekolah.
Pengawas SMA-PKPLK Cabdindik Jawa Timur Wilayah Bojonegoro-Tuban Titik Moedjyanti mengatakan penanganan ATS harus bergeser dari sekadar administrasi menjadi manajemen kasus. Satu anak, satu asesmen, satu rencana intervensi, satu pendamping, dan satu catatan perkembangan.
Titik menjelaskan ATS terdiri dari anak belum pernah sekolah, putus sekolah (DO), lulus tidak melanjutkan, ketidakhadiran kronis, hingga berisiko keluar kembali. Faktornya mulai dari ekonomi, akademik, sosial keluarga, maupun akses dan disabilitas.
‘’Termasuk adanya perundungan maupun pernikahan dini dan kehamilan,” ungkapnya.
Menurut Titik dashboard cabdin harus mencatat data BNBA. Klasifikasi kode penyebab harus jelas, mulai dari ekonomi, perundungan hingga kawin. Berserta status intervensinya.
‘’Keberhasilan bukan diukur dari seberapa banyak anak yang dijemput kembali, melainkan persentase anak yang bertahan 3 bulan, 6 bulan, dan berhasil menyelesaikan tahun ajaran,” jelasnya.
Titik menambahkan di cabdin menerapkan anak asuh. Setiap guru memiliki anak asuh di sekolah binaan. Anak asuh tersebut dibiayai. Sehingga mencegah anak putus sekolah karena ekonomi.
ANGKA anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kabupaten Bojonegoro. Kondisi tersebut dinilai berkorelasi dengan tingginya permohonan dispensasi kawin (diska) atau pernikahan di bawah umur.
Berdasar data dari Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, angka diska di Bojonegoro menunjukan adanya penurunan kasus.
Di antaranya, sebanyak 448 perkara pada 2023 menurun menjadi 392 perkara di 2024. Kembali mengalami penurunan menjadi 327 perkara di 2025. Sedangkan, hingga Juni 2026 ini, tercatat terdapat sebanyak 141 perkara diska hingga Juni 2026.
Menurut Panitera PA Bojonegoro, Sholikin Jamik, meskipun tren diska di Bojonegoro dalam 3 tahun terakhir menunjukan penurunan. Namun, akar masalahnya tetap sama, yakni kemiskinan ekstrem dan rendahnya pendidikan. Sehingga, terus mendorong pengajuan diska.
Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas pemohon diska berpendidikan SMP/sederajat. Sementara, dari segi usia, didominasi oleh usia 17-18 tahun, menyumbang sebanyak 60 persen lebih. Berdasar data yang ada, rendahnya capaian pendidikan berkorelasi signifikan dengan tingginya angka diska.
‘’Semakin banyak ATS, sebanyak banyak pula yang melakukan pernikahan di bawah umur,’’ tegasnya.
Sholikin mengatakan, hubungan antara pendidikan, kemiskinan, dan pengajuan diska ini membentuk lingkaran setan yang saling mempengaruhi. Tidak sedikit orang tua yang menikahkan anaknya di bawah uur karena tekanan ekonomi. Mereka berharap, dengan menikahkan anaknya lebih cepat, maka beban keluarga akan meringan. Namun, tanpa disadari hal tersebut justru akan memperpanjang rantai kemiskinan. Karena pasangan muda tersebut belum memiliki kesiapan ekonomi, keterampilan kerja, hingga akses yang masih terbatas untuk mendapat pekerjaan layak.
‘’Dimana pemerintah mengeluarkan data kecamatan dengan kemiskinan ekstrem. Seperti, Tambakrejo dan Kedungadem. Di situ jugalah ladangnya pernikahan di bawah umur,’’ ujarnya.
Selain itu, rendahnya pendidikan juga mendorong tingginya diska. Melihat, anak yang mengajukan diska umumnya tidak bersekolah atau putus sekolah. Sehingga, orang tua menganggap pernikahan adalah jalan keluar.
‘’Pernikahan dini penyebabkan anak terpaksa berhenti sekolah,’’ jelasnya.
Dia berharap, ke depan tersedia satu data yang akurat sebagai dasar intervensi pemerintah. Sehingga, Bojonegoro dapat mewujudkan cita-cita menjadi kabupaten tanpa ATS atau zero ATS.
