Details

Written by Super User

Published: 13 November 2025

Hits: 1041

Jelang Akhir Tahun 2025, Jumlah Janda Bojonegoro Melonjak, Perselisihan dan Judi Online Jadi Momok Utama

Reporter : Moch Arifianto

SuaraBojonegoro.com – Setelah sempat mencatat penurunan, angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro kembali menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Data terbaru dari Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat bahwa hingga akhir Oktober 2025, sebanyak 2.240 warga Bojonegoro menyandang status Janda, dan secara otomatis juga menjadi Duda setelah diputus Pengadilan Agama melalui perkara cerai meliputi cerai talak dan cerai gugat telah diputus, hanya dalam sepuluh bulan pertama tahun ini.

?Dari data yang dikumpulkan awak media SuaraBojonegoro.com di Pengadilan Agama Bojonegoro, bahwa Angka ini melampaui total perceraian tahun 2024 yang berjumlah 2.059 perkara, dan bahkan lebih tinggi dari 2023 yang mencapai 2.176.

?Kenaikan Tajam Pertengkaran dan Dampak Judi Online
?Analisis data dua bulan terakhir menyoroti pergeseran dramatis dalam faktor penyebab utama perceraian.

?Penyebab Utama Melambung: Faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus melonjak tajam menjadi pemicu utama. Khusus di bulan Oktober 2025, tercatat 136 perkara yang diputus di kategori ini. Peningkatan ini sangat mencolok jika dibandingkan dengan September 2025, yang hanya mencatat 22 perkara. Perkara Bulanan Secara keseluruhan, pada Oktober 2025 saja, PA Bojonegoro memutus sebanyak 220 perkara gugatan cerai.

Selain perselisihan, pihak PA Bojonegoro juga memberikan peringatan keras mengenai dampak dari judi online (judol).

?Sholikhin Jamik, Panitera PA Bojonegoro, menegaskan bahwa faktor perceraian akibat judi online memiliki dampak yang sangat besar dan menjadi salah satu penyebab terbanyak setelah perselisihan dan pertengkaran.

?”Maka ini juga harus jadi perhatian khusus bagi warga Bojonegoro bahwa judi online memiliki dampak yang luar biasa terhadap hubungan rumah tangga dan keluarga,” ujar Sholikhin.

?Perceraian yang dipicu oleh kecanduan judi online biasanya berakar dari kehancuran finansial, yang kemudian memicu perselisihan hebat, dan hilangnya kepercayaan di antara pasangan.

?Kecanduan judi membuat salah satu pihak tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga atau bahkan menghabiskan uang secara boros untuk berjudi, yang akhirnya merusak keuangan dan menyebabkan pertengkaran terus-menerus hingga berujung pada gugatan cerai.

?Data dan pernyataan ini menjadi alarm bagi masyarakat Bojonegoro mengenai kerapuhan hubungan rumah tangga yang diakibatkan oleh masalah finansial dan kecanduan, terutama judi online, yang kini mendominasi kasus di pengadilan agama setempat.

https://suarabojonegoro.com/jelang-akhir-tahun-2025-jumlah-janda-bojonegoro-melonjak-perselisihan-dan-judi-online-jadi-momok-utama/

Details

Written by Super User

Published: 21 October 2025

Hits: 982

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Meski mengalami penurunan sebesar 0,2 persen pada tahun ini. Namun, angka kemiskinan di Bojonegoro masih menjadi sorotan.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, terdapat 144,90 ribu jiwa penduduk miskin di Bojonegoro tahun ini. Tepatnya, 11,49 persen pada Maret 2025. Angka tersebut menurun dibanding tahun lalu, yakni terdapat 147,33 ribu jiwa atau sebesar 11,69 persen pada Maret 2024 di kota ledre ini.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan, diperlukan sinergisitas lintas sektor untuk menangani kemiskinan di Bojonegoro. Baik antar organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, maupun organisasi masyarakat.

Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, tanpa adanya sinergi dari stakeholder terkait. Untuk itu, sinergi, keterbukaan, dan kolaborasi yang baik diperlukan untuk pengentasan kemiskinan di Bojonegoro.

“Kemiskinan tidak bisa diatasi sendiri oleh pemerintah. Harus ada sinergi, keterbukaan, dan kolaborasi dari semua pihak. Agar hasilnya dapat berkelanjutan,” katanya Selasa (14/10).

Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bojonegoro Sholikin Jamik menyampaikan, strategi pengentasan kemiskinan harus berangkat dari akar persoalan, yakni rendahnya pendidikan masyarakat. Rata-rata lama sekolah di Bojonegoro baru sekitar tujuh koma sekian tahun atau setara kelas 2 SMP.

Padahal wajib belajar seharusnya 13 tahun. Kondisi ini berdampak pada rendahnya IPM. Selain itu, tingginya angka perceraian, pernikahan anak, serta pengangguran terutama di wilayah dengan kemiskinan ekstrem.

“Solusinya, wajib belajar 13 tahun harus ditegakkan,” tambahnya.

Dia melanjutkan, selain mewajibkan wajib  belajar 13 tahun, juga diperkuat melalui jalur pendidikan vokasi. Dinas Sosial perlu merekrut warga putus sekolah untuk mengikuti pendidikan keterampilan dan pembentukan sikap kerja.

Yayasan pendidikan vokasi harus terhubung dengan Dinas Pendidikan agar peserta dapat mengikuti ujian persamaan. Dengan begitu, lulusan memiliki daya saing, ketangguhan sosial, dan dapat terserap di dunia kerja.

