- Details
- Written by Super User
- Hits: 127
Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Bapak Sutikno, S.Ag., M.H., turut hadir memeriahkan rangkaian acara Festival Ledre dan Launching Kampung Ledre pada Kamis, 8 Oktober 2026, pukul 19.00 WIB. Kehadiran beliau bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bertempat di sepanjang Jalan Lapangan Purwosari, Kecamatan Purwosari. Acara yang meriah ini menjadi salah satu agenda kebudayaan dan ekonomi kreatif yang sangat dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
Bersama Wakil Bupati dan anggota Forkopimda lainnya, Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro menyempatkan diri untuk mengunjungi berbagai macam booth yang disediakan penyelenggara. Dalam kunjungan tersebut, beliau tampak antusias berdialog langsung dengan para pelaku usaha serta mencicipi berbagai varian kuliner khas daerah. Kehadiran para pejabat daerah ini menunjukkan bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan potensi ekonomi lokal di tingkat kecamatan.
Mengusung konsep yang menonjolkan potensi lokal, acara menarik ini dirancang dengan melibatkan sebanyak 50 perajin ledre lokal di Kabupaten Bojonegoro. Keterlibatan para perajin ini bertujuan utama untuk mengangkat kembali warisan kuliner kebanggaan daerah agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Penyelenggaraan festival di kawasan Purwosari ini sukses menarik perhatian ribuan pengunjung yang memadati lokasi sejak malam hari.
Tidak sekadar menjadi ajang perayaan semata, festival ini juga berfungsi sebagai wadah apresiasi bagi para perajin yang gigih menjaga eksistensi Ledre. Melalui momentum launching Kampung Ledre, diharapkan sentra produksi lokal ini dapat semakin berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Acara ditutup dengan peninjauan stan secara menyeluruh dan ramah tamah bersama para tokoh masyarakat setempat.(Nkn)
- Details
- Written by Super User
- Hits: 125
Bojonegoro, 5 Oktober 2026 — Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Sutikno, S.Ag., M.H., menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilaksanakan di Lapangan Kodim 0813 Bojonegoro, Senin (5/10/2026).
Upacara HUT ke-81 TNI berlangsung dengan khidmat dan diikuti oleh jajaran TNI, Forkopimda, instansi pemerintah, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam amanat upacara disampaikan pentingnya menjadikan TNI PRIMA sebagai budaya dalam menjalankan tugas dan pengabdian. PRIMA merupakan kepanjangan dari Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif.
Selain itu, para prajurit TNI ditekankan untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, menaati hukum, serta mampu menguasai dan memanfaatkan perkembangan teknologi modern dalam mendukung pelaksanaan tugas.
Kepercayaan masyarakat kepada TNI juga menjadi perhatian utama. Dedikasi dan integritas seluruh prajurit telah menjadikan TNI sebagai salah satu institusi yang dipercaya masyarakat. Kepercayaan tersebut merupakan amanah yang harus terus dijaga.
Peringatan HUT ke-81 TNI juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kehadiran Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperkuat sinergitas dan kolaborasi antarinstansi dalam mendukung pelayanan serta pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 128
Bojonegoro, 30 September 2026 M - 18 Rabi'ul Akhir 1448 H
Suasana penuh semangat mewarnai kantor Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro pada hari Selasa dan Rabu, 29 dan 30 September 2026. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari jajaran pimpinan hingga tenaga pelaksana, bergotong royong merampungkan pengisian evaluasi kinerja pegawai (ekinerja) Triwulan III Tahun 2026. Mereka bekerja keras secara serentak menggunakan aplikasi E-Kinerja BKN agar target penyelesaian tercapai secara sempurna. Kekompakan ini membuahkan hasil manis dengan tercapainya seratus persen pegawai yang berhasil melakukan submit tepat waktu sebelum tenggat akhir. Pencapaian ini membuktikan komitmen tinggi seluruh aparatur pengadilan dalam menjalankan administrasi birokrasi yang tertib dan disiplin.
Ketua PA Bojonegoro, Sutikno, S.Ag., M.H., yang turun langsung memantau proses tersebut memberikan penekanan penting mengenai makna hakiki dari sebuah pelaporan kinerja. Beliau menegaskan bahwa SKP pada dasarnya adalah bukti otentik atau eviden atas segala bentuk pekerjaan yang telah diselesaikan oleh setiap pegawai. Dokumen ini bukan sekadar deretan angka atau formalitas administrasi belaka, melainkan cerminan kerja nyata yang harus bisa diverifikasi kebenarannya. Setiap laporan dituntut untuk mampu menjawab rincian jenis pekerjaan, kesesuaian target, hingga kualitas pemenuhan tugas dari pimpinan secara presisi. Tanpa adanya eviden yang jelas dan terstruktur, seorang pegawai pada hakikatnya dianggap belum memberikan kontribusi kerja yang nyata.