Untuk itu, beberapa solusi ia tawarkan, mulai wajib belajar 12 tahun, intervensi kemiskinan ekstrem, dan penguatan peran keluarga. Di samping itu, untuk pasangan yang terlanjut menikah, menurutnya, perlu untuk tetap diperhatikan dan mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan vokasi.
‘’Bagaimana teman-teman yang sudah telanjur menikah diberikan pendidikan vokasi. Seperti, menjahit dan memberikan pelatihan-pelatihan lain, misal konten creator untuk yang suka youtube. Ini bisa mempercepat menurunkan kemiskinan. Terlebih, pendidikan vokasi hanya butuh skill dan attitude,’’ pungkasnya. (ewi/irv/msu)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah
- Details
- Written by Super User
- Hits: 72
Oleh: Drs. H. Sholikin Jamik, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas IA
Kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan dan anak di Kota Madiun pada (20/9/2026) menjadi peristiwa tragis yang menyisakan keprihatinan mendalam. Kasus tersebut juga mengingatkan masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Kombes Pol Roy HM Sihombing menjelaskan bahwa tersangka berinisial DBM diduga melakukan pembunuhan terhadap istri siri dan anak tirinya. Dalam perkembangan penyidikan, terungkap fakta mengerikan bahwa pelaku diduga memutilasi, membakar, dan menggiling jasad Dini Hardiyanti (30) serta anaknya, AGF (4). Sejumlah dokumentasi foto yang ditemukan penyidik dalam telepon seluler milik pelaku turut membantu mengungkap lokasi dan tindakan kejahatan tersebut.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa hubungan rumah tangga harus dibangun di atas tanggung jawab, komitmen, dan perlindungan terhadap setiap anggota keluarga. Perempuan tidak boleh ditempatkan dalam hubungan yang merugikan hak-haknya, apalagi dijadikan pasangan tanpa kepastian dan perlindungan hukum. Salah satu pelajaran penting yang perlu direnungkan adalah pentingnya memahami kedudukan perkawinan siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis akan mengulas perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam, termasuk konsekuensi hukum yang dapat muncul ketika perkawinan tidak dicatatkan secara resmi.
Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Nikah siri yang dikenal di tengah masyarakat Indonesia pada umumnya merupakan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama, dengan adanya wali dan saksi, tetapi tidak dicatatkan oleh pejabat pencatat nikah yang berwenang. Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara itu, bagi pemeluk agama lain, pencatatan dilakukan sesuai ketentuan administrasi perkawinan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut sering disebut sebagai perkawinan di bawah tangan. Akibatnya, pasangan tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan sebagai bukti autentik pencatatan perkawinan oleh negara.
Pertama Ketentuan Pencatatan Perkawinan
Praktik perkawinan yang tidak dicatatkan semakin menjadi perhatian setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan agama, tetapi juga harus memperhatikan kewajiban pencatatan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan perkawinan dan pencatatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. Pasal 10 ayat (2) mengatur bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sementara itu, Pasal 10 ayat (3) menegaskan bahwa dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
Kedua Kedudukan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa negara memberikan perhatian terhadap dua aspek penting dalam perkawinan, yaitu pemenuhan ketentuan agama dan pencatatan perkawinan. Dalam praktiknya, terdapat perkawinan yang dilaksanakan hanya dengan memenuhi ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang. Ada pula perkawinan yang memenuhi ketentuan agama sekaligus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila perkawinan hanya dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama tanpa pencatatan, pasangan dapat menghadapi berbagai persoalan ketika harus membuktikan adanya hubungan perkawinan di hadapan hukum. Ketiadaan buku nikah atau akta perkawinan dapat menyulitkan pasangan dalam mengurus berbagai kepentingan hukum, seperti administrasi keluarga, hak keperdataan, pembuktian hubungan perkawinan, dan persoalan hukum lainnya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan bukan sekadar persoalan administrasi. Pencatatan memiliki fungsi penting sebagai bukti autentik bahwa perkawinan telah dilaksanakan dan dicatat oleh negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga Pentingnya Pencatatan Perkawinan
Pencatatan perkawinan memiliki kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada suami, istri, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akta nikah atau buku nikah menjadi alat bukti autentik yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan perkawinan. Dengan bukti tersebut, berbagai persoalan hukum keluarga dapat ditangani melalui mekanisme yang telah disediakan oleh negara. Dengan demikian, melangsungkan perkawinan dengan hanya memenuhi ketentuan agama tanpa melakukan pencatatan resmi dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Meskipun pencatatan perkawinan merupakan aspek administratif, keberadaannya mempunyai konsekuensi yuridis yang sangat penting, terutama dalam hal pembuktian dan perlindungan hak-hak keluarga. Karena itu, setiap pasangan hendaknya tidak mengabaikan kewajiban pencatatan perkawinan. Perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai ikatan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan hukum yang membawa tanggung jawab dan konsekuensi terhadap keluarga.