“Negara harus hadir memastikan ruang kerja bagi SDM yang memiliki keahlian dan atitude itu,” pungkasnya. (ewi/msu)

Sumber: https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/amp/716711290/pemkab-bojonegoro-akui-tak-bisa-berantas-kemiskinan-sendirian-bupati-tekankan-sinergisitas-lintas-sektor

Details

Written by Super User

Published: 10 October 2025

Hits: 1528

Pendidikan dan Pekerjaan Menjadi Akar Persoalan

Kepala Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Sholikin Jamik, menilai bahwa pendidikan rendah menjadi faktor utama di balik maraknya permohonan Diska.

“Kalau kita melihat data, memang angka permohonan Diska menurun. Tetapi dari sisi pendidikan, usia, dan alasan pengajuan, akar persoalannya masih sama: rendahnya pendidikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dari 287 pemohon, sebanyak 161 hanya lulus SD atau SMP, sedangkan 128 lulusan SMA. Kondisi pendidikan yang terbatas ini membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan layak.

Selain itu, 160 anak belum bekerja, sementara sebagian kecil bekerja di sektor informal seperti buruh, penjaga warung, atau pekerja UMKM. Akibatnya, pendapatan mereka tidak stabil. Kondisi ini sering membuat keluarga memilih menikahkan anak sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi.

Di sisi lain, banyak remaja berhenti sekolah dan menganggur di rumah. Ketika ada lamaran, keluarga merasa sulit menolak. Hal inilah yang kemudian memunculkan alasan “menghindari zina”. Menurut Sholikin, alasan tersebut lebih mencerminkan ketidakberdayaan sosial daripada kesiapan menikah.

Langkah Pencegahan Melalui Sinergi Lintas Sektor

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berupaya menekan pernikahan anak melalui kerja sama lintas sektor. Pada 7 Oktober 2025, Pemkab menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta Perkawinan Anak, yang dipimpin oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Acara tersebut menghadirkan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Ketua DPRD, Forkopimda, Kemenag, Pengadilan Agama, camat, penyuluh KB, dan lembaga masyarakat. Para peserta menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat upaya pencegahan pernikahan anak di tingkat kecamatan.

Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menekankan pentingnya pendidikan dan dukungan keluarga.

“Anak adalah aset bangsa. Kita ingin mereka tumbuh sehat, berpendidikan, dan terlindungi,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun dan perluasan beasiswa agar anak-anak dari keluarga miskin dapat melanjutkan sekolah. Menurutnya, pendidikan menjadi kunci utama dalam memutus rantai pernikahan dini di Bojonegoro.

Dari Penanganan Menuju Pencegahan

Sholikin Jamik menilai langkah sinergi Pemkab Bojonegoro sudah berada di jalur yang benar.

“Kita jangan hanya bicara soal menangani kasus, tapi bagaimana mencegahnya. Akar persoalan harus diselesaikan dari sisi pendidikan dan ekonomi,” tegasnya.

Oleh karena itu, pengadilan, pemerintah, dan lembaga agama perlu memperluas program edukasi keluarga serta penyuluhan hukum di sekolah-sekolah. Selain itu, dukungan bagi ekonomi keluarga miskin juga harus ditingkatkan agar pernikahan anak tidak lagi dianggap solusi cepat.

Sementara itu, Pemkab Bojonegoro menargetkan daerahnya menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA). Melalui komitmen bersama, pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung masa depan mereka.

Pernikahan anak di Bojonegoro tidak hanya berakar pada moralitas, tetapi juga pada struktur sosial dan ekonomi. Rendahnya pendidikan serta kemiskinan mempersempit pilihan hidup anak-anak muda di daerah ini.

Oleh karena itu, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi langkah paling efektif untuk melindungi anak-anak Bojonegoro dari pernikahan dini dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah.

Penulis : Syafik

Sumber data : Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro

Sumber: https://damarinfo.com/pernikahan-dini-bojonegoro-pendidikan-kemiskinan/

Details

Written by Super User

Published: 12 November 2025

Hits: 3919

Wajib Tahu Calon Penggugat! Syarat Saksi dan Dokumen Penting Agar Proses Cerai di PA Bojonegoro Lancar

Bojonegoro I 12 Nopember 2025

Berdasarkan laporan perkara bulan Oktober 2025 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dan juga sudah dipublish di website resmi, disalah satu laporan memampangkan data kecamatan Dander sebagai kecamatan yang terbanyak menyumbang angka perceraian dengan jumlah total ada 200 perkara/pasangan, dimana untuk perkara cerai yang diajukan oleh istri (cerai gugat) sebanyak 163 perkara (81,5%) dan perkara cerai yang diajukan oleh suami (cerai talak) sebanyak 37 perkara (18,5). Untuk urutan kedua diduduki oleh kecamatan Bojonegoro kota dengan ada 163 perkara/pasangan, dimana untuk perkara cerai yang diajukan oleh istri sebanyak 116 perkara (71,2%) dan perkara cerai yang diajukan oleh suami sebanyak 47 perkara (28,8). Dan untuk urutan ketiga diduduki kecamatan Kedungadem dengan ada 142 perkara/pasangan, dimana untuk perkara cerai yang diajukan oleh istri sebanyak 106 perkara (75%) dan perkara cerai yang diajukan oleh suami sebanyak 36 perkara (25%).

