- Details
- Written by Super User
- Hits: 135
Bojonegoro, 14 Oktober 2026 M - 3 Jumadil Awal 1448 H
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro, Sandhy Sugijanto, memberikan pengarahan khusus kepada satuan pengamanan dan siswa PKL dari SMK N 1 Bojonegoro di Ruang PTSP. Pengarahan tersebut difokuskan pada penguatan peran petugas garda terdepan yang pertama kali bersentuhan langsung dengan masyarakat pencari keadilan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh personel satpam PA Bojonegoro dan lima orang siswa PKL. Materi pengarahan menekankan pentingnya keramahan, ketepatan informasi dan integritas pelayanan sejak pintu gerbang. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen PA Bojonegoro mewujudkan pelayanan prima dan berintegritas.
Dalam kesempatan tersebut, Panmud Hukum merefreshing tentang inovasi unggulan PA Bojonegoro yaitu INOVASI NARASI REBAHAN kepada seluruh peserta pengarahan. Inovasi NARASI REBAHAN memiliki kepanjangan Register E-court Bisa Akses Hanya Andalkan Internet singkat cerita pendaftaran perkara bisa dari rumah atau from anywhere, yang memungkinkan masyarakat mendaftar perkara tanpa harus datang berulang kali. Masyarakat cukup datang ke kantor PA Bojonegoro pada sidang pertama saja, sementara proses pendaftaran dan pembayaran dapat dilakukan dari rumah melalui e-Court. Kepada seluruh peserta pengarahan ditekankan agar mampu menjelaskan alur inovasi ini dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat awam. Dengan pemahaman ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang bingung dan bolak-balik karena kurang informasi.
Khusus kepada satuan pengamanan, Panmud Hukum mengingatkan untuk selalu menjaga integritas sebagai cerminan wajah lembaga peradilan. Satpam diminta untuk tidak menerima titipan, tidak menjadi calo perkara dan menolak segala bentuk gratifikasi dari pihak berperkara. Selain itu seluruh peserta pengarahan diwajibkan menerapkan budaya 6S yaitu Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun dan Sedekah dalam setiap pelayanan. Budaya 6S tersebut harus diterapkan konsisten karena seluruh peserta pengarahan berada di garis depan yang menentukan kesan pertama masyarakat. Integritas dan keramahan satpam dan siswa PKL menjadi kunci kepercayaan publik terhadap PA Bojonegoro yang sudah mendapat predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupis) menuju WBBM.
Pengarahan untuk siswa PKL SMK N 1 Bojonegoro difokuskan pada praktik kerja layanan kepaniteraan secara langsung dan bertahap. Para siswa dibekali tugas mulai dari pelayanan antrian sidang, antrian PTSP dan menjadi petugas resepsionis yang ramah. Selanjutnya mereka juga ditugaskan membantu di Meja 1 dan Meja 2 Kepaniteraan mulai dari fotokopi alat bukti surat para pihak. Siswa juga diajarkan keterampilan teknis seperti input nama saksi, input keterangan saksi ke dalam SIPP serta membantu minutasi berkas perkara yang telah putus. Pembagian tugas ini bertujuan agar siswa memahami alur perkara dari hulu hingga hilir secara komprehensif.
Hakim Pengawas Bidang Penguatan Pelayanan Publik PA Bojonegoro, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I, memberikan apresiasi atas pengarahan tersebut dan memberikan komentar penguatan. Menurutnya, manfaat bagi siswa PKL adalah mendapatkan pengalaman kerja nyata di dunia peradilan yang tidak didapatkan di bangku sekolah. Manfaat bagi masyarakat adalah pelayanan menjadi lebih cepat karena dibantu siswa PKL dan satpam yang sudah terlatih memberikan informasi akurat tentang NARASI REBAHAN. "Satpam adalah etalase pertama peradilan, jika di depan sudah ramah, profesional dan berintegritas, maka masyarakat akan merasa nyaman mencari keadilan, sementara adik-adik PKL adalah generasi penerus yang kita didik tentang integritas sejak dini," ujar Hakim Pengawas Bidang Pelayanan Publik. Dengan pengarahan ini diharapkan sinergi antara satpam profesional dan siswa PKL yang terampil mampu meningkatkan kualitas pelayanan PA Bojonegoro secara berkelanjutan.Snd
- Details
- Written by Super User
- Hits: 127
Bojonegoro, 14 Oktober 2026 M - 3 Jumadil Awal 1448 H
Bojonegoro - Tim Kreatif Pengadilan Agama Bojonegoro menggelar rapat monitoring dan evaluasi progress persiapan lomba dalam rangka Milad PTA Surabaya ke-50. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PA Bojonegoro dan dihadiri seluruh koordinator lomba dari berbagai kategori. Agenda utama rapat adalah memastikan kesiapan setiap tim agar dapat tampil maksimal mewakili PA Bojonegoro di tingkat PTA Surabaya. Suasana rapat berlangsung dinamis dengan pemaparan capaian dari masing-masing penanggung jawab lomba. Evaluasi ini menjadi penting untuk menjaga kekompakan dan target juara di milad emas tersebut.
Pembahasan diawali dari kesiapan Lomba Mars PTA Surabaya yang telah memasuki tahap latihan intensif vokal dan aransemen. Tim paduan suara melaporkan telah menguasai notasi dan kekompakan nada dengan bimbingan pelatih internal. Selanjutnya progress Lomba Video Pendek menunjukkan perkembangan signifikan dengan konsep alur cerita yang telah final. Untuk Lomba Pembacaan Puisi, perwakilan pegawai telah melakukan seleksi internal dan gladi dengan penekanan ekspresi dan penghayatan. Sementara untuk Lomba Ucapan Selamat Milad, tim telah menyiapkan naskah ucapan resmi dengan sentuhan humanis dan berwibawa.