Sumber: https://www.kedungademmu.id/2026/11/tolak-nikah-siri-dan-hindari-menjadi.html
- Details
- Written by Super User
- Hits: 255
Oleh: H. Sholikin Jamik (Anggota Dewan Pendidikan Bojonegoro)
Data di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro dalam tiga tahun terakhir menunjukkan fenomena menarik di mana perkara perceraian lebih didominasi oleh istri yang menggugat cerai suami (cerai gugat / CG) daripada suami yang menjatuhkan talak (cerai talak / CT).
Berdasarkan catatan perkara masuk:
-
Tahun 2023: Cerai Talak (CT) sebanyak 432 perkara, sedangkan Cerai Gugat (CG) mencapai 1.221 perkara (Total: 1.655 perkara).
-
Tahun 2024: Cerai Talak (CT) sebanyak 405 perkara, sedangkan Cerai Gugat (CG) mencapai 1.283 perkara (Total: 1.688 perkara).
-
Tahun 2025: Cerai Talak (CT) sebanyak 451 perkara, sedangkan Cerai Gugat (CG) mencapai 1.438 perkara (Total: 1.889 perkara).
Tren ini menunjukkan kenaikan angka perceraian secara umum, dengan gugatan dari pihak istri tercatat tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan suami. Fenomena ini memunculkan seloroh di tengah publik bahwa PA Bojonegoro kini lebih banyak "memproduksi duda daripada janda."
Analisis di lapangan menunjukkan setidaknya ada 5 penyebab utama pergeseran nilai dan tren ini:
1. Faktor Ekonomi Paling Dominan Dulu, istri cenderung bertahan karena ketergantungan finansial. Saat ini, banyak istri yang memiliki penghasilan sendiri sehingga memiliki kemandirian dan pilihan. Ketika suami menganggur, tidak memberikan nafkah, terlibat judi online, atau bersikap boros, istri lebih berani mengambil keputusan untuk menggugat cerai dengan prinsip: "Kalau tidak bisa jadi imam yang menafkahi, ya lepaskan."
2. Kesadaran Hukum dan Akses Informasi yang Meningkat Perempuan masa kini semakin paham hak-haknya berkat:
-
Pemahaman terhadap UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait hak istri jika suami zalim, melakukan KDRT, berselingkuh, atau tidak menafkahi.
-
Akses media sosial dan konsultasi online melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
-
Layanan Pengadilan Agama yang semakin inklusif dan ramah masyarakat, seperti adanya Posbakum, proses sidang yang cepat, dan biaya terjangkau.
3. Pergeseran Nilai dan Mentalitas
-
Standar kebahagiaan yang bergeser dari sekadar terpenuhinya kebutuhan pokok ("yang penting ada beras") menjadi tuntutan kualitas komunikasi, penghargaan, kesetiaan, dan tanggung jawab.
-
Keengganan untuk mempertahankan toxic relationship demi anak, dengan kesadaran bahwa rumah tangga yang tidak sehat justru lebih merusak mental anak dibandingkan perceraian.
-
Penurunan stigma negatif terhadap status janda di tengah masyarakat.
4. Perubahan Peran Suami dan Istri
-
Banyak istri yang menjadi tulang punggung keluarga, sehingga kelelahan mental muncul saat suami lepas tangan dari tanggung jawabnya.