Sedangkan untuk faktor penyebab perceraian berdasarkan laporan perkara bulan Oktober tahun 2025 dari total 225 perkara yang diputus, ada 3 faktor penyebab tertinggi antara lain perkara perceraian yang disebabkan oleh karena disebabkan 1. perselisihan dan pertengkaran terus menerus (perkara masuk dikategori ini yaitu Jika suamimemberi nafkah tapi masih kurang. Jika istri/suamimempunyai hutang tanpa sepengetahuan suami/istri) ada sekitar 139 perkara atau 61,8%, sedangkan yang disebabkan oleh 2. faktor ekonomi (dimana Jika Suami TIDAK BEKERJA sama sekali, atau suami diPHK dan tidak mempunyai penghasilan sama sekali, jika suami bekerja tapi kurang nafkah maka masuk kategoriPerselisihan terus menerus. Diperjelas jika keterangan pihak tidak dinafkahi karena suami judi, mabuk atau madat, maka dimasukkan ke faktor judi, mabuk atau madat) sebanyak 25 perkara atau 11,1 % dan karena 3. meninggalkan salah satu pihak (perkara masuk kategori ini jika disebabkan salah satu pihak pergi selama 2 tahun atau lebih berturut-turut) ada 21 perkara atau 9,3 %.

pa saja dokumen yang perlu disiapkan oleh masyarakat yang akan mengajukan perkara di Pengadilan Agama Bojonegoro sebagaimana artikel yang telah dipublish di web sebelumnya, yaitu 1. Buku Nikah Asli, jika hilang atau rusak bisa memakai  Duplikat Buku Nikahdi Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Anda menikah dulu. atau Surat Keterangan Nikah dari KUA tempat Anda menikah dulu dan dilampiri fotokopi buku register nikah dan dilegalisir Kepada KUA. 2. Fotokopi KTP, 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), 4. Fotokopi rekening TabunganAnda (Penggugat/Pemohon), 5. Nomor HP terdaftar di aplikasi Whatsapp, 6. Alamat Email yang ada di HP,  7. Fotokopi Akta Kelahiran Anak(jika memiliki anak dan ingin sekalian mengurus hak asuh), 8. Surat Gugatan atau Permohonan Cerai, 9. Siapkan juga fotokopi KTP milik 2 orang saksi(KTPnya saja belum membawa orangnya), dokumen-dokumen tersebut syarat standar untuk perkara di PA Bojonegoro, untuk perkara tertentu contohnya kewarisan atau perkara permohonan lainnya bisa ditanyakan ke petugas PTSP atau lihat di website.

Terkait dengan saksi, sebelum datang ke PA Bojonegoro sudah dipastikan siapa saksi yang akan dihadirkan di persidangan. Syarat yang paling penting adalah bahwa saksi harus memberikan keterangan yang relevan dan objektif mengenai alasan perceraian. Saksi yang baik adalah saksi yang objektif, melihat/mendengar/mengalami langsung peristiwa yang menjadi alasan cerai, dan keterangannya bersesuaian dengan bukti lain serta saksi yang lain, sehingga mampu meyakinkan Hakim bahwa gugatan perceraian tersebut beralasan, Dimana saksi yang dihadirkan oleh para pihak harus : 1. melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, dimana saksi haruslah orang yang mengetahui secara langsung dan detail permasalahan rumah tangga pasangan yang bersengketa, bukan hanya berdasarkan cerita dari salah satu pihak. 2. mengetahui perselisihan dan pertengkaran, Dimana khusus untuk alasan cerai karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, saksi harus dapat membuktikan bahwa perselisihan itu benar terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi. 3. memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana saksi akan disumpah (atau berjanji) di persidangan untuk memberikan keterangan yang benar. 4. jumlah saksi minimal dua orang saksi (sesuai dengan hukum acara). 5. harus cakap hukum, dimana saksi harus dewasa (umumnya sudah berusia 19 tahun ke atas atau sudah menikah) dan berakal sehat. Bagaimana dengan saksi adalah anak kandung para pihak? Untuk perkara perceraian anak kandung para pihak yang cerai tidak diperbolehkan.

Dan terpenting lagi, diusahakan sebelum mengajukan perkara perceraian harus diupayakan dulu diselesaikan lewat keluarga besar atau tokoh Masyarakat yang dihormati atau didengar nasehatnya oleh para pihak. Saksi yang diajukan sudah ditanya kesediaanya sehingga diupayakan tidak terjadi pergantian data saksi lagi saat persidangan, supaya proses penyelesaian perkara anda bisa cepat, lancar dan valid. Dan yang terpenting data kependudukan mulai dari nama anda, nama orang tua, tempat tanggal lahir, pekerjaan , pendidikan dan sebagainya, yang tertera di buku nikah harus sudah sama dengan data di KTP, KK dan dokumen kependudukan lainnya. Jika belum sama, maka harus dilakukan perbaikan sehingga data pendudukan anda sudah sama semua dan valid.

Penulis : Sandhy Sugijanto (Panmud Hukum)

Details

Written by Super User

Published: 10 October 2025

Hits: 214

Multipihak di Bojonegoro Sepakati Prioritaskan Pencegahan Dispensasi Kawin

Details

Written by Super User

Published: 09 October 2025

Hits: 441

Ainur Rofiq - detikJatim
Selasa, 12 Agu 2025 22:10 WIB

(Foto: detikcom/dikhy sasra)

Bojonegoro - Angka permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro masih tinggi. Dari data pengadilan agama setempat tercatat sejak Januari hingga akhir Juni ada sebanyak 205 perkara.
Dari data itu juga terdapat bocah usia 12 tahun turut mengajukan permohonan diska untuk menikah namun ditolak oleh pihak pengadilan agama.