Dalam rapat tersebut juga diputuskan penunjukan tiga orang pegawai terbaik untuk mengikuti Lomba Cerdas Cermat dalam rangka Milad PTA Surabaya ke-50. Ketiga pegawai tersebut dipilih berdasarkan hasil seleksi pengetahuan seputar sejarah peradilan, tupoksi Badilag, dan wawasan kebangsaan. Tim cerdas cermat akan mendapatkan pembinaan khusus dan try out intensif sebelum keberangkatan ke Surabaya. Keputusan ini diambil untuk memastikan PA Bojonegoro memiliki duta yang cerdas, cepat dan berintegritas. Seluruh peserta rapat sepakat memberikan dukungan penuh kepada ketiga pegawai tersebut.
Salah satu keputusan menarik dalam diskusi adalah rencana pengambilan gambar video di obyek wisata unggulan Kayangan Api. Lokasi tersebut dipilih untuk mengangkat pamor dunia pariwisata Kabupaten Bojonegoro yang selama ini menjadi ikon mistis dan spiritual. Tim kreatif menilai latar api abadi di Kayangan Api akan memberikan kesan magis dan elegan pada video lomba. Konsep visual ini diharapkan mampu memadukan nilai-nilai peradilan yang agung dengan kekayaan alam lokal Bojonegoro. Dengan demikian karya video PA Bojonegoro tidak hanya berkompetisi tetapi juga mempromosikan daerah.
Selain lomba milad, rapat juga membahas progress Lomba Pembuatan Buku Sejarah PA Bojonegoro yang telah memasuki tahap akhir. Buku berjudul Menelusuri Jejak Keadilan Masyarakat Islam di Bumi Angling Dharma tersebut telah rampung 90 persen dan siap cetak. Tim penyusun melaporkan bahwa naskah perlu segera diseminarkan dengan stakeholder dunia pendidikan yang ada di Bojonegoro. Seminar tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan akademis dari kalangan universitas, sejarawan dan budayawan lokal. Langkah ini diharapkan menjadikan buku sejarah PA Bojonegoro tidak hanya sebagai arsip lembaga tetapi juga sebagai warisan literasi berharga bagi generasi mendatang.
Sekretaris PA Bojonegoro, Ahdiyat Ilmawan Nehru, S.H.I., M.H. turut memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi tim kreatif. "Saya sangat bangga melihat semangat dan kekompakan seluruh koordinator lomba. Pemilihan Kayangan Api sebagai lokasi syuting serta penyusunan buku sejarah adalah bentuk out of the box thinking dari aparatur kita. Jajaran kesekretariatan akan memberikan back-up total agar ide-ide brilian ini dapat dieksekusi dengan sempurna dan membawa nama harum PA Bojonegoro," ujarnya. Snd
- Details
- Written by Super User
- Hits: 127
RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro segera memiliki gedung baru di Jalan Pattimura. Gedung tersebut ditargetkan mulai ditempati pada semester pertama 2027. Saat ini, proses pembangunannya masih berlangsung.
Panitera PA Bojonegoro Sholikin Jamik mengatakan, pembangunan gedung ditargetkan rampung sehingga dapat digunakan sekitar Mei 2027.
‘’Perkiraan Mei sudah kami tempati,’’ ujarnya.
Gedung baru tersebut merupakan hibah dari Pemkab Bojonegoro. Tidak hanya bangunan, pemkab juga menghibahkan lahan seluas 2.600 meter persegi. Total anggaran pembangunan gedung mencapai Rp 14,2 miliar.
Sholikin menjelaskan, PA Bojonegoro mengajukan permohonan gedung baru kepada Pemkab Bojonegoro pada 2022. Permohonan itu kemudian disetujui dengan memberikan lahan dan gedung bekas kantor Dinas Koperasi di Jalan Pattimura.
Namun, gedung lama tersebut tidak dapat langsung digunakan sebagai kantor PA. Sebab, tata ruang dan fasilitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan pengadilan. Pemkab kemudian merespons dengan memberikan hibah pembangunan gedung baru di lokasi tersebut.
Pembangunan dimulai pada 2025 dengan anggaran Rp 8,5 miliar. Namun, anggaran tersebut belum cukup untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Tahun ini, kembali dialokasikan anggaran Rp 5,7 miliar.
‘’Ini masih belum mencakup semua. Masih kurang pagar dan area parkir. Kami ajukan ke pusat untuk kekurangannya,’’ ungkapnya.
Menurut Sholikin, pembangunan gedung baru dibutuhkan karena lahan kantor PA Bojonegoro saat ini cukup terbatas. Padahal, jumlah perkara yang ditangani setiap tahun mencapai lebih dari 4.000 perkara.
Meski memiliki gedung yang lebih besar, dia menegaskan, hal itu bukan berarti PA Bojonegoro akan menangani lebih banyak perkara. Pembangunan gedung baru lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
‘’Namun, bukan berarti dengan gedung yang lebih besar akan menangani perkara lebih banyak. Tapi lebih pada peningkatan pelayanan yang lebih baik,’’ jelasnya.
Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah area parkir. Gedung PA yang lama tidak memiliki lahan parkir yang memadai. Akibatnya, pengunjung terpaksa memarkir kendaraan di luar area kantor dan harus mengeluarkan biaya parkir.
Kondisi tersebut diharapkan teratasi dengan gedung baru. Sebab, kompleks kantor baru dilengkapi area parkir yang lebih luas.
‘’Gedung yang baru ini ada parkirnya yang cukup luas,’’ ujarnya.
Meskipun gedung tersebut nantinya digunakan PA Bojonegoro, proses peresmian akan dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro. Hal itu karena gedung dan lahannya merupakan hibah dari pemkab.
‘’Jadi, yang tanda tangan prasasti nantinya bupati,’’ pungkasnya. (zim)
- Details
- Written by Super User
- Hits: 150
Bojonegoro, 13 Oktober 2026 M - 2 Jumadil Awal 1448 H
Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro terus berinovasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan modernisasi layanan peradilan berbasis teknologi informasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran fitur terbaru bernama "Statistik Perkara" pada laman utama situs web resmi lembaga. Fitur anyar ini dirancang secara khusus untuk memberikan kemudahan akses data perkara bagi masyarakat, akademisi, maupun pemangku kepentingan. Melalui inovasi ini, seluruh data dan informasi perkara dapat diakses secara langsung (real-time), akurat, serta interaktif. Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan PA Bojonegoro dalam meningkatkan mutu pelayanan publik yang transparan.
Melalui fitur Statistik Perkara tersebut, pengunjung situs web dapat memantau persebaran data perkara secara visual dan sangat komprehensif. Salah satu keunggulan utamanya adalah ketersediaan Peta Interaktif Persebaran Perkara Berdasarkan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan filter jenis perkara yang memudahkan pengguna untuk menyaring data spesifik seperti Cerai Gugat atau Dispensasi Kawin. Tampilan antarmuka yang ramah pengguna membuat proses navigasi informasi menjadi jauh lebih praktis dan efisien. Kehadiran peta visual ini membantu masyarakat dalam memahami pemetaan wilayah asal perkara secara lebih cepat.
Fitur ini juga menyediakan Indikator Ringkasan Data Utama yang menampilkan rincian angka penting secara langsung. Pengguna dapat melihat summary cepat mengenai Total Keseluruhan perkara, data Luar Kota, hingga wilayah dengan angka perkara tertinggi seperti Kecamatan Margomulyo. Sistem interaktif ini juga memungkinkan pemantauan khusus pada area tertentu, misalnya statistik perkara untuk Kecamatan Kedungadem. Tak hanya itu, tersedia pula daftar Top 3 Kecamatan Tertinggi yang menyajikan peringkat wilayah dengan jumlah perkara terbanyak secara rapi. Penyajian indikator yang terstruktur ini memudahkan siapa saja dalam membaca tren perkara tanpa perlu menghitung secara manual.
Guna memberikan gambaran yang lebih detail, fitur ini menyajikan tabel rekapitulasi rinci mengenai total keseluruhan berdasarkan jenis perkara. Tabel tersebut memuat berbagai kualifikasi perkara mulai dari Cerai Gugat, Cerai Talak, Dispensasi Kawin, hingga Perwalian. Selain itu, data jenis perkara lain seperti P3HP/Penetapan Ahli Waris, Isbat Nikah, Wali Adhol, Ekonomi Syariah, hingga Izin Poligami juga tersaji secara lengkap. Seluruh data statistik ini disusun secara transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Rincian data yang akurat ini sangat berguna sebagai dasar acuan data sekunder yang valid bagi publik.
Inovasi fitur Statistik Perkara ini diharapkan mampu menjadi sarana transparansi informasi hukum yang sangat efektif bagi seluruh lapisan masyarakat. Data yang disajikan tidak hanya bermanfaat bagi pencari keadilan, tetapi juga mendukung kajian akademis dan perumusan kebijakan instansi. Selain itu, transparansi data ini menjadi sarana edukasi publik mengenai dinamika sosial dan hukum yang terjadi di wilayah Bojonegoro. Kini, seluruh masyarakat dan pihak berkepentingan dapat mengakses dashboard inovatif ini kapan saja melalui situs web resmi PA Bojonegoro. Dengan terobosan ini, PA Bojonegoro optimis dapat terus memajukan standar pelayanan informasi hukum yang modern dan akuntabel. Snd
- Details
- Written by Super User
- Hits: 105
BOJONEGORO — Ketua Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, Bapak Sutikno, S.Ag., M.H., menghadiri undangan prosesi Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) Tahun 2026. Acara yang berlangsung dengan khidmat tersebut diselenggarakan pada hari ini, Rabu, 14 Oktober 2026, bertempat di Hotel Dewarna Bojonegoro mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai. Kehadiran beliau menjadi bentuk dukungan nyata lembaga peradilan terhadap pemajuan kualitas pendidikan tinggi di Kabupaten Bojonegoro.
Rangkaian acara wisuda ini dihadiri oleh jajaran civitas academica UNUGIRI, tokoh masyarakat, serta jajaran Forkopimda Bojonegoro. Dalam momen bersejarah tersebut, ratusan wisudawan dari berbagai program studi sarjana maupun pascasarjana resmi dilantik. Bapak Sutikno tampak memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para lulusan yang telah menyelesaikan masa studinya.