Secara regulasi, penyusunan kontrak kinerja antara pegawai dengan atasan ini diatur secara ketat dalam PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022. Alur sistematis di PA Bojonegoro dimulai dari pembuatan target pada awal tahun yang mencakup Rencana Hasil Kerja (RHK) utama maupun tambahan. Selama periode pelaksanaan bulan Juli hingga September, pegawai tidak hanya dituntut menginput data harian seperti SIPP, E-Court, dan Berita Acara Sidang. Mereka juga wajib menuntaskan tugas tambahan pimpinan yang kaya akan eviden, seperti pelaksanaan MoU dengan Kejaksaan Negeri tentang perwalian anak terlantar. Semua rangkaian tugas tersebut kemudian dilaporkan secara berkala setiap triwulan dengan melampirkan bukti dukung yang sangat komprehensif.
Keunggulan sistem di PA Bojonegoro terletak pada kewajiban menyertakan empat pilar eviden digital untuk setiap beban kerja yang dilaporkan. Eviden tersebut meliputi bukti kuantitas melalui rekap SIPP, kualitas layanan, ketepatan waktu, serta surat keputusan untuk tugas khusus dari pimpinan. Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana PA Bojonegoro, Try Maya Octavia, S.E., mengonfirmasi bahwa seluruh pekerjaan tersebut kini telah terekam abadi di E-Kinerja. Atasan langsung tidak hanya sekadar melihat status selesai, tetapi juga menilai kesesuaian target waktu dan kualitas pekerjaan tersebut secara obyektif. Berkat kerja keras seluruh tim, evaluasi kinerja triwulan ketiga ini berhasil dituntaskan dengan torehan predikat penilaian yang baik.
Dengan tuntasnya pelaporan kinerja yang terukur ini, PA Bojonegoro semakin optimis mampu mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026. Kinerja solid yang terdokumentasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan instansi, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat kini dapat menikmati proses peradilan yang jauh lebih transparan, cepat, dan profesional karena kinerja setiap aparaturnya terpantau secara ketat. Layanan publik seperti penyelesaian perkara maupun pengurusan perwalian anak menjadi lebih berkualitas berkat dedikasi aparatur yang terbukti secara nyata. Pada akhirnya, inovasi dan kedisiplinan administratif ini bermuara pada hadirnya kepastian hukum yang prima bagi seluruh pencari keadilan di Bojonegoro. Snd
- Details
- Written by Super User
- Hits: 124
Bojonegoro, 6 Oktober 2026 M - 25 Rabiul Akhir 1448 H
Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro kembali menggelar kegiatan briefing pagi guna menjaga standar kualitas pelayanan publik yang prima. Kegiatan pembinaan rutin ini dipimpin langsung oleh Bapak Drs. Abd Gani, M.H., yang bertindak sebagai salah satu Hakim Pengawas Bidang. Arahan pada pagi hari tersebut ditujukan kepada seluruh garda terdepan pengadilan, mulai dari satuan pengamanan kantor, petugas pengamanan sidang, petugas antrean, hingga petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya konsistensi penerapan budaya kerja 5S yang meliputi Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun di setiap lini pelayanan.
Pada kesempatan yang berharga itu, Bapak Gani juga meneruskan sebuah pesan inspiratif dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama (KPTA) Surabaya. Pesan tersebut menginstruksikan seluruh aparatur peradilan untuk meningkatkan standar budaya pelayanan dari 5S menjadi 6S. Penambahan unsur keenam dalam budaya kerja tersebut adalah "Sedekah", yang harus diaplikasikan dalam interaksi sehari-hari dengan masyarakat. Beliau menegaskan bahwa bentuk sedekah dalam pelayanan publik tidak harus berupa uang, melainkan bisa diwujudkan dengan sangat mudah melalui sedekah senyum yang tulus.
Lebih lanjut, beliau mengajak seluruh petugas untuk lebih menyelami kondisi psikologis para masyarakat pencari keadilan yang datang ke pengadilan. Harus disadari sepenuhnya bahwa masyarakat yang melangkahkan kaki ke kantor ini adalah mereka yang sedang memikul beban permasalahan berat dari rumah. Kondisi emosional yang tidak stabil tersebut sering kali membuat mereka datang dalam keadaan kalut dan tidak mampu berpikir dengan jernih. Oleh karena itu, kesabaran ekstra dari petugas dalam melayani dan mendengarkan keluh kesah masyarakat menjadi kunci utama dalam meredam ketegangan tersebut.
