Mutasi dan Pelantikan Pejabat di Lingkungan PA Bojonegoro, Tongkat Estafet Kepemimpinan Bergulir

Bojonegoro – Pengadilan Agama Bojonegoro menjalani momen penting dalam dinamika kelembagaan melalui serangkaian kegiatan mutasi dan pelantikan pejabat struktural. Agenda ini berlangsung dalam suasana penuh khidmat sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi serta peningkatan kinerja kelembagaan.

Tiga pejabat meninggalkan jabatan di PA Bojonegoro untuk menjalankan amanah baru di satuan kerja lain. Misbah, S.H., M.H., sebelumnya menjabat sebagai Panitera, resmi berpindah tugas ke PA Nganjuk per 30 Juli 2025. Kemudian, Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H., yang sebelumnya Panitