Menuju Peradilan yang Lebih Empatik: 15 Aparatur PA Bojonegoro Kini Tersertifikasi Melayani Kaum Rentan
Oleh Sandhy Sugijanto (Panmud Hukum)
Bojonegoro I 15 September 2025
Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor2366/DJA/DL1.10/IX/2025 Tanggal 10 September 2025 Perihal"Pengumuman Hasil Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tanggal 8 Mei sampai dengan 29 Agustus 2025".
Selamat kepada Bapak/ibu yang dinyatakan lulus Bintek (Bimbingan Teknis) kolosal yang diselenggarakan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Yang diikuti oleh seluruh peradilan agama dan mahkamah Syar’iyah seluruh Indonesia di bawah Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
Pada kegiatan ini sampai dengan akhir pelaksanaan dan hasilnya telah diumumkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, alhamdulillah Pengadilan Agama Bojonegoro ada 15 pegawainya, baik itu jajaran pimpinan, hakim maupun Panitera Muda dan Panitera Pengganti.
Mengapa penulis sangat bersyukur atas telah dinyatakan LULUS BIMTEK tersebut oleh Badilag, karena Bimtek ini Adalah Bimtek kolosal, karena dilaksanakan selama 4 bulan lamanya, setiap hari Rabu/Kamis pasti mengunjungi website Badilag di https://www.badilag.mahkamahagung.go.id/ untuk melihat apakah ada pengumuman tentang pelaksanaan Bimtek Kaum Rentan ini, kemudian hari Jumatnya pasti mengikuti zoom Bimtek, setelah itu pada pukul 14.00 sampai 16.00 wib mengikuti quiz. Pada awal pelaksanaan pada bulan Mei 2025 sebelum mengikuti Bimtek ini didahulu dengan mengerjakan soal-soal pre-test, dan pada akhir bulan Agustus 2025 lalu, seluruh insan dunia peradilan agama seIndonesia disibukkan menjawab 100 soal untuk Post-test.
Dan sekali lagi alhamdulillah 15 pegawai PA Bojonegoro berhasil lulus bimtek ini, semoga dengan selesainya bimtek kaum rentan ini, maka terjadi transformasi budaya di lingkungan peradilan agama. Dari yang mungkin tadinya kaku dan formal, menjadi sebuah institusi yang humanis, empatik, dan proaktif dalam melindungi hak-hak warga negaranya yang paling rentan. Ini adalah perwujudan dari asas "peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan" yang dimaknai secara lebih mendalam dan inklusif.