Petugas diinstruksikan untuk selalu sabar dalam menjelaskan setiap prosedur berperkara maupun dalam memberikan gambaran utuh terkait penyelesaian masalah. Rutinitas briefing pagi semacam ini tentunya memberikan manfaat yang sangat besar dan langsung dirasakan oleh masyarakat Bojonegoro. Masyarakat akan merasa lebih dihargai, terlayani dengan baik, dan mampu menemukan solusi pencerahan atas permasalahan keluarga yang sedang mereka hadapi. Dengan pelayanan yang empatik, beban pikiran masyarakat pencari keadilan akan jauh lebih ringan saat berhadapan dengan birokrasi dan proses hukum di pengadilan.
Pelaksanaan kegiatan briefing pagi ini diharapkan menjadi motivasi pendorong bagi seluruh aparatur dalam memberikan dedikasi terbaiknya setiap hari. "Pelayanan kita harus selalu dilandasi dengan kesabaran, karena penjelasan dan senyum kita adalah penawar pertama bagi masyarakat yang sedang dirundung masalah, maka bersedekahlah walau hanya dengan senyum," ungkap Bapak Gani, Komentar beliau tersebut menjadi pengingat yang kuat bahwa wajah peradilan yang humanis selalu berawal dari sapaan hangat para petugas garda terdepan. Ke depannya, PA Bojonegoro akan terus berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelayanan hukum yang tidak hanya menjunjung tinggi profesionalitas, tetapi juga berlandaskan rasa kepedulian yang mendalam. Snd
- Details
- Written by Super User
- Hits: 180
Bojonegoro, 2 Oktober 2026 M - 21 Rabiul Akhir 1448 H
Organisasi wanita peradilan, Dharmayukti Karini (DYK), kembali merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 sejak resmi dibentuk pada 25 September 2002. Pada tingkat cabang, organisasi ini secara aktif menaungi para hakim wanita, istri hakim, istri pegawai, serta PPPK Wanita dan istri PPPK dari PA Bojonegoro dan PN Bojonegoro. Memasuki awal bulan Oktober 2026 ini, kemeriahan peringatan hari jadi tersebut baru saja selesai diselenggarakan oleh berbagai cabang pengadilan di seluruh Indonesia. Salah satu perayaan yang berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa kekeluargaan tersebut sukses dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Agama Bojonegoro.
Puncak peringatan HUT ke-24 DYK di Pengadilan Agama Bojonegoro tahun ini dipusatkan pelaksanaannya di ruang Media Center lembaga peradilan tersebut. Kegiatan istimewa ini dihadiri dengan antusiasme tinggi oleh lebih kurang 49 orang yang terdiri atas jajaran pengurus dan anggota DYK cabang setempat. Rangkaian acara pada hari perayaan tersebut diawali dengan pelaksanaan berbagai agenda kegiatan rutin organisasi yang berjalan dengan sangat tertib. Setelah seluruh agenda rutin tersebut diselesaikan dengan baik, rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan secara langsung ke sesi acara seremonial.
Acara seremonial ini dibuka secara resmi melalui penyampaian kata sambutan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Sutikno, S.Ag, M.H, selaku pimpinan dan pelindung organisasi. Dalam arahannya, beliau memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kiprah positif yang selama ini telah diupayakan oleh ibu-ibu pengurus DYK. Beliau juga secara khusus mengingatkan seluruh hadirin untuk selalu menjaga kekompakan di tengah dinamika pelaksanaan program kerja organisasi ke depannya. Sikap yang senantiasa solid antara jajaran pengurus dan anggota dinilai sangat penting untuk memastikan nama baik lembaga peradilan tetap terjaga kokoh.
Seusai penyampaian pesan dan arahan inspiratif tersebut, acara dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh jajaran pengurus inti Dharmayukti Karini. Pemotongan tumpeng ini menjadi simbol perwujudan rasa syukur yang mendalam atas bertambahnya usia organisasi DYK yang kini menginjak angka 24 tahun. Suasana keakraban semakin terasa hangat saat seluruh peserta berbaur dalam sesi ramah tamah sembari menikmati aneka hidangan yang telah disediakan bersama. Keseluruhan rangkaian kegiatan puncak peringatan HUT DYK tahun ini akhirnya ditutup dengan pembacaan doa bersama agar organisasi semakin berkah, maju dan jaya.
Keberadaan organisasi DYK yang solid dan saling bersinergi ini pada akhirnya turut memberikan manfaat positif yang nyata bagi masyarakat luas di Bojonegoro. Kekompakan keluarga besar peradilan ini menciptakan iklim kerja yang sangat harmonis sehingga bermuara langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik di pengadilan. Selain itu, keharmonisan internal pengurus turut mendorong kelancaran berbagai program bakti sosial DYK yang dirancang khusus untuk membantu warga yang membutuhkan. Dengan demikian, perayaan HUT ini menjadi momentum penegas komitmen keluarga besar peradilan untuk terus memberikan kontribusi kesejahteraan bagi warga masyarakat Bojonegoro. Snd – Tessa- Elma
- Details
- Written by Super User
- Hits: 128
Bojonegoro, 1 Oktober 2026 — Pengadilan Agama Bojonegoro melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di halaman kantor Pengadilan Agama Bojonegoro, Jl. MH. Thamrin No. 88, pada Kamis (1/10/2026).
Upacara dimulai pada pukul 07.30 WIB dan diikuti oleh seluruh hakim serta pegawai Pengadilan Agama Bojonegoro. Kegiatan berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia.
Bertindak sebagai Pembina Upacara, Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Sutikno, S.Ag., M.H., sementara Abdul Fakih bertugas sebagai Pemimpin Upacara.
Adapun susunan petugas upacara terdiri dari Sabrina Permata Sari, S.H. sebagai pembawa acara, Elma Diah Hariani, A.Md. sebagai pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai pembaca Naskah Ikrar Hari Kesaktian Pancasila, serta Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai pembaca doa.
Salah satu rangkaian utama dalam upacara adalah pembacaan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026. Ikrar tersebut menegaskan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan dalam menggalang kebersamaan, memperjuangkan serta menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Bojonegoro untuk terus memperkuat semangat persatuan, menjaga integritas, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan semangat Pancasila, seluruh aparatur diharapkan senantiasa menjaga komitmen untuk memberikan pelayanan yang amanah, transparan, objektif, dan profesional kepada masyarakat pencari keadilan.
Selamat Hari Kesaktian Pancasila
1 Oktober 2026
- Details
- Written by Super User
- Hits: 147
Pengadilan Agama Bojonegoro terus mematangkan persiapan rencana perpindahan kantor baru guna meningkatkan kualitas pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui kegiatan peninjauan dan koordinasi langsung di lapangan bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya serta pihak konsultan pengawas. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh aspek teknis dan kelayakan infrastruktur bangunan yang akan dijadikan lokasi baru memenuhi standar pelayanan peradilan.
Tim Kesekretariatan Pengadilan Agama Bojonegoro hadir langsung dalam kegiatan peninjauan tersebut dengan dipimpin oleh Sekretaris institusi. Kehadiran jajaran kesekretariatan ini menunjukkan komitmen penuh instansi dalam mengawal setiap tahapan persiapan relokasi agar berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan anggaran. Diskusi interaktif pun langsung dilakukan di lokasi guna membahas detail tata ruang serta kesiapan fasilitas pendukung kantor yang representatif.
Pihak PU Cipta Karya bersama konsultan pengawas turut memberikan masukan konstruktif serta evaluasi teknis terhadap kondisi bangunan yang akan ditempati. Sinergi lintas instansi ini sangat diperlukan agar proses renovasi maupun penyesuaian gedung dapat diselesaikan tepat waktu tanpa hambatan yang berarti. Berbagai aspek mulai dari aksesibilitas publik, ruang sidang, hingga sarana teknologi informasi turut menjadi fokus utama pembahasan bersama.
Melalui koordinasi yang intensif ini, Pengadilan Agama Bojonegoro optimis proses perpindahan kantor dapat segera terwujud demi kenyamanan bersama. Relokasi gedung baru ini diharapkan tidak hanya memberikan suasana kerja yang lebih kondusif bagi aparatur peradilan, tetapi juga mendongkrak kepuasan masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan peninjauan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjalin komunikasi aktif demi kelancaran proyek strategis tersebut. (Nkn)
Atasi Krisis Hakim, Izin KMA dan Inovasi Digital Jadi Jurus PA Bojonegoro Kawal Hak Pencari Keadilan
- Details
- Written by Super User
- Hits: 182
Bojonegoro, 2 Oktober 2026 M - 21 Rabiul Akhir 1448 H
Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro saat ini menghadapi tantangan besar akibat tingginya volume perkara yang mencapai total 2.950 kasus sepanjang tahun. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.404 perkara gugatan dan 546 perkara permohonan yang harus diselesaikan oleh aparatur peradilan setempat. Kondisi ini diperberat dengan keterbatasan sumber daya manusia karena PA Bojonegoro hanya memiliki total enam orang hakim termasuk ketua dan wakil ketua. Tantangan ini semakin nyata mengingat pada bulan Oktober tahun 2026 ini akan ada satu orang hakim senior yang memasuki masa purna tugas. Hal tersebut menyisakan hanya lima orang hakim yang harus menyelesaikan sisa 325 perkara atau 10,74 persen dari total perkara hingga akhir tahun.