Ketua PA Bojonegoro menyampaikan harapan agar para alumni UNUGIRI dapat berkontribusi aktif bagi kemajuan bangsa dan daerah. Pentingnya integritas, penguasaan ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai keislaman sebagai bekal utama dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Sinergi antara dunia akademis dan lembaga hukum diharapkan terus terjalin demi mewujudkan masyarakat yang cerdas dan taat hukum.
Pelaksanaan rapat senat terbuka ini berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh rasa haru dari para wisudawan beserta keluarga yang hadir. Pihak universitas juga menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dan pejabat daerah yang turut mensukseskan agenda tahunan tersebut. Acara ditutup dengan doa bersama serta sesi foto bersama antara jimpinan perguruan tinggi dan seluruh tamu kehormatan. (Nkn)
- Details
- Written by Super User
- Hits: 108
Dokumentasi Rapat Dinas tgl 08 Oktober 2026 – Humas PA Bojonegoro
Bojonegoro, 8 Oktober 2026 – Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro sukses menyelenggarakan rapat dinas bulanan di Ruang Media Center yang dipimpin langsung oleh Ketua PA Bojonegoro, Sutikno, S.Ag., M.H. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Wakil Ketua, jajaran Hakim, Panitera, Sekretaris, serta seluruh aparatur dengan suasana penuh hidmat dan kebersamaan. Agenda utama rapat ini memfokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyelesaian perkara selama bulan September 2026 serta capaian realisasi anggaran DIPA. Evaluasi ini menjadi pijakan penting bagi seluruh aparatur dalam mempertahankan komitmen pelayanan prima di tengah tingginya beban kerja. Melalui koordinasi yang solid, rapat dinas ini diharapkan mampu menghasilkan formula terbaik dalam mengatasi berbagai tantangan teknis maupun administrasi peradilan.
Catatan kinerja penyelesaian perkara pada bulan September 2026 menorehkan hasil yang sangat positif dengan tingkat penyelesaian mencapai 89,48% dari total beban perkara. Prestasi luar biasa ini berhasil diraih berkat dedikasi tinggi seluruh jajaran meskipun saat ini PA Bojonegoro mengalami keterbatasan jumlah hakim yang hanya berjumlah enam orang. Selain itu, aspek penyerapan anggaran DIPA 01 telah menyentuh angka 78,8%, sedangkan DIPA 04 yang mencakup layanan peradilan telah terealisasi optimal sebesar 85%. Sorotan utama tertuju pada keberhasilan pos bantuan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang sukses terserap sebanyak 125 perkara atau 192%, atau melampaui jauh dari target awal yang ditetapkan sebanyak 65 perkara. Sisa 4 perkara yang belum diputus kini diinstruksikan menjadi atensi utama untuk segera diselesaikan sepanjang bulan Oktober demi mencegah penumpukan berkas pada akhir tahun anggaran.
Guna mengatasi ketidakseimbangan antara volume perkara yang mencapai 2.950 perkara dengan keterbatasan SDM, rapat ini secara khusus merumuskan strategi matang implementasi kebijakan hakim tunggal. Langkah pertama yang disepakati adalah melakukan klasifikasi secara selektif terhadap perkara sederhana yang dinilai layak untuk disidangkan oleh hakim tunggal. Jajaran pimpinan juga menginstruksikan percepatan rasionalisasi penunjukan hakim tunggal maupun majelis hakim khusus untuk menangani perkara kompleks seperti sengketa waris dan kebendaan lainnya. "Kita harus segera berdiskusi bersama untuk membedah dan mempelajari Hukum Acara dalam Buku II Tahun 2026 yang baru saja diterbitkan," tegas Ketua PA Bojonegoro, Sutikno, S.Ag., M.H. Pemahaman yang seragam terhadap regulasi terbaru ini dinilai sangat krusial agar implementasi persidangan di lapangan dapat berjalan tegak lurus, berkepastian hukum, dan terhindar dari kesalahan prosedur.
Sebagai langkah penguatan, Wakil Ketua PA Bojonegoro menambahkan instruksi untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi (monev) berkala terhadap kinerja pemanggilan surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Evaluasi kerja sama dengan pihak ketiga ini dinilai sangat vital guna menjaga konsistensi kecepatan serta ketepatan waktu penyelesaian suatu perkara. Terkait dengan pemanfaatan persidangan elektronik, para hakim tetap diwajibkan untuk mengedepankan upaya perdamaian secara optimal kepada para pihak yang berperkara. Nilai-nilai kerukunan dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan ini harus terdokumentasi dengan baik di dalam catatan persidangan pada aplikasi e-Court. Integrasi antara teknologi informasi modern dan pendekatan humanis ini diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkeadilan dan menenteramkan.
Bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Bojonegoro, pelaksanaan rapat dinas yang terukur ini membawa manfaat yang sangat besar dan berdampak langsung. Keterbukaan akses terhadap prodeo yang melampaui target menjamin bahwa masyarakat kurang mampu dapat memperoleh kepastian hukum secara gratis tanpa hambatan finansial. Implementasi hakim tunggal yang terstruktur juga akan memangkas birokrasi persidangan sehingga durasi penyelesaian perkara menjadi jauh lebih cepat, efektif, dan efisien. Rencana kerja tiga bulan ke depan yang berfokus pada e-Keuangan non-tunai dan penyelesaian berkas juga akan meminimalisir potensi pungutan liar serta meningkatkan transparansi publik. Seluruh komitmen dan inovasi yang lahir dari rapat dinas ini bermuara pada satu tujuan, yaitu menghadirkan pelayanan peradilan yang semakin memuaskan, transparan, dan inklusif bagi seluruh lapisan Masyarakat. Snd
- Details
- Written by Super User
- Hits: 122
BOJONEGORO – Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (BUA MA RI) menyelenggarakan kegiatan pembukuan konsolidasi laporan keuangan MA Triwulan III Tahun Anggaran 2026. Acara tersebut dibuka secara resmi dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan yang berfokus pada sinkronisasi dan kerapian pelaporan keuangan ini diselenggarakan secara daring pada hari Rabu, 14 Oktober 2026.
Pengadilan Agama Bojonegoro turut serta menyukseskan agenda penting tersebut dengan menghadiri seluruh rangkaian acara dari Ruang Media Center PA Bojonegoro. Kehadiran secara online ini menjadi wujud komitmen instansi dalam mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Peradilan Agama. Seluruh jalannya kegiatan berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh khidmat sejak awal hingga akhir acara.
Seluruh jajaran pengelola keuangan Pengadilan Agama Bojonegoro hadir lengkap untuk menyimak arahan dan bimbingan teknis yang disampaikan oleh Biro Keuangan BUA MA RI. Unsur pimpinan dan staf yang berpartisipasi meliputi Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan, serta Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP). Selain itu, Bendahara Satker bersama Operator SAKIP Pengadilan Agama Bojonegoro juga tampak sigap mengikuti jalannya zoom meeting tersebut.
Melalui partisipasi aktif ini, Pengadilan Agama Bojonegoro berharap dapat menyusun laporan keuangan Triwulan III TA 2026 secara akurat, akuntabel, dan tepat waktu sesuai standar pertanggungjawaban yang berlaku. Pembukuan konsolidasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Mahkamah Agung RI. Komitmen ini menegaskan kesiapan seluruh operator dan pejabat pengelola keuangan dalam menyajikan data finansial yang berkualitas tinggi. (Nkn)
- Details
- Written by Super User
- Hits: 137
Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Bapak Sutikno, S.Ag., M.H., mendampingi para peserta dari Pengadilan Agama Bojonegoro dalam acara pembukaan Bimbingan Teknis Calon Panitera Pengganti Mandiri di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kegiatan pembukaan tersebut diikuti secara daring melalui Ruang Media Center Pengadilan Agama Bojonegoro pada Selasa, 13 Oktober 2026. Acara resmi dimulai tepat pada pukul 08.00 WIB dengan penuh hikmat dan antusiasme dari seluruh jajaran yang hadir.
Sebanyak 6 peserta perwakilan dari Pengadilan Agama Bojonegoro turut serta dalam program bimbingan teknis yang krusial ini. Para peserta tersebut terdiri dari unsur Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan (PTIP), Juru Sita Pengganti, serta Analis Perkara Peradilan. Keikutsertaan mereka menjadi bukti komitmen instansi dalam memfasilitasi pengembangan karier dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan.
Pelaksanaan bimbingan teknis ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026. Selama masa pelatihan, para peserta akan menerima berbagai materi strategis terkait tugas, fungsi, dan profesionalisme seorang Panitera Pengganti. Melalui pembekalan yang intensif ini, diharapkan seluruh peserta dapat menyerap ilmu dan keterampilan teknis yudisial secara optimal.
Bapak Sutikno, S.Ag., M.H. berharap seluruh peserta dari Pengadilan Agama Bojonegoro dapat mengikuti rangkaian kegiatan bimtek ini dengan bersungguh-sungguh hingga selesai. Beliau menekankan pentingnya peningkatan kompetensi demi menunjang pelayanan hukum yang prima dan akuntabel kepada masyarakat. Hasil dari bimbingan teknis ini diharapkan dapat melahirkan calon-calon Panitera Pengganti yang handal, berintegritas, serta profesional.(Nkn)
- Details
- Written by Super User
- Hits: 140
Bojonegoro, 9 Oktober 2026 M - 27 Rabiul Akhir 1448 H
Pengadilan Agama Bojonegoro terus menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat setempat pada minggu kedua bulan Oktober tahun 2026. Pada periode tersebut, lembaga peradilan ini mencatatkan rencana penyelesaian perkara gugatan dan permohonan yang sangat terstruktur dan masif. Berdasarkan data rekapitulasi, terdapat total 224 agenda persidangan yang dijadwalkan selama lima hari kerja secara beruntun. Angka ini mencakup berbagai jenis agenda, mulai dari sidang tahapan pertama hingga pengucapan ikrar talak oleh para pihak yang berperkara. Kinerja yang terpola dengan baik ini membuktikan dedikasi seluruh aparatur pengadilan dalam menyelesaikan setiap masalah hukum secara efektif.
Distribusi jadwal persidangan selama minggu tersebut tersebar mulai dari hari Senin tanggal 5 hingga hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Hari Rabu, tanggal 7 Oktober, menjadi puncak kesibukan pengadilan dengan penanganan beban persidangan terbanyak, yakni mencapai 72 perkara dalam sehari. Sementara itu, hari Senin dan Selasa juga mencatatkan jumlah yang cukup padat dengan total 55 dan 47 perkara secara berurutan. Intensitas jadwal persidangan mulai mengalami penurunan pada hari Kamis dengan total 43 agenda sidang yang harus diselesaikan oleh majelis hakim. Menutup minggu kerja tersebut, hari Jumat tanggal 9 Oktober tercatat sebagai hari yang paling senggang dengan hanya menyisakan 7 perkara saja.
Dari total keseluruhan perkara yang ditangani sepanjang minggu ini, agenda persidangan ternyata paling didominasi oleh tahapan sidang lanjutan. Tercatat sebanyak 88 perkara masuk dalam kategori sidang lanjutan yang tersebar pelaksanaannya pada hari Senin hingga hari Kamis. Di sisi lain, pengadilan juga menerima beban kerja yang cukup besar untuk membuka persidangan tahap awal bagi para pencari keadilan. Sebanyak 50 perkara dijadwalkan sebagai sidang pertama yang mayoritas menumpuk penyelesaiannya pada hari Senin, Rabu, dan Kamis. Tingginya angka sidang lanjutan dan sidang pertama ini menunjukkan dinamika penanganan masalah hukum di Bojonegoro yang terus berjalan secara aktif.
Selain tahapan pemeriksaan saksi dan pembuktian, Pengadilan Agama Bojonegoro juga sukses menghasilkan banyak produk akhir hukum pada minggu ini. Sepanjang minggu kedua bulan Oktober, majelis hakim menjadwalkan pembacaan putusan untuk 74 perkara yang disidangkan. Agenda pembacaan putusan ini paling banyak dilakukan oleh majelis hakim pada hari Rabu dengan total mencapai 26 perkara. Terdapat pula 4 perkara yang sukses mencapai tahapan paling akhir yang berupa pengucapan ikrar talak di dalam ruang persidangan. Sementara itu, agenda yang bersifat administratif seperti penyerahan jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan hanya berjumlah 8 perkara sepanjang minggu.
Menariknya, selama minggu kedua bulan Oktober ini tidak ada satu pun jadwal untuk kegiatan pemeriksaan setempat yang perlu dilakukan oleh petugas. Hal ini membuat para hakim dan panitera dapat lebih fokus memusatkan energi serta waktu mereka murni di dalam gedung persidangan. Secara keseluruhan, penyelesaian 224 agenda sidang dalam waktu lima hari merupakan pencapaian kinerja mingguan yang sangat positif. Kinerja yang sangat optimal dari Pengadilan Agama Bojonegoro ini diharapkan dapat terus memberikan rasa kepastian hukum yang cepat bagi warga. Masyarakat luas pun senantiasa diimbau untuk terus memantau jadwal perkara mereka secara berkala agar proses hukum dapat berjalan tanpa hambatan.
Pada wawancara penulis dengan Wakil Ketua PA Bojonegoro, Mashudi, S.Ag, beliau berkomentar, "Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, saya mengapresiasi dedikasi luar biasa seluruh aparatur peradilan pada minggu kedua Oktober 2026. Kita berhasil merampungkan 224 agenda persidangan—termasuk 88 sidang lanjutan dan 74 putusan—dengan beban puncak mencapai 72 sidang di hari Rabu. Nihilnya agenda pemeriksaan setempat minggu ini memungkinkan seluruh tim fokus penuh memberikan pelayanan di ruang sidang. Kinerja optimal ini adalah bukti komitmen kami dalam mewujudkan kepastian hukum yang cepat. Kami juga mengimbau masyarakat untuk proaktif memantau jadwal perkaranya demi kelancaran proses hukum bersama." Snd
- Details
- Written by Super User
- Hits: 150
Bojonegoro, 13 Oktober 2026 M - 2 Jumadil Awal 1448 H
Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro kembali menerima pengajuan izin penelitian akademis dari seorang mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timut, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika yang berencana melakukan riset mendalam mengenai perkara perceraian. Proses koordinasi dan konsultasi awal tersebut diterima secara langsung oleh Panitera Muda (Panmud) Hukum PA Bojonegoro, Sandhy Sugijanto, S.E, S.H, M.H, yang didampingi Tim IT (Pranata Komputer Pertama), Niken Novirasari, S.Kom, di ruang kepaniteraan. Penelitian akademis ini mengusung gagasan pemanfaatan teknologi modern dengan rancangan judul sementara “Analisis Perkara Perceraian Menggunakan Machine Learning Berdasarkan Data Multivariat Pengadilan Agama Bojonegoro”. Riset tersebut bertujuan untuk mengaplikasikan pendekatan sains data guna memprediksi serta menganalisis berbagai faktor dan karakteristik perkara. Melalui pertemuan ini, diharapkan proses perizinan dan tahapan awal pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar.
Dalam diskusi koordinasi tersebut, mahasiswa penyusun riset memaparkan kebutuhan data per perkara yang akan digunakan dalam pengolahan model. Sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing, penelitian ini memerlukan dataset anonim minimal 500 hingga 1.000 sampel rekaman data perkara. Berbagai variabel utama yang diteliti mencakup jenis perkara, tanggal masuk dan selesai, hingga status atau hasil akhir dari proses persidangan. Selain itu, data pendukung seperti faktor penyebab perceraian, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, lama pernikahan, jumlah anak, dan sebaran kecamatan juga dibutuhkan. Ketersediaan variabel multivariat tersebut sangat penting untuk membentuk akurasi prediksi pada model machine learning yang dikembangkan.
Untuk menjaga privasi para pihak, peneliti menegaskan komitmennya dalam menerapkan etika kerahasiaan data secara ketat. Penelitian ini sama sekali tidak membutuhkan serta tidak akan mengambil identitas personal seperti nama, NIK, alamat lengkap, maupun nomor telepon. Seluruh data yang diolah bersifat anonim guna menjamin keamanan informasi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Pendekatan ini memastikan bahwa proses analisis data tetap berjalan secara obyektif tanpa melanggar hak privasi masyarakat. Dengan demikian, hasil riset dapat dipertanggungjawabkan secara akademis tanpa mengabaikan aspek perlindungan data pribadi.
Selain mengandalkan data sekunder, riset ini juga akan dilengkapi dengan kegiatan wawancara teknis bersama pengelola data. Wawancara tersebut direncanakan menyasar petugas atau pegawai Kepaniteraan Hukum yang mengelolanya secara rutin. Fokus utama dari sesi wawancara ini adalah untuk memahami struktur data, kategorisasi faktor perceraian, dan kontinuitas sistem pencatatan. Peneliti juga ingin memastikan keabsahan serta batasan variabel apa saja yang secara resmi diperbolehkan untuk digunakan. Informasi kualitatif ini akan menjadi pijakan penting dalam menyelaraskan interpretasi data angka dengan kondisi riil di lapangan.
Bapak Sandhy menyambut baik inisiatif riset akademis berbasis teknologi informasi dan sains data ini. PA Bojonegoro senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang transparan serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Penyesuaian final terkait target prediksi, metode riset, dan variabel data nantinya akan disempurnakan kembali bersama dosen pembimbing. Tahapan refinement tersebut akan dilakukan setelah proses inventarisasi dan validasi struktur data di PA Bojonegoro selesai dilaksanakan. Sinergi antara dunia akademis dan lembaga peradilan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pemanfaatan data hukum di masa depan. Snd
- Details
- Written by Super User
- Hits: 221
Bojonegoro, 12 Oktober 2026 M - 1 Jumadil Awal 1448 H
Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro kembali menegaskan komitmen kuatnya dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca-perceraian melalui langkah hukum yang sangat tegas. Langkah progresif tersebut diwujudkan dengan kebijakan pengadilan yang secara resmi menunda pengucapan ikrar talak jika mantan suami belum menunaikan kewajiban pembayaran nafkahnya. Ketegasan ini terlihat nyata dalam pelaksanaan putusan majelis hakim yang secara eksplisit menghukum pihak pemohon untuk melunasi kewajiban pembebanan nafkah iddah dan mut'ah terlebih dahulu. Seluruh pembayaran hak-hak perempuan tersebut wajib diserahkan secara langsung kepada pihak termohon sesaat sebelum pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak di muka persidangan. Kebijakan ini menjadi jaminan konkret agar para mantan istri beserta anak-anak yang terdampak perceraian tidak ditelantarkan secara ekonomi oleh pihak laki-laki.
Ketegasan perlindungan hukum ini sangat relevan mengingat tingginya angka penyelesaian perkara perceraian di PA Bojonegoro yang mencapai 1.946 putusan sejak bulan Januari hingga September 2026. Berdasarkan data kepaniteraan, perkara cerai gugat mendominasi secara mutlak dengan total akumulasi sebanyak 1.520 perkara berbanding jauh dengan cerai talak yang berjumlah 426 perkara. Angka statistik tersebut membuktikan bahwa inisiatif pengakhiran perkawinan secara signifikan lebih banyak diajukan oleh pihak istri, yakni mencapai sekitar 78 persen dari total keseluruhan perceraian. Pemutusan perkara sengketa keluarga ini juga sempat mengalami fluktuasi ekstrem pada awal tahun, di mana bulan Januari mencatat 112 putusan lalu melonjak menjadi 275 perkara di bulan Februari. Memasuki bulan Mei hingga September, tren pemutusan perkara mulai menunjukkan grafik yang lebih stabil dengan rata-rata konsisten di kisaran 223 hingga 243 perkara setiap bulannya.
Dari total 426 perkara cerai talak yang diputus, sebanyak 90 persen di dalam amar putusannya memuat penghukuman pembebanan kewajiban nafkah kepada pihak pemohon. Tanggungan finansial tersebut sangat komprehensif karena meliputi pembayaran nafkah iddah, mut’ah, nafkah madliyah atau nafkah terhutang, sampai dengan nafkah berkelanjutan untuk pemeliharaan anak. Sebagai contoh, dalam perkara cerai Talak, dimana majelis hakim pernah menghukum Pemohon/ Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak bernama Agus Waluyo (bukan nama asli) sejumlah Rp1.200.000,00 setiap bulannya. Kewajiban nafkah yang di luar biaya pendidikan dan kesehatan tersebut bahkan disertai dengan klausul penambahan 10 persen setiap pergantian tahun sampai sang anak berusia 21 tahun atau telah menikah. Dana pemenuhan hak anak ini kemudian wajib diserahkan atau ditransfer secara rutin melalui rekening Bank BCA atas nama ibu kandungnya, yaitu Siti Wahyuni (bukan nama asli).
Praktik perlindungan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro ini memiliki landasan yuridis yang sangat kuat dan sejalan dengan pedoman perundang-undangan. Dasar penundaan ikrar talak ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama. Regulasi dari Mahkamah Agung tersebut secara tegas menginstruksikan bahwa suami yang lalai atau tidak membayar nafkah iddah dan mut'ah tidak dapat mengucapkan ikrar talak di persidangan. Selain itu, hakim juga selalu mempedomani Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 149 dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait kewajiban mutlak pemeliharaan anak. Kombinasi hukum acara peradilan agama dan pedoman edaran ini memastikan putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial yang nyata dan tidak hanya sekadar dokumen teks semata.