-
Fenomena man-child, di mana suami kurang siap menjadi kepala rumah tangga (kecanduan game, judi online, malas bekerja, namun tetap menuntut untuk dilayani).
-
Pengaruh campur tangan pihak luar, termasuk mertua dan dinamika media sosial yang memperbesar konflik kecil.
5. Faktor Baru di Era Modern Berdasarkan data PA Bojonegoro tahun 2025, pemicu baru yang mendominasi meliputi:
-
Judi Online: Menjadi salah satu pemicu utama kebangkrutan, kebohongan, dan lilitan utang dalam keluarga.
-
Perselingkuhan Digital: Kemudahan komunikasi lewat aplikasi perpesanan dan media sosial (WhatsApp, Facebook, TikTok).
-
Dinamika KDRT: Catatan tahun 2025 menunjukkan pergeseran di mana sebagian kasus kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh akumulasi tekanan ekonomi dan kondisi suami yang temperamental.
Pandangan Islam Dalam Islam, gugat cerai atau khulu' diperbolehkan apabila terdapat alasan yang dibenarkan secara syar'i. Rasulullah ﷺ pernah mengizinkan perceraian di kalangan sahabat karena alasan ketidakcocokan dan kekhawatiran melanggar batasan agama. Kendati demikian, Islam tetap memposisikan perceraian sebagai perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, sehingga proses mediasi selalu diutamakan sebelum sampai pada keputusan akhir.
Kesimpulan Tinggi angka gugat cerai bukan sekadar indikasi bahwa perempuan "tidak sabar," melainkan manifestasi dari kemandirian ekonomi, tingkat pendidikan, akses hukum yang lebih baik, serta tekanan gaya hidup modern seperti judi online dan pengaruh media sosial. Singkatnya, jika dulu perempuan kerap merasa terjebak dalam pernikahan, kini perempuan lebih memilih langkah hidup mereka sendiri.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 230
Hubungan Antara pendidikan, Kemiskinan dengan Pengajuan Dispensasi Nikah di Bojonegoro
Oleh : Drs.H. Sholikhin Jamik, SH.MH.
Dosen STIKES Muhammadiyah bojonegoro
Manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagian dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan).
Semuanya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera. Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban member nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.
Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Adapun Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 19 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (19 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia anak. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota.
Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Suatu perkawinan harus memperhatikan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki kedua orang (suami dan istri). Di mana ini sangat berpengaruh bagi kehidupan keduanya di masa mendatang. Hal ini berkaitan dengan usia yang dewasa untuk terciptanya kesejahteraan dalam rumah tangga. Apabila perkawinan dilaksanakan pada usia yang tepat dengan kata lain dalam usia yang dewasa dan telah matang, maka kedua orang (suami dan istri) akan memiliki
Rumusan Masalah
Apa Hubungan antara Pendidikan, Kemiskinan, dengan Pengajuan Dispensasi Nikah di Bojonegoro ?
Pernikahan dini adalah pernikahan yang belum mencapai usia legal untuk menikah. Kasus ini melanggar hak-hak fundamental anak dan berakibat fatal bagi kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Pernikahan dini merupakan fenomena yang masih marak terjadi di di Indonesia, termasuk di kabupaten Bojonegoro. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan rumah tangga di kabupaten Bojonegoro. Penikahan dini di Kabupaten Bojonegoro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan rumah tangga. Walaupun Angka pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro, dalam 3 tahun ini mengalami penurunan tapi akar masalahnya masih sama. pada tahun 2023 terdapat 448 pasangan yang menikah di usia dini. Kemudian pada tahun 2024, terdapat 392 pasangan, tahun 2025 terdapat 327 pasangan yang menikah di usia dini.
Gambaran perkara yang di ajukan di Pengadilan Agama Bojonegoro mulai yang di terima, diputus, dicabut dan ditolak sebagai berikut.
Pasangan suami istri yang menikah dini umumnya memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini menyebabkan mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Sebagain besar yang mengajukan diska belum bekerja dan bila bekerjapun pekerjaan yang tidak tetap, tidak ada kepastian seperti kuli, penjaga toko dan lain lain yang tidak ada satupun yang bekerja dari merintis usaha sendiri.