Ketua panitera PA Bojonegoro, Solikin Jamik sangat menyayangkan satu perkara, yakni pemohon masih berusia 12 tahun. Karena idealnya bocah ini masih berada di bangku kelas 6 sekolah dasar (SD) atau masuk kelas 7 sekolah menengah pertama (SMP).

"Memang ada anak usia 12 tahun yang mengajukan dispensasi kawin. Ini cukup miris. Untungnya permohonan ini ditolak," ujar Solikin, Selasa (12/8/2025).

Sholikin juga menuturkan terdapat beberapa alasan dan faktor penyebab tingginya angka pernikahan anak di bawah umur. Beberapa faktor itu di antaranya paling banyak karena putus sekolah dan pendidikan rendah yang mendominasi.

"Faktor penyebabnya ialah putus sekolah dan pendidikan rendah. Banyak anak tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK karena biaya atau jarak tempuh yang jauh. Sebab, kebanyakan pemohon merupakan dari daerah pinggiran," imbuhnya.

Faktor lain yang banyak terjadi yakni tekanan ekonomi, beberapa keluarga punya pemikiran dengan menikahkan anak merupakan jalan keluar dari kesulitan finansial. Dan lainnya karena norma sosial tradisional.

Pernikahan muda masih dianggap sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah atau demi menjaga nama baik keluarga.

"Minimnya informasi membuat banyak remaja mengalami kehamilan yang tak direncanakan, yang kemudian diakhiri dengan pernikahan," beber Solikin.

Sholikin juga menambahkan, angka permohonan diska bisa berkurang jika perubahan besar terjadi dan ada kolaborasi dari semua pihak, seperti pemerintah, pendidik, tokoh agama, hingga keluarga.

"Anak-anak adalah masa depan. Mereka bukan sekadar angka didata dispensasi kawin," pungkasnya.

Sumber: https://www.detik.com/jatim/berita/d-8057972/205-warga-bojonegoro-ajukan-dispensasi-nikah-ada-bocah-12-tahun

Details

Written by Super User

Published: 04 November 2025

Hits: 1609

Angka Perceraian di Bojonegoro Masih Tinggi: 2.240 Perkara Diputus dalam 10 Bulan!

Bojonegoro, 3 November 2025

Angka perceraian di Bojonegoro menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hingga akhir Oktober 2025, Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro telah memutus sebanyak 2.240 perkara dalam sepuluh bulan pertama tahun ini. Khusus pada Oktober 2025, sebanyak 220 perkara gugatan diputus. Data terbaru menyoroti pergeseran signifikan dalam faktor penyebab perceraian. Jika dilihat dari data dua bulan terakhir (September dan Oktober), perselisihan dan pertengkaran terus-menerus melonjak tajam menjadi penyebab utama. Pada Oktober 2025, tercatat 136 perkara di kategori ini, meningkat dari 22 perkara di bulan September.

Ironisnya, kenaikan ini berbanding terbalik dengan penurunan drastis pada faktor ekonomi, yang turun signifikan dari 53 perkara di September menjadi hanya 25 perkara di Oktober. Penurunan ini bukan berarti masalah ekonomi hilang, melainkan hasil dari kebijakan rasionalisasi sesuai HIR dan KHI yang mensyaratkan faktor ekonomi hanya untuk kasus suami tidak memberikan nafkah sama sekali. Jika suami masih memberi nafkah, namun kurang mencukupi atau istri merasa kurang, kasusnya kini dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus."Kalau melihat data perkara di atas, penyebab terbesar adalah masalah ekonomi yang menimpa masyarakat kita. Hal ini akan terjadi karena adanya banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal sehingga penghasilannya kecil atau terkadang di bawah UMR Bojonegoro"

Selain pertengkaran, beberapa faktor lain juga mengalami peningkatan atau muncul kembali yaitu judi, menjadi faktor penyebab cerai karena judi pada Oktober ini menjadi yang tertinggi selama 10 bulan terakhir. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tercatat ada 12 perkara perceraian disebabkan oleh KDRT. Setelah itu Madat (Narkotika/Obat-obatan) ada 4 perkara madat, menunjukkan peningkatan dibanding periode Mei hingga September setelah itu kawin paksa (Penjodohan) yang menyumbang 2 perkara cerai, meskipun sebenarnya lebih pada perjodohan yang dilakoni tanpa keberanian menolak, bukan paksaan fisik. Sementara itu, faktor zina turun drastis menjadi hanya 1 perkara di Oktober  (dari 9 perkara di September), salah satunya karena diperketatnya pembuktian dengan syarat harus ada dua saksi yang melihat langsung.

Tingginya angka perceraian ini sangat terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya tingginya PHK dan banyaknya pekerja di sektor informal dengan penghasilan di bawah UMR Bojonegoro. Pihak PA Bojonegoro berharap ada perbaikan signifikan pada perekonomian Kabupaten Bojonegoro di bulan-bulan mendatang. "Semoga pada bulan November tahun 2025 ada perubahan perekonomian khususnya di kabupaten Bojonegoro sehingga banyak tercipta lapangan pekerjaan yang banyak sehingga secara tidak langsung bisa mengurangi angka perceraian," tutup laporan tersebut.