Merespons krisis sumber daya tersebut, Ketua PA Bojonegoro telah mengajukan permohonan izin persidangan hakim tunggal pada tanggal 10 September 2026. Permohonan strategis ini langsung ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia guna memecah kebuntuan administratif dan menghindari penumpukan tunggakan perkara. Upaya ini membuahkan hasil dengan turunnya persetujuan resmi melalui surat bernomor 260/KMA/HK2.6/IX/2026 pada tanggal 29 September 2026. Surat izin yang sangat krusial bagi operasional PA Bojonegoro ini ditandatangani secara langsung oleh Yang Mulia Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. selaku Ketua Mahkamah Agung RI. Kebijakan persidangan dengan hakim tunggal ini menjadi solusi rasional untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi masyarakat.
Menyikapi turunnya surat izin tersebut, pimpinan PA Bojonegoro bergerak cepat untuk segera memformulasikan susunan majelis hakim dan hakim tunggal yang akan bersidang. Pimpinan juga menerapkan kebijakan distribusi perkara secara selektif dengan memfokuskan hakim tunggal pada perkara volunter yang pembuktiannya cukup sederhana. Selain itu, pengawasan melekat terus dilakukan secara berkesinambungan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara guna memastikan semua prosedur hukum berjalan dengan tepat. Pimpinan juga memfasilitasi forum diskusi hukum secara rutin guna mencegah bias pemikiran dan menjaga kualitas putusan dari para hakim tunggal. Langkah evaluasi putusan secara berkala turut diagendakan oleh pimpinan demi menjaga standarisasi pertimbangan hukum agar tetap memenuhi unsur keadilan.
Sejalan dengan kebijakan pimpinan, tim IT kepaniteraan PA Bojonegoro langsung berkoordinasi secara intensif untuk menyiapkan infrastruktur digital yang dibutuhkan. Tim IT berperan penting dalam melakukan pembaruan terhadap format cetak atau template Berita Acara Sidang pada sistem peradilan elektronik. Penyesuaian template ini dirancang khusus untuk mengakomodasi segera dilaksanakannya persidangan dengan format hakim tunggal secara cepat dan akurat. Dukungan teknologi dari tim IT ini bersinergi erat dengan keberadaan 11 Panitera Sidang yang selalu siap sedia mencatat setiap detail fakta persidangan. Sinergi antara sistem IT yang mutakhir dan kecekatan panitera ini sangat mempermudah hakim tunggal dalam merumuskan pertimbangan hukum secara matang.
Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Sutikno,S.Ag, M.H, menegaskan, "Kebijakan persidangan hakim tunggal ini merupakan solusi rasional untuk memecah kebuntuan administratif serta mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi kepastian hukum masyarakat." Beliau lebih lanjut menambahkan, "Meskipun bersidang secara tunggal, kami menjamin kualitas dan independensi putusan tetap terjaga penuh melalui seleksi perkara yang ketat, pengawasan melekat di SIPP, serta dukungan luar biasa dari 11 Panitera Sidang dan percepatan administrasi oleh tim IT."
Penerapan kebijakan hakim tunggal yang didukung oleh berbagai pihak ini memberikan dampak positif langsung pada pemenuhan hak-hak para pencari keadilan. Masyarakat tidak perlu lagi menghadapi masa tunggu jadwal persidangan yang berkepanjangan sehingga kepastian status hukum dapat diraih dengan lebih cepat. Selain itu, berkurangnya antrean persidangan turut menciptakan lingkungan pelayanan yang jauh lebih nyaman dan tertib di ruang tunggu PA Bojonegoro. Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juga terus dikawal ketat untuk menjamin tidak adanya intervensi dari pihak manapun terhadap hakim tunggal. Melalui kombinasi efisiensi penanganan, dukungan IT, dan pengawasan ketat ini, integritas lembaga peradilan serta kepercayaan publik di Bojonegoro dipastikan tetap terjaga dengan baik. Snd
- Details
- Written by Super User
- Hits: 159
Bojonegoro, 29 September 2026 M - 18 Rabi'ul Akhir 1448 H
Jajaran pimpinan dan tim penyusun buku Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro melakukan kunjungan kerja resmi ke Kantor Bupati Bojonegoro pada Selasa, 29 September 2026. Delegasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PA Bojonegoro, Bapak Sutikno, S.Ag., M.H., didampingi oleh Panitera Drs. Solikin, S.H., M.H., Sekretaris Ahdiyat Ilmawan Nehru, S.H.I., M.H., serta dua perwakilan penulis buku yaitu Elma Diah Hariani, A.Md. dan Sukma Candra Dewi, A.Md. Pertemuan strategis ini bertujuan untuk mempererat sinergi antara lembaga peradilan agama dan pemerintah daerah, sekaligus menyerahkan permohonan khusus kepada Bupati Bojonegoro agar berkenan menuliskan kata sambutan dalam buku sejarah terbaru yang tengah disusun.