Menanggapi capaian kinerja peradilan ini, Wakil Ketua Pengadilan Agama, Bojonegoro, Mashudi, S.Ag, menegaskan bahwa lembaganya tidak akan pernah menoleransi kelalaian mantan suami dalam memenuhi hak-hak keluarganya. Beliau menyatakan bahwa penahanan ikrar talak merupakan instrumen keadilan pro-perempuan yang paling efektif agar laki-laki tidak bisa semena-mena menceraikan istrinya tanpa memberikan kompensasi finansial yang diwajibkan oleh syariat dan negara. Wakil Ketua juga menyoroti pentingnya manajemen kepaniteraan yang adaptif dalam merespons fluktuasi perkara agar pelayanan pencari keadilan tetap berjalan tanpa adanya hambatan. Pemetaan data historis berupa lonjakan perkara yang ekstrem di awal tahun telah diinstruksikan sebagai acuan strategis untuk mencegah penumpukan beban administrasi serta mengoptimalkan penjadwalan. Dengan kesiapan distribusi perkara kepada majelis hakim dan optimalisasi tenggat waktu pengunggahan minutasi ke sistem, Pengadilan Agama Bojonegoro memastikan kualitas pelayanan publik selalu prima setiap saat. Snd
- Details
- Written by Super User
- Hits: 145
Bojonegoro, 6 Oktober 2026 M - 25 Rabiul Akhir 1448 H
Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro kini terus berupaya mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia melalui implementasi manajemen talenta yang terstruktur. Langkah progresif ini didorong secara langsung oleh payung hukum terbaru yakni Peraturan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta ASN. Melalui kebijakan tersebut, pimpinan menegaskan bahwa pengelolaan kepegawaian bukan lagi sekadar urusan administratif yang kaku. Sebaliknya, hal ini telah berubah menjadi instrumen strategis untuk melahirkan aparatur peradilan yang sangat profesional, adaptif, serta berintegritas tinggi. Secara praktis, pimpinan PA Bojonegoro bertekad kuat untuk mengadopsi empat tahapan siklus manajemen talenta nasional yang meliputi aspek akuisisi, pengembangan, retensi, hingga penempatan.
Sebagai fondasi awal, pimpinan telah mengeluarkan instruksi mandatori terkait akurasi data kepegawaian bagi seluruh aparatur. Setiap pegawai diwajibkan melakukan peninjauan mandiri dan pemutakhiran riwayat jabatan pada sistem internal yang terintegrasi langsung dengan SIASN BKN maupun SIKEP Mahkamah Agung RI. Contoh nyata dari ketertiban administrasi ini adalah upaya melengkapi dokumen di DMS demi mencapai skor seratus dan pengunggahan sertifikat pelatihan untuk meraih nilai IPASN sembilan puluh lima. Selain itu, instansi ini juga mulai menerapkan program pembinaan dan pendampingan berkala dari pejabat struktural maupun hakim senior kepada para staf potensial. Kebijakan pemerataan akses pelatihan formal maupun non-formal juga digalakkan untuk menutup kesenjangan kompetensi yang masih terdeteksi pada pegawai tertentu.
Untuk menjaga motivasi kerja, PA Bojonegoro, setiap awal bulan pimpinan memberikan hadiah dan ucapan bagi pegawai yang berulang tahun pada bulan itu. Pimpinan juga menerapkan sistem penghargaan berbasis kinerja yang sangat objektif dan terukur. Apresiasi internal seperti predikat pegawai teladan atau penghargaan inovasi pelayanan publik diberikan berdasarkan data capaian pada aplikasi e-Kinerja BKN. Pimpinan juga membuka ruang bimbingan karier secara terbuka guna mendiskusikan peta jalan masa depan secara transparan dengan para pegawai. Melalui forum tersebut, pegawai berkinerja tinggi diberikan kepastian bahwa seluruh prestasi mereka dipantau langsung untuk proyeksi promosi ke depan. Seluruh rekam jejak digital ini nantinya menjadi dasar yang kuat saat mengusulkan jajaran terbaik ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama agar mendapat prioritas promosi tingkat nasional.
Penerapan manajemen talenta yang komprehensif ini tentunya memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh pegawai PA Bojonegoro. Mereka kini memiliki kepastian pengembangan jenjang karier yang sangat jelas, adil, dan terhindar dari praktik subjektivitas kepegawaian. Dampak positif dari peningkatan kualitas sumber daya manusia ini ternyata tidak berhenti pada tataran internal pegawai saja. Masyarakat Bojonegoro sebagai penerima layanan peradilan turut merasakan manfaat langsung dari transformasi kelembagaan ini. Mereka kini bisa mendapatkan akses pelayanan hukum yang jauh lebih cepat, tepat, dan dilayani oleh aparatur yang benar-benar kompeten.
Pimpinan PA Bojonegoro meyakini bahwa perubahan fundamental ini merupakan kunci utama dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat modern. "Implementasi manajemen talenta ini adalah komitmen kuat kami untuk memastikan sistem pembinaan karier berjalan objektif, sehingga bermuara pada pelayanan publik yang prima," tegas Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Sutikno, S.Ag, M.H. Beliau juga menambahkan bahwa keunggulan instansi sangat bergantung pada kualitas individu yang berdedikasi di dalamnya. Oleh karena itu, seluruh elemen di PA Bojonegoro akan terus bersinergi dalam menyukseskan program percepatan manajemen talenta ini. Pada akhirnya, terwujudnya aparatur yang profesional akan mampu menjamin tegaknya keadilan yang hakiki bagi seluruh masyarakat pencari keadilan di Bojonegoro. Snd