Solusi Menurunkan Angka Perceraian di PA Bojonegoro

Saran ini dapat dibagi menjadi tiga pilar utama: pemberdayaan ekonomi, penguatan pranata keluarga, dan intervensi hukum-sosial.

1. Pilar Penguatan Ekonomi Keluarga

Mengingat akar masalah terbesar adalah kesulitan ekonomi (PHK dan penghasilan di bawah UMR), fokus utama adalah peningkatan daya tahan ekonomi rumah tangga.

• Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan Berbasis Pasangan:
  • Mengadakan program pelatihan kerja yang ditujukan khusus bagi pasangan suami istri, berfokus pada keterampilan yang diminati pasar atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan modal rendah (misalnya, kerajinan tangan, kuliner, atau jasa digital).
  • Sinergi dengan Pemerintah Daerah: PA Bojonegoro dapat bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Tenaga Kerja untuk memprioritaskan penyaluran modal usaha atau informasi lowongan kerja bagi pasangan yang sedang dalam proses mediasi atau yang penghasilannya di bawah UMR.
• Literasi Keuangan dan Manajemen Utang:
  • Mengadakan lokakarya wajib bagi calon pengantin (Catin) dan mediasi yang fokus pada manajemen keuangan keluarga (budgeting, menabung, investasi sederhana).
  • Memberikan pemahaman tentang risiko pinjaman online ilegal dan cara mengelola utang yang sehat.

2. Pilar Penguatan Pranata Keluarga dan Komunikasi

Faktor terbesar adalah perselisihan dan pertengkaran, yang seringkali dipicu oleh stres ekonomi atau masalah komunikasi.

• Pendidikan Pra-Nikah yang Intensif, menambah durasi dan materi kursus pranikah yang diselenggarakan Kemenag, khususnya pada modul resolusi konflik, komunikasi asertif, dan ekspektasi peran suami-istri (terutama terkait nafkah yang "kurang mencukupi").
• Layanan Konseling Pasca-Mediasi (Wajib), bagi pasangan yang telah mengajukan gugatan cerai dan berhasil berdamai saat mediasi di PA, wajibkan mereka mengikuti minimal 3 sesi konseling lanjutan di luar pengadilan (bekerja sama dengan psikolog/konselor terdaftar) untuk memastikan akar masalah (perselisihan) benar-benar teratasi.
• Program "Sahabat Keluarga", dengan melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka agama setempat sebagai "Sahabat Keluarga" yang dapat memberikan nasihat dan pembinaan spiritual/emosional kepada pasangan yang rentan bercerai, sebelum mereka mencapai tahap pengadilan.

3. Pilar Intervensi Hukum dan Sosial

• Optimalisasi Mediasi dengan Konselor Spesialis, dengan menempatkan mediator yang memiliki latar belakang psikologi atau konseling di PA Bojonegoro untuk kasus-kasus perselisihan/pertengkaran dan KDRT. Mediator tidak hanya fokus pada perdamaian hukum, tetapi juga pada kesehatan mental dan emosional
• Pengetatan Pembuktian Faktor Tertentu, dengan mempertahankan ketegasan dalam pembuktian faktor seperti zina dan KDRT agar tidak disalahgunakan, sekaligus meningkatkan koordinasi dengan kepolisian/Dinas Sosial untuk penanganan KDRT yang lebih komprehensif.
• Pendataan dan Pemetaan Masalah, dimanaPA Bojonegoro perlu secara rutin merilis analisis mendalam tentang faktor pemicu perceraian (terutama dalam kategori 'perselisihan'), memetakan lokasi dan demografi, untuk membantu Pemda dan lembaga sosial menyusun program pencegahan yang lebih tepat sasaran.

Maka sangat penting sekali dimana sinergi antara Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah (terutama dalam penciptaan lapangan kerja), dan lembaga sosial sangat penting untuk mengatasi tingginya angka perceraian ini.

Penulis : Sandhy Sugijanto (Panmud Hukum)

Details

Written by Super User

Published: 10 October 2025

Hits: 308

Prioritaskan Pencegahan Dispensi Kawin: Upaya Kolaboratif di Bojonegoro

BOJONEGORO – Fenomena dispensasi kawin yang melibatkan anak usia 12 tahun di Bojonegoro, meskipun ditolak oleh Pengadilan Agama setempat, telah memicu urgensi untuk mencari solusi komprehensif.

Pimpinan Daerah Aisyiyah Bojonegoro berinisiatif mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk fokus pada upaya pencegahan, selain penanganan yang selama ini berjalan.

Pada hari Selasa, (12/82025) bertempat di Media Center Pengadilan Agama Bojonegoro, PD Aisyiyah Bojonegoro mengundang sejumlah pejabat penting, termasuk Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Bojonegoro, Kepala DP3AKB Bojonegoro, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Kepala Kantor Kementrian Agama Bojonegoro, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro.

Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan dispensasi kawin di Bojonegoro, dengan fokus pada Kerjasama Multistakeholder sebagai Tindak Lanjut Strategi Daerah (STRADA) tentang Pencegahan dan Penanganan Anak di Kabupaten Bojonegoro.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk dari Pengadilan Agama Bojonegoro, PD Aisyiyah Bojonegoro, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Pemerintahan Setda, Kankemenag Kab. Bojonegoro, Dinas P3AKB, dan Dinkes Bojonegoro.