Buku sejarah yang sedang dipersiapkan oleh tim PA Bojonegoro tersebut mengusung judul resmi "Menelusuri Jejak Keadilan Masyarakat Islam di Bumi Angling Dharma". Karya tulis monumental ini dirancang untuk mendokumentasikan perjalanan panjang, dinamika, serta kontribusi signifikan Pengadilan Agama dalam menegakkan hukum Islam dan melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dari masa ke masa. Dalam kesempatan tersebut, tim penulis juga memaparkan garis besar isi naskah yang menyoroti perkembangan peradilan Islam di daerah.
Dalam audiensi tersebut, Ketua PA Bojonegoro, Bapak Sutikno, S.Ag., M.H., menyampaikan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengabadikan warisan sejarah hukum Islam di Bojonegoro. Menurutnya, kehadiran buku ini tidak hanya menjadi arsip institusional, tetapi juga bentuk edukasi publik agar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami akar sejarah peradilan agama di bumi Angling Dharma. "Kami berharap buku sejarah ini nantinya dapat menjadi warisan literasi yang berharga bagi masyarakat Bojonegoro. Dukungan serta sambutan dari Bapak Bupati tentu akan memberikan makna yang sangat mendalam, mengingat perjalanan panjang peradilan agama ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan sosial dan keagamaan di Kabupaten Bojonegoro," ujar Bapak Sutikno, S.Ag., M.H.
Menanggapi permohonan tersebut, Bupati Kabupaten Bojonegoro menyambut baik dan mengapresiasi penuh inisiatif penyusunan buku sejarah oleh rombongan yang hadir. Bupati menilai bahwa pendokumentasian sejarah peradilan agama merupakan langkah strategis dalam merawat memori kolektif daerah serta memperkuat kolaborasi lintas instansi demi kemajuan bersama di Kabupaten Bojonegoro. "Atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, saya menyambut baik dan siap memberikan dukungan penuh, termasuk penulisan kata sambutan untuk buku ini. Semoga karya tulis Menelusuri Jejak Keadilan Masyarakat Islam di Bumi Angling Dharma ini dapat diterbitkan dengan sukses dan menjadi inspirasi serta sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat," ungkap Bupati Bojonegoro menutup pertemuan.
Pimpinan dan Pejabat Struktural PA Bojonegoro Ikuti Pembinaan Daerah Mahkamah Agung RI Secara Daring
- Details
- Written by Super User
- Hits: 168
Pimpinan Pengadilan Agama Bojonegoro beserta jajaran pejabat struktural mengikuti kegiatan Pembinaan Daerah yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring pada hari ini. Acara resmi tersebut dimulai tepat pada pukul 08.30 WIB dan bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Bojonegoro. Kehadiran seluruh jajaran pimpinan ini menunjukkan komitmen tinggi instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.
Pembinaan daring ini dipimpin langsung oleh Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah yang membawahi wilayah hukum terkait secara virtual. Para peserta tampak menyimak dengan seksama setiap materi dan arahan strategis yang disampaikan oleh narasumber dari tingkat pusat. Kegiatan ini menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi mengenai penegakan hukum dan administrasi peradilan modern.
Selama sesi pembinaan berlangsung, berbagai pokok bahasan krusial dibahas secara mendalam termasuk peningkatan integritas aparatur peradilan. Diskusi interaktif juga mewarnai jalannya acara guna mengevaluasi kinerja serta mencari solusi atas berbagai kendala teknis di lapangan. Para pejabat struktural mencatat poin-poin penting untuk segera ditindaklanjuti di lingkungan kerja masing-masing.
Melalui keikutsertaan dalam pembinaan ini, Pengadilan Agama Bojonegoro optimistis dapat terus mengoptimalkan mutu pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan. Seluruh peserta berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil pembinaan secara konsisten demi terwujudnya peradilan agama yang agung. Kegiatan daring tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab dan ramah tamah secara virtual. (Nkn)
Kawal Keadilan Harta Bersama dalam Perkara Poligami, PA Bojonegoro Gelar Sidang Pemeriksaan Setempat
- Details
- Written by Super User
- Hits: 153
Bojonegoro, 2 Oktober 2026 M - 21 Rabiul Akhir 1448 H
Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro kembali menggelar sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek harta dalam perkara permohonan izin poligami bernomor register 2070/Pdt.G/2026/PA.Bjn. Sidang lapangan yang dilaksanakan pada hari ini difokuskan untuk meninjau kelayakan dan keberadaan dua objek krusial yang berupa bidang tanah beserta bangunan. Pelaksanaan descente ini merujuk secara tegas pada ketentuan hukum acara perdata Pasal 153 HIR atau Pasal 180 RBg yang memberikan kewenangan mutlak bagi hakim untuk melihat langsung keadaan tempat perkara. Langkah peradilan ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait urgensi perlindungan harta bersama. Kehadiran langsung para hakim di lokasi objek menjadi instrumen yudisial yang sangat vital untuk memvalidasi seluruh dokumen pembuktian tertulis yang diajukan di ruang sidang.