Alasan mendesak yang menyebabkan mengajukan dispensasi nikah di bagi menjadi tiga hal besar yaitu telah hamil, telah berzina dan takut berbuat zina.
Yang menarik kecamatan yang di petakan pemerintah sebagai kecamatan yang tingkat penduduknya masuk dalam kemiskinan ektrim, ternyata penyumbang perkara dispensasi nikah terbesar.
Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan istri dan anak, serta meningkatkan risiko terjadinya KDRT dan rentannya kasus perceraian. Kesejahteraan rumah tangga pun menjadi terganggu akibat kondisi ekonomi yang sulit dan konflik yang sering terjadi, Karena menikah pada usia muda (belum matang).
Dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 26 tahun dan perempuan berusia 24 tahun, pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Namun, dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun dalam perpektif psikologis.
4. HASIL PEMBAHASAN
Kasus pernikahan dini yang ada di Kabupaten Bojonegoro menurut data di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro.
Pernikahan usia anak masih menjadi permasalahan sosial-ekonomi yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan jangka panjang. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pernikahan usia anak, yang berarti peningkatan capaian pendidikan mampu menurunkan kemungkinan terjadinya pernikahan dini. Sebaliknya, tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi mendorong rumah tangga melakukan pernikahan anak sebagai strategi bertahan hidup. Secara simultan, kedua variabel tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menjelaskan variasi pernikahan usia anak di Bojonegoro. Dalam perspektif ekonomi keluarga Islam, data diatas sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan pembangunan manusia sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Al-Qur'an serta kerangka maqashid syariah, khususnya dalam menjaga akal (hifz al-‘aql), jiwa (hifz al-nafs), dan keturunan (hifz al-nasl). Oleh karena itu, kebijakan peningkatan akses pendidikan dan penguatan program pengentasan kemiskinan menjadi strategi penting dalam menekan praktik pernikahan usia anak dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
Kasus pernikahan dini dari Undang-undang lama yang pengajuan dispensasi nikah sangat banyak, Dispensasi cukup banyak sebelum adanya Undang-undang yang baru, yaitu batas usia wanita 16 dan laki laki 19 tahun, kemudian sekarang perempuan maupun laki laki sama sama 19 tahun, dahulu usia 16 tahun saja sudah banyak yang mengajukan dispensasi, terlebih yang 19 tahun.
Alasan pengajuan dispensasi nikah masyarakat Bojonegoro
Terdapat orang tua yang ingin menikahkan anaknya dengan alasan ingin mengurangi bebannya dikarenakan ketika anaknya sudah menikah maka tanggung jawabnya akan berpindah ke suaminya.
Selain itu adanya tradisi/paham masyarakat seperti lebih baik menjadi janda daripada terlambat menikah, sehingga mereka menikahkan anaknya walaupun belum cukup umur. Contohnya Ketika musim panen, sebagian masyarakat Bojonegoro ada yang menikahkan anaknya karena kondisi ekonominya sedang baik. Atau menyakini hari baik, seperti tradisi malam songo.
Mengajukan dispensasi nikah yang disebabkan karena hamil diluar nikah atau sudah berzina atau takut berbuat zina. Anak yang putus sekolah dan mereka tidak bekerja maupun tidak kuliah, para orang tua berfikir daripada anaknya terjerumus kedalam pergaulan bebas atau salah pergaulan yang akhirnya dapat mengakibatkan rusaknya moral. Maka dari itu para orangtua mengambil tindakan untuk menikahkan anaknya. Karena dengan itulah orangtua akan lebih tenang.
Pengaruh adanya pernikahan di bawah umur Pernikahan di bawah umur rentan dengan potensi potensi konflik dan kemiskinan karena kesiapan diri untuk mengatur keuangan keluarga masih sangat kurang. Terlebih lagi anak-anak yang masih berusia di bawah 19 tahun dimana ego anak anak masih sama-sama tinggi. Oleh karena itu, hal tersebut akhirnya berdampak pada ekonomi dalam rumah tangga yang semakin memburuk sehingga memicu terjadinya konflik. Bahkan diantara konflik-konflik yang ada, terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau bisa disebut KDRT yang menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian.