Dalam diskusi yang konstruktif, seluruh peserta sepakat bahwa dispensasi kawin adalah akibat dari permasalahan yang lebih mendasar, sehingga pencarian akar masalah menjadi prioritas utama. Data dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Bojonegoro menjadi acuan penting dalam menganalisis situasi.

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Sholikin Jamik, menyampaikan bahwa meskipun terjadi penurunan angka dispensasi kawin dari tahun ke tahun, Bojonegoro masih menduduki peringkat pertama di wilayah Pantura.

Analisis data per kecamatan menunjukkan adanya korelasi antara tingkat kemiskinan dan pendidikan yang rendah dengan tingginya angka pengajuan dispensasi kawin, terutama di kecamatan Kedungadem dan Tambakrejo.

Mayoritas pemohon dispensasi kawin adalah lulusan SD/SMP, bahkan ada yang tidak lulus SD, dengan usia dominan 17 tahun, bahkan ada yang berumur 12-15 tahun. Sebagian besar dari mereka belum bekerja atau bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap..

Alasan utama pengajuan dispensasi kawin adalah untuk menghindari zina, sudah hamil, atau telah melakukan zina.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Endah Susilorini SKM, M.MKes, selaku moderator pertemuan, mengajak seluruh peserta untuk menyepakati rekomendasi yang akan diajukan kepada Bupati sebagai bahan audiensi untuk menerbitkan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanganan pernikahan anak di Bojonegoro.

Rekomendasi yang Disepakati:

– Bidang Pencegahan Pernikahan Anak:
– Menerapkan wajib belajar 12 tahun dengan memberikan beasiswa bagi anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah ke tingkat SMA.
– Pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga rentan.
– Optimalisasi peran perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi dan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan anak.
– Memperketat persyaratan pengajuan dispensasi kawin dengan melibatkan psikolog untuk mengukur tingkat kedewasaan dan kesiapan mental calon pengantin.
– Pelaksanaan program Like-R (Layanan dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja).
– Penerapan jam malam untuk anak sampai pukul 22.00 WIB.
– Penanganan Pernikahan Anak (setelah dispensasi kawin dikabulkan):
– Pemberian pelatihan dan modal usaha bagi pasangan muda melalui kerjasama dengan BAZNAS.
– Fasilitasi pendidikan 12 tahun bagi anak yang putus sekolah.
– Program penundaan kehamilan hingga usia 21 tahun melalui program KB dan pengaturan jarak kehamilan.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam upaya kolaboratif untuk menekan angka dispensasi kawin di Bojonegoro. Dengan fokus pada pencegahan dan penanganan yang komprehensif, diharapkan Bojonegoro dapat mewujudkan generasi muda yang lebih berkualitas dan sejahtera. (Udin).

Sumber: https://upwarta.com/prioritaskan-pencegahan-dispensi-kawin-upaya-kolaboratif-di-bojonegoro/

Details

Written by Super User

Published: 09 October 2025

Hits: 261

Bupati Bojonegoro menandatangani komitmen bersama cegah kekerasan dan perkawinan usia anak, Selasa (7/10/2025) di Gedung Pemkab Bojonegoro/Foto: Diba

Bojonegorokab.go.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan kekerasan dan pernikahan usia anak. Untuk itu, Pemkab menggelar penandatanganan komitmen bersama lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan lembaga Pendidikan. Kegiatan digelar di ruang Angling Dharma lt.2 gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (7/10/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa persoalan kekerasan dan perkawinan/pernikahan anak merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah saja, melainkan semua stakeholder.

“Hari ini kita membangun komitmen bersama untuk menanganinya secara kolektif. Tanggung jawab terbesar berada di tingkat desa, melalui peran aktif kepala desa dan jajarannya,” tegas Bupati.

Menurut Bupati, perkawinan usia anak memiliki dampak sosial yang sangat luas. Mulai dari meningkatnya angka kemiskinan hingga munculnya permasalahan sosial baru, seperti perceraian. Ia menekankan pentingnya edukasi dan pengawasan di tingkat desa serta peran aktif tokoh masyarakat dan organisasi perempuan.

 “Anak-anak adalah masa depan kita. Maka menjadi kewajiban kita bersama untuk melindungi, mengedukasi, dan memenuhi hak-hak mereka,” imbuh Bupati Wahono.

Bupati juga meminta semua camat dan kepala desa untuk tidak mempermudah proses pernikahan usia dini. Juga melakukan langkah mitigasi melalui edukasi dan identifikasi keluarga berisiko.

Lebih lanjut, Bupati juga mendorong Kementerian Agama agar memperketat rekomendasi dispensasi nikah, serta meminta organisasi perempuan seperti Muslimat NU, Aisyiyah, dan PKK untuk aktif melakukan sosialisasi di tingkat masyarakat.

“Setiap ada pengajian atau kegiatan masyarakat, sampaikan edukasi tentang bahaya kekerasan dan pernikahan anak. Ini harus jadi gerakan bersama,” tutur Bupati.