Pelaksanaan sidang pemeriksaan lapangan ini memiliki tujuan utama untuk memastikan keberadaan serta kondisi riil dari kedua objek tanah dan bangunan tersebut secara nyata. Melalui peninjauan ini, Majelis Hakim berkewajiban mencocokkan data yang diajukan para pihak dengan kenyataan fisik meliputi letak, luas, batas-batas, hingga bentuk bangunan. Pengecekan secara faktual ini menjadi sangat esensial karena keterangan yang tercantum di dalam sebuah dokumen tertulis sering kali memiliki perbedaan dengan kondisi yang sebenarnya. Pemeriksaan langsung ini sekaligus menjadi langkah antisipatif dari pihak pengadilan guna mencegah terjadinya kekeliruan fatal mengenai identitas objek harta di kemudian hari. Dengan terpetakannya objek secara jelas dan akurat, Majelis Hakim dapat menyusun putusan yang tepat, aplikatif, serta terhindar dari putusan yang sulit dieksekusi (non-executable).
Dalam konteks penyelesaian perkara izin poligami, pemeriksaan setempat terhadap harta kekayaan memegang peranan fundamental demi terwujudnya rasa keadilan bagi keluarga. Langkah peninjauan lapangan ini secara khusus ditujukan untuk memastikan kejelasan status harta bersama yang telah diperoleh suami dan istri pertama selama masa perkawinan mereka berlangsung. Inventarisasi harta kekayaan ini merupakan wujud nyata perlindungan hukum dari negara agar hak-hak istri pertama tidak tercampur dengan harta pada perkawinan berikutnya. Pedoman kerja dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) sendiri selalu menekankan pentingnya pemeriksaan lapangan dalam kasus poligami guna menjamin kepastian hak istri pertama. Observasi langsung di lokasi perkara ini pada akhirnya sangat membantu Majelis Hakim untuk memperoleh fakta hukum secara jauh lebih utuh dan komprehensif dibandingkan pembuktian di dalam persidangan biasa.
Merespons urgensi dari kegiatan peninjauan lapangan pada hari ini, Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H., yang bertugas memberikan keterangan resminya kepada para pihak di lokasi perkara. Beliau menegaskan, "Pemeriksaan setempat ini kami laksanakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan objektif mengenai kondisi dua objek berupa tanah dan bangunan yang berkaitan dengan perkara permohonan izin poligami." Beliau kemudian menambahkan, "Dengan melihat secara langsung kondisi objek di lapangan, Majelis Hakim dapat mencocokkan fakta yang ditemukan dengan bukti dan keterangan yang telah disampaikan dalam persidangan." "Langkah ini penting agar pemeriksaan perkara dilakukan secara cermat, memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, serta mendukung terwujudnya proses peradilan yang transparan, objektif, dan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan," urainya menutup pernyataan. Keterangan dari pimpinan majelis tersebut secara tegas menunjukkan komitmen kuat institusi peradilan dalam mengawal kebenaran materiil guna memutus sebuah perkara secara adil.
