PERINGATI MILAD PERADILAN AGAMA KE-143, PTA SURABAYA GELAR DISKUSI HUKUM DAN PTA SURABAYA AWARD

 

Surabaya, 14 Agustus 2025 – Pada tanggal 1 Agustus 2025, Peradilan Agama memperingati hari jadinya yang ke-143. Puncak acara peringatan milad tersebut digelar hari ini oleh PTA Surabaya dengan mengadakan pembinaan, peningkatan integritas dan kualitas SDM, diskusi hukum, dan PTA Surabaya Award Semester I Tahun 2025. Acara diselenggarakan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. Kegiatan dilanjutkan dengan peresmian ruang sidang yang akan menjadi percontohan di seluruh Pengadilan Agama di Jawa Timur oleh YM. Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI, serta peluncuran Majalah Sapta Prima Edisi Cetak

 

Pembinaan dan diskusi hukum dipimpin langsung oleh YM. Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI, mengambil topik peningkatan integritas dan kualitas SDM. Harapannya, pembinaan dan diskusi hukum dapat memperkuat integritas. Parameter yang harus dipenuhi untuk memperkuat integritas adalah kejujuran dan sikap kerja yang profesional, akuntabilitas, peningkatan kinerja, dan peningkatan kualitas SDM. Hal tersebut menjadi syarat untuk mendapatkan Kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. “Ketika ingin mewujudkan good government, perlu good governance yang baik juga. Integritas jangan hanya jadi retorika saja, tetapi harus diterapkan”, ucap beliau dalam pembinaan tersebut.

Pembinaan selanjutnya disampaikan oleh Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang mengisi materi mengenai kesekretariatan. Beliau menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas anggaran menjadi hal wajib yang harus dipenuhi dalam menjalankan realisasi anggaran. “Sesuai dengan PMK Nomor 107 Tahun 2004, beberapa perencanaan keuangan yang tidak update aturan. Diharapkan, pengelolaan keuangan akan lebih transparan lagi sesuai dengan aturan. Dokumen DIPA menjadi panduan dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas anggaran”, kata beliau memberikan materi pembinaan.
Materi pembinaan yang terakhir disampaikan langsung oleh Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H., Inspekstur Wilayah IV – Badan Pengawasan MA RI. Peningkatan Kapabilitas SDM melalui Pengawasan Berbasis Kinerja diharapkan dapat membentuk kinerja pegawai yang transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan agama. Acara dilanjutkan dengan diskusi hukum yang mengambil tema “Modernisasi Peradilan Agama di Era Digital: Optimalisasi Sistem e-Court dalam Menyongsong 143 Tahun Peradilan Agama”. Diskusi hukum tersebut dipimpin langsung oleh Hakim Tinggi Dr. Drs. Toif, M.H. Diskusi hukum yang diselenggarakan ini merupakan wadah untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk optimalisasi sistem e-court di peradilan agama. (Yrk)