KESIMPULAN
Hubungan antara pendidikan, kemiskinan, dan pengajuan dispensasi nikah di Bojonegoro
Hubungan antara pendidikan, kemiskinan, dan pengajuan dispensasi nikah di Bojonegoro membentuk lingkaran setan yang saling memengaruhi. Tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi ekonomi yang miskin menjadi pendorong utama (faktor determinan) tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.
Berikut adalah analisis keterkaitan ketiganya:
Hubungan Kemiskinan dengan Dispensasi Nikah
Tekanan Ekonomi: Kemiskinan memicu orang tua menikahkan anaknya lebih cepat dengan harapan meringankan beban ekonomi keluarga.
Lingkaran Kemiskinan: Pernikahan dini yang didorong oleh kemiskinan sering kali justru memperpanjang lingkaran kemiskinan (turun-temurun), karena pasangan muda belum memiliki kesiapan ekonomi, keterampilan kerja, dan akses terbatas ke pekerjaan layak.
Data Lapangan: Wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung menjadi penyumbang terbesar permohonan dispensasi kawin.
Hubungan Pendidikan dengan Dispensasi Nikah
Pendidikan Rendah = Tingkat Pernikahan Dini Tinggi: Rendahnya tingkat pendidikan anak sering kali menjadi alasan utama dispensasi nikah diajukan.
Putus Sekolah: Anak yang mengajukan dispensasi nikah umumnya sudah tidak bersekolah atau putus sekolah, sehingga orang tua menganggap pernikahan adalah jalan keluar.
Kurangnya Pemahaman: Rendahnya pendidikan membuat remaja kurang memiliki kesadaran akan bahaya pergaulan bebas dan risiko kesehatan reproduksi, yang berujung pada kehamilan di luar nikah (kehamilan tidak diinginkan/KTD), yang merupakan alasan "mendesak" terbesar dalam permohonan dispensasi.
3. Dampak Kombinasi (Pendidikan, Kemiskinan, dan Dispensasi)
Putus Sekolah dan Keterampilan: Pernikahan dini menyebabkan anak terpaksa berhenti sekolah, membatasi peluang mereka mendapatkan pendidikan yang layak.
Keputusan Hukum: Hakim sering kali dihadapkan pada dilema di mana permohonan dispensasi nikah diajukan karena alasan keterpaksaan (hamil di luar nikah) atau keterbatasan ekonomi, meskipun regulasi (UU No. 16/2019) menaikkan batas usia nikah 19 tahun.
Penutup
Rendahnya pendidikan memicu tingginya angka pernikahan dini, yang sering kali didorong oleh kondisi kemiskinan. Kondisi ini memaksa orang tua mengajukan dispensasi nikah agar perkawinan anak tetap dianggap sah secara hukum. Intervensi yang diperlukan adalah peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesadaran akan kesehatan reproduksi, dan perbaikan ekonomi masyarakat
Pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan tingkat kemiskinan dan menurunnya kesejahteraan rumah tangga. Pasangan yang menikah pada usia dini umumnya memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang terjebak dalam siklus kemiskinan. Selain itu, pernikahan dini juga berisiko meningkatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga rumah tangga (KDRT), kesehatan ibu dan anak yang buruk, serta tingginya angka perceraian. Faktor-faktor ini secara keseluruhan memperburuk kondisi ekonomi dan kesejahteraan dalam rumah tangga yang terbentuk dari pernikahan dini.
Ini menunjukkan adanya fenomena sosial yang memerlukan perhatian serius. Meski terdapat upaya penanggulangan melalui edukasi dan peraturan hukum, jumlah pengajuan dispensasi nikah masih tinggi, mencerminkan lemahnya penerapan kebijakan yang ada. Di sisi lain, faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, tradisi, dan kehamilan di luar nikah menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan dini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi yang lebih efektif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, kesiapan ekonomi, dan kesehatan dalam memutus siklus pernikahan dini dan kemiskinan yang terjadi.
REFERENSI
Laporan Data diska di Pengadilan Agama Bojonegoro mulai tahun 2023-2025
- Details
- Written by Super User
- Hits: 89
Oleh : Drs.H. Sholikin Jamik,SH.MH.