Manfaat konkret dari pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan ini pada akhirnya akan bermuara langsung pada terpenuhinya hak-hak fundamental bagi masyarakat pencari keadilan. Para pihak yang berperkara dipastikan akan mendapatkan kepastian mutlak mengenai kondisi fisik harta kekayaan sehingga potensi munculnya persoalan baru dapat ditekan sedini mungkin. Proses pemetaan kekayaan yang transparan sejak awal ini terbukti sangat krusial dalam melindungi kepentingan keberlangsungan hidup masa depan istri beserta anak-anak mereka. Terbukanya ruang bagi masyarakat umum untuk melihat langsung prosedur pemeriksaan perkara di lapangan turut menghadirkan rasa keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak. Dedikasi aparatur peradilan dalam meninjau lokasi secara langsung ini dipastikan akan semakin memperkuat tingkat kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum di Pengadilan Agama Bojonegoro. Snd
- Details
- Written by Super User
- Hits: 135
Bojonegoro, 28 September 2026 M - 17 Rabi'ul Akhir 1448 H
Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro telah menyusun rencana penyelesaian perkara untuk periode tanggal 28 September hingga 2 Oktober 2026. Berdasarkan data yang bersumber dari Aplikasi Jadwal Sidang PA Bojonegoro, tercatat sebanyak 246 perkara dijadwalkan akan disidangkan sepanjang pekan ini. Penanganan perkara pada pekan tersebut dimulai pada hari Senin, 28 September 2026, dengan alokasi sebanyak 55 perkara. Jumlah perkara yang sama persis kembali dijadwalkan pada hari Selasa, 29 September 2026, yakni sebanyak 55 perkara. Rencana ini disusun secara teliti guna menjaga kelancaran alur pelayanan hukum di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Memasuki pertengahan pekan, volume perkara persidangan di Pengadilan Agama Bojonegoro tercatat mengalami peningkatan. Pada hari Rabu, 30 September 2026, majelis hakim dijadwalkan akan memimpin jalannya persidangan untuk 62 perkara. Puncak kepadatan agenda persidangan terjadi pada hari Kamis, 1 Oktober 2026, dengan total menangani 66 perkara. Sementara itu, persidangan pada hari Jumat, 2 Oktober 2026, menjadi hari paling ringkas dengan jumlah 8 perkara. Pembagian jadwal persidangan harian ini diharapkan mampu menjaga efisiensi kinerja para hakim dan petugas persidangan.
Berdasarkan rincian jenis agenda sidang, tahapan Sidang Pertama mendominasi persidangan pekan ini dengan total 87 perkara. Rincian Sidang Pertama meliputi 20 perkara pada 28 September, 24 perkara pada 29 September, 15 perkara pada 30 September, serta 28 perkara pada 1 Oktober. Selanjutnya, tahapan Sidang Lanjutan menyumbang angka yang tidak kalah banyak dengan jumlah mencapai 78 perkara. Untuk kelompok agenda Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan, pengadilan mengagendakan total sebanyak 10 perkara. Sedangkan untuk jenis agenda Pemeriksaan Setempat, Aplikasi Jadwal Sidang mencatat hasil nihil atau nol perkara sepanjang pekan.
Tahapan penjatuhan Putusan/MM juga menjadi perhatian utama dengan jumlah total penyelesaian mencapai 58 perkara. Agenda Putusan/MM tersebar sebanyak 9 perkara pada 28 September, 21 perkara pada 29 September, 4 perkara pada 30 September, 16 perkara pada 1 Oktober, dan 8 perkara pada 2 Oktober. Di sisi lain, pelaksanaan agenda Ikrar Talak dijadwalkan sebanyak 13 perkara sepanjang periode pekan ini. Adapun rincian Ikrar Talak terdiri dari 2 perkara pada 28 September, 8 perkara pada 30 September, dan 3 perkara pada 1 Oktober. Seluruh data agenda persidangan tersebut telah terintegrasi secara rapi melalui sistem informasi jadwal sidang lembaga.
Menanggapi rencana persidangan tersebut, Ketua PA Bojonegoro, Bapak Sutikno, S.Ag., M.H., menegaskan kesiapan penuh seluruh jajaran persidangan. Beliau menyampaikan bahwa majelis hakim dan aparatur siap mengawal pelaksanaan seluruh rangkaian sidang agar berjalan lancar, tertib, dan transparan. Langkah tersebut senantiasa berpedoman pada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan. Beliau turut mengimbau kepada seluruh pihak berperkara untuk dapat hadir secara tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. Kedisiplinan para pihak dalam memenuhi panggilan persidangan sangat penting untuk mendukung kelancaran penyelesaian seluruh perkara.
Dengan adanya penjadwalan persidangan yang terencana dan terintegrasi melalui Aplikasi Jadwal Sidang, masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Bojonegoro mendapatkan kepastian informasi terkait waktu penyelesaian perkara mereka. Rincian jadwal harian yang transparan ini memungkinkan para pihak berperkara untuk mengatur waktu kehadiran secara lebih efisien sehingga terhindar dari antrean yang menumpuk. Selain itu, kesiapan penuh majelis hakim beserta aparatur peradilan menjamin bahwa setiap tahapan sidang berjalan lancar sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Target penyelesaian puluhan perkara melalui penjatuhan putusan dan ikrar talak pada pekan tersebut juga memberikan kelegaan serta kejelasan status hukum yang sangat dinantikan oleh para pihak. Pada akhirnya, keterbukaan informasi jadwal ini yang dipadukan dengan kedisiplinan kehadiran masyarakat akan menciptakan lingkungan pelayanan publik yang prima, tertib, dan akuntabel di Pengadilan Agama Bojonegoro. Snd - Rian
Berikut ini link untuk melihat Jadwal Sidang di website PA Bojonegoro : https://jadwalsidang.pa-bojonegoro.go.id/