Kini, Pemkab Bojonegoro bersama DPRD tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta Perkawinan Anak. Melalui regulasi tersebut dapat memperkuat langkah-langkah preventif yang sudah berjalan.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Bojonegoro berencana memberikan reward kepada kecamatan yang berhasil menurunkan angka pernikahan anak dan kasus kekerasan terhadap anak. “Kami akan berikan penghargaan kepada camat dan kepala desa yang mampu menekan angka ini secara signifikan,” ungkap Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro Ahmad Hernowo Wahyutomo menambahkan dispensasi nikah (diska) di Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir yaitu tahun 2021 sebanyak 608, tahun 2022 sebanyak 532, tahun 2023 sebanyak 448, tahun 2024 sebanyak 395. “Perkawinan usia anak berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, DP3AKB berharap muncul komitmen bersama serta sinergi antar-stakeholder untuk menyusun strategi dan aksi pencegahan kekerasan serta perkawinan anak yang berkelanjutan.[fif/nn]

Sumber: https://bojonegorokab.go.id/berita/8852/pemkab-bojonegoro-dan-para-stakeholder-tandatangani-komitmen-bersama-cegah-kekerasan-dan-perkawinan-usia-anak

Details

Written by Super User

Published: 03 November 2025

Hits: 847

Berdasarkan teori dalam khasanah hukum keluarga, sistem perceraian dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu perceraian berdasarkan kesalahan (fault-based divorce) dan perceraian tidak berdasarkan kesalahan (non-fault-based divorce). Di Indonesia sendiri, berdasarkan UU Perkawinan Tahun 1974, membuat negara ini menganut sistem yang lebih condong ke arah sistem perceraian berbasis kesalahan (fault-based divorce) dan salah satu asas penting yang ditekankan adalah mempersulit perceraian dengan ditetapkannya perceraian harus diajukan ke muka sidang pengadilan dan harus disertai dengan alasan-alasan perceraian.

Hal itu disampaikan Dosen Fakultas Hukum UGM Prof. Dr. Hartini, S.H., M.Si.,  dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Penyelesaian Perkara dalam Hukum Islam, Kamis (30/10), di Ruang Senat Gedung Pusat UGM.

Hartini dalam pidatonya yang berjudul “Memodifikasi Model Perceraian Tidak Berbasis Kesalahan Dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia” menambahkan, meskipun condong menganut sistem kesalahan, ternyata hukum perceraian di Indonesia mengadopsi pula konsep non kesalahan, ondeelbare tweespalt. Konsep ini berasal dari bahasa Belanda, yang berarti mengacu pada percekcokan atau perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. “Hal ini menjadi dasar utama bagi pasangan yang akan mengajukan perceraian dengan sistem non kesalahan,” jelasnya.

Selanjutnya, Hartini menjelaskan bahwa bagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) telah memperluas makna Pasal 19 huruf f, bergeser dari mencari kesalahan menjadi lebih fokus pada pembuktian bahwa perkawinan sudah pecah (broken marriage). SEMA terbaru No. 03 Tahun 2023 bahkan mewajibkan pembuktian pisah tempat tinggal minimal enam bulan secara kumulatif dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Ia pun berpendapat bahwa diperlukan modifikasi sistem perceraian yang ada menuju model yang tidak berbasis kesalahan, terutama untuk untuk kasus perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan lagi. Modifikasi ini bertujuan agar proses perceraian tidak lagi fokus pada saling menyalahkan yang dapat memperburuk konflik, melainkan lebih fokus pada bukti bahwa perkawinan memang sudah tidak bisa dipertahankan (broken marriage) dan mengutamakan kepentingan terbaik anak setelah perceraian. “Jika perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi dan sulit didamaikan, maka dapat dikualifikasi perkawinan sudah pecah,” jelasnya.

Selain itu, Hartini pun menjelaskan bahwa memodifikasi model perceraian tidak berbasis kesalahan dalam hukum acara peradilan agama di Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip mempersulit perceraian dan juga hukum Islam. Lebih lanjut, dalam salah satu dari 8 point yang dijabarkannya, Hartini mengusulkan adanya integrasi alasan syiqaq dan khuluk agar mendukung model perceraian non-kesalahan, serta penyelesaian isu harta bersama dan hak asuh anak secara non-litigasi. Modifikasi ini dianggap tidak bertentangan dengan prinsip mempersulit perceraian atau ajaran agama Islam, karena banyak instrumen hukum sudah ada untuk mencegah perceraian impulsif, dan fiqih Islam juga mengakomodir perceraian nonkesalahan seperti khuluk.

Prof. Dr. Muh. Baiquni, M.P.P, selaku Ketua Dewan Guru Besar mengungumkan bahwa Prof. Hartini merupakan salah satu dari 542 Guru Besar Aktif dan di tingkat fakultas merupakan salah satu dari 16 dari Guru Besar Aktif dari 27 Guru Besar yang pernah dimiliki Fakultas Hukum UGM.

Penulis : Leony

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Sumber: https://ugm.ac.id/id/berita/guru-besar-ugm-prof-hartini-sebut-sistem-perceraian-sebaiknya-tidak-harus-berdasarkan-kesalahan/

Details

Written by Super User

Published: 10 October 2025

Hits: 205

Pengadilan Agama Bojonegoro Prioritaskan Pencegahan Dispensasi Kawin

Bojonegoro, sidik nusantara – Viralnya Kabupaten Bojonegoro akhir-akhir ini karena ada anak dua belas tahun mengajukan diska ke Pengadilan Agama Bojonegoro, walaupun permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Bojonegoro, menyadarkan semua pihak untuk segera mencari solusi, tidak hanya berfikir penanganan tetapi yang lebih penting Adalah pencegahan.