Kronologi Pembunuhan Istri Siri dan Anak di Madiun Sebelumnya diberitakan Kompas.com, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Kombes Pol Roy HM Sihombing menjelaskan, tersangka berinisial DBM membunuh istri siri dan anak tiri di Kota Madiun pada 20 September 2026. Sebuah fakta baru terungkap di balik kasus pembunuhan sadis istri dan anak di Madiun yang dilakukan Dwi Bagus Martono alias Bagus (40). Pelaku memutilasi, membakar, dan menggiling istri sirinya, Dini Hardiyanti (30), serta anaknya, AGF (4). Detail lokasi serta cara keji tersebut justru terbongkar lewat dokumentasi foto yang disimpan di ponsel milik pelaku sendiri. Penyidik Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur menemukan sejumlah foto yang menunjuk pada area kebun belakang rumah pribadi pelaku di Jalan Kunir, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Katim Opsnal Unit III Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Aipda Sigit Dwi Susanto alias Hellboy mengatakan, foto-foto itu didapat penyidik dari ponsel pelaku.
Pelajaran yang di ambil dari pembunuhan sadir istri siri di bunuh suaminya siri sendiri di Madiun adalah jadilah wanita terhormat jangan murahan, tolak nikah siri dan jadi istri simpanan karena menurut peraturan perundang-undangan perkawinan siri memanglah tidak sah, berbeda dengan apa yang telah diatur dalam hukum islam, sehingganya dalam pembahasan penulis kali ini mengupas perkawinan siri dari segi Undang-Undang dan Hukum Islam.
Nikah Siri Di Lihat Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974
Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali yang disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan bawah tangan.
Munculnya nikah siri yang dipraktekkan masyarakat ialah setelah diundangkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan :
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.
Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: “Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dalam ayat (3) disebutkan: “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi”.
Dari ketentuan perundang-undangan diatas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan hukumnya.
Sejalan dengan kerangka teoritik maka suatu akad nikah dapat terjadi dalam dua bentuk. (1), akad nikah yang dilakukan itu hanya semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yakni telah dilaksanakan dan telah memenuhgi ketentuan agama yang dianut. (2), akad nikah dilakukan menurut ketentian ayat (1) dan ayat (2) secara simultan, yakni telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.
Apabila bentuk akad nikah yang pertama yang dipilih, maka perkawinan tersebut telah diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh Negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Seharusnya, karena pencatatan disini merupakan perintah Allah SWT, maka umat islam dalam melangsungkan perkawinan memilih bentuk kedua diatas, yakni memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) sekaligus. Kedua unsur pada ayat tersebut berfungsi secara kumulatif, dan bukan alternativ. Unsur pertama berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum.
Oleh karena itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, memenuhi unsur kedua (pencatatan) dalam suatu perkawinan menjadi sangat penting, karena walaupun keberadaannya hanya bersifat administrativ, tetapi peran dari pada pencatatan (akta nikah) tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah. Dengan demikian, melangsungkan perkawinan hanya dengan memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, itu belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administrativ, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan berkaitan dengan masalah yuridis, khususnya mengenai hal pembuktian. Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.
Jadi, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak memenuhi unsure ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sah menurut agama namun tidak sah menurut Undang-Undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan. (bersambung)
*)Penulis adalah Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, kelas 1A
- Details
- Written by Super User
- Hits: 285
Bojonegoro (beritajatim.com) – Fenomena perceraian di kalangan generasi muda di Kabupaten Bojonegoro terbilang cukup tinggi. Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat, dari ribuan perkara yang masuk, sepertiga di antaranya didominasi oleh Generasi Z (Gen Z).
Data per 10 Agustus 2026 menunjukkan, total ada 2.033 perkara perceraian yang ditangani PA Bojonegoro. Dari angka tersebut, Gen Z menyumbang sebanyak 696 perkara atau setara 34,2 persen.
Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Sholikin Jamik mengungkapkan, Gen Z berada di urutan kedua terbanyak setelah kelompok Milenial. “Rinciannya, Milenial menyumbang 1.020 perkara (50,2%), disusul Gen Z 696 perkara (34,2%), Gen X sebanyak 286 perkara (14,1%), dan Baby Boomer 62 perkara (3%),” ujar Sholikin Jamik, Selasa (11/8/2026).
Sholikin membeberkan, penyebab tingginya angka janda dan duda baru dari kalangan Gen Z ini cukup kompleks. Mulai dari masalah ekonomi, emosi yang belum matang, hingga tren pernikahan yang dipaksakan.
Ia tak menampik, tak sedikit anak muda usia 19–26 tahun yang terburu-buru menikah hanya karena terpengaruh tren sosial atau sekadar menuruti dorongan keluarga. “Banyak yang nikah usia 19–26 tahun karena lihat teman nikah, hamil duluan, atau tekanan keluarga. Padahal kesiapan mental dan finansialnya belum matang,” ungkapnya.
Kondisi tersebut diperparah oleh tekanan ekonomi. Keinginan memiliki hunian pribadi dan kebutuhan hidup yang merangkak naik sering kali tak sebanding dengan pendapatan yang belum stabil. “Ya kebanyakan tidak mencukupi kebutuhan, belum matang usia perkawinan, ujung-ujungnya stres ekonomi dan sering berantem,” terangnya.
Selain urusan dompet, pola komunikasi pasangan muda di era digital juga menjadi sorotan tajam. Sholikin menilai, banyak pasangan Gen Z yang mahir berinteraksi lewat media sosial atau aplikasi pesan, namun justru ‘gagap’ saat menyelesaikan masalah secara langsung. “Gen Z paling jago ngomong di chat. Tapi pas berantem langsung diem-dieman, main HP, atau kata-katanya ‘udah pisah aja’,” kata Sholikin.
Untuk menekan tingginya angka perceraian ini, Sholikin mewanti-wanti agar para pemuda mengubah mindset sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. “Kuncinya bukan cuma modal cinta atau merasa sudah mapan. Tapi harus punya kematangan mental, siap berkomunikasi dua arah, dan punya visi tujuan hidup yang sama,” pungkasnya. (fif/kun)
- Details
- Written by Super User
- Hits: 503
Empat Perkara Perceraian Diajukan dengan Alasan Cacat Badan
RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Alasan perceraian karena cacat badan untuk pertama kalinya muncul dalam data perkara perceraian di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro. Hingga pertengahan tahun ini, tercatat empat perkara perceraian diajukan dengan alasan tersebut. Pada 2024 maupun 2025, tidak ada satu pun perkara perceraian karena cacat badan.
Panitera Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, Sholikin Jamik mengatakan, total ada 1.067 perkara perceraian yang diterima oleh PA Bojonegoro hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, ada empat pasangan yang mengajukan perceraian karena cacat badan. Dua di antaranya cerai talak yang diajukan oleh suami kepada istri. Dua lainnya cerai gugat yang diajukan oleh istri kepada suami karena cacat badan.
‘’Dari empat perkara tersebut. Ada dua cerai talak karena istri gila dan dua lainnya cerai gugat karena suami terkena stroke,’’ bebernya. Dia menjelaskan, cacat badan secara umum merupakan kondisi fisik atau mental seseorang yang mengalami keterbatasan fungsi secara permanen atau jangka panjang.
Meliputi, cacat fisik, adanya gangguan pada tubuh atau jasmani. Misal, stroke, lumpuh, buta, tuli, kehilangan anggota tubuh akibat kecelakaan, hingga bungkuk permanen. Kemudian, lanjutnya, cacat mental atau jiwa adalah gangguan pada fungsi psikis atau kejiwaan.
Misal, gangguan jiwa berat, skizofrenia, retardasi mental, dan autis berat. Selain itu, ada cacat akibat kecelakaan. Karena adanya cedera yang menyebabkan fungsi tubuh tidak bisa kembali normal. Seperti, patah tulang hingga amputasi. Sholikin menegaskan, alasan perceraian karena cacat badan memang baru muncul pada 2026.
Pada tahun sebelumnya, baik di 2024 maupun 2025, tidak ada pasangan yang mengajukan perceraian dengan alasan tersebut.
"Cacat badan adalah alasan perceraian yang baru ada. Sebelumnya memang tidak ada (perkara perceraian karena alasan tersebut). Baru kali ini,’’ terangnya. (ewi/msu)