Pimpinan Daerah Aisyiyah Bojonegoro selaku kelompok Masyarakat yang peduli terhadap pernikahan anak, pada hari Selasa, 12 Agustus 2025 bertempat di Media Center Pengadilan Agama Bojonegoro lantai 2 mulai pukul 13.00-14.00 WIB mengundang Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Bojonegoro, Kepala DP3AKB Bojonegoro, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Kepala Kantor Kementrian Agama Bojonegoro, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro untuk mencari solusi dalam pencegahan dan penanganan dispensasi kawin di Bojonegoro, dengan pokok pembahasan Kerjasama Multistakeholder sebagai Tindak Lanjut Strategi Daerah (STRADA) tentang Pencegahan dan Penanganan Anak di Kabupaten Bojonegoro, hadir dalam pertemuan tersebut Drs.H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Drs. Aunur Rofiq, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, Drs.H. Sholikin Jamik, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, dan Yeti Rianawati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Pengadilan Agama Bojonegoro. Dari unsur PD Aisyiyah Bojonegoro dihadiri oleh Dra. Siti Nurhayati selaku Senior Program Inklusi PD Aisyiyah Bojonegoro, Yayan Rahman, A.P., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro, Moh. Akhmadi, A.P. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Eliza Zuraida Zen, S.STP selaku Analisa Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setda, Dr. Amanullah, S.Ag.,M.HI selaku Kepala Kankemenag Kab. Bojonegoro, Sun’an, S.Pd.I., M.M. Plt selaku Kasi Bimas Islam Kankemenag Kab. Bojonegoro, Endah Susilorini SKM, M.MKes selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Suprihadi, Skep,Ns,MKes selaku Sub Koordinator Pengarusutamaan Hak Anak Dinas P3AKB, Rina Tri Wahyuni, S.KM selaku Pengelola Layanan Kesehatan pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Bojonegoro.

Dalam pertemuan tersebut semua sepakat bahwa dispensasi kawin adalah sebuah akibat, maka mencari sebabnya adalah sesuatu yang wajib. Sumber data yang digunakan dari data dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai Lembaga penanganan. Sholikin Jamik selaku Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro menyampaikan walaupun dispensasi kawin dari tahun ke tahun mengalami penurunan, tetapi Kab. Bojonegoro masih tetap menduduki ranking satu di Kab. Pantura. Melihat data per kecamatan yang mengajukan dispensasi kawin, selalu ada korelasi antara daerah yang Tingkat kemiskinan dan kebodohannya tinggi menjadi penyumbang terbesar dalam pengajuan dispensasi kawin, seperti kecamatan Kedungadem dan Kecamatan Tambakrejo. Dari data yang masuk yang mengajukan diska terbesar Adalah Lulusan SD/ SMP bahkan ada yang tidak lulus SD. Umur yang mengajukan diska terbesar yaitu umur 17 tahun, bahkan ada yang umur 12-15 tahun. Para pihak yang mengajukan diska terbesar belum bekerja, kalaupun bekerja di sektor swasta sebagai buruh, kuli bangunan, penjaga toko dan membantu jualan di UMKM. Alasan mengajukan dispensasi kawin untuk menghindari zina, sudah hamil, atau telah berbuat zina. Setelah masing-masing perwakilan Dinas menyampaikan pendapatnya dalam menganalisa data, Endah Susilorini SKM, M.MKes Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selaku moderator pertemuan mengajak untuk segera menyepakati rekomendasi sebagai bahan audiensi dengan Bupati untuk mengeluarkan Peraturan Bupati atau membuat Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanganan pernikahan anak di Kab. Bojonegoro. (Red)

Seluruh peserta sepakat membuat rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati:

Bidang pencegahan pernikahan anak
Menerapkan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Bojonegoro, dengan cara Pemkab memberikan beasiswa anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Hal ini akar persoalan mengajukan dispensasi kawin dari data yang ada rata-rata putus sekolah (terbesar tamatan SMP).

Pengentasan Kemiskinan, para pihak yang mengajukan dispensasi kawin belum bekerja dan belum memiliki kemandirian secara ekonomi.

Optimalisasi peran perangkat desa, tokoh agama dan tokoh Masyarakat, hal tersebut sangat diperlukan untuk mencegah pernikahan anak karena factor terbesar alasan mengajukan diska bukan hamil dan berbuat zina, tetapi menghindari berbuat zina.

Memperketat persyaratan pengajuan diska, sebelum mengajukan diska harus mendapatkan rekomendasi dari psikolog untuk mengukur tingkat kedewasaan dan ketangguhan psikologinya para pihak yang mengajukan diska.

Pelaksanaan program Like-R (Layanan dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja)

Penerapan jam malam untuk anak sampai pukul 22.00 WIB.

Penanganan Pernikahan Anak apabila telah dikabulkan permohonan dispensasi kawinnya oleh Pengadilan Agama Bojonegoro karena ada alasan yang mendesak, maka dilakukan Langkah-langkah penanganan sebagi berikut:

Mengucurkan program pelatihan dan pemberian modal untuk anak yang sudah menikah, bekerja sama dengan BAZNAS.

Fasilitasi anak yang putus sekolah untuk mendapatkan hak pendidikan 12 tahun.

Penundaan kehamilan sampai usia 21 tahun dengan program KB dan menjaga jarak kehamilan.

Sumber: https://sidiknusantara.com/read/2025/08/pengadilan-agama-bojonegoro-prioritaskan-pencegahan-dispensasi-kawin/

Details

Written by Super User

Published: 09 October 2025

Hits: 230

Dwi Suko Nugroho

08/10/2025 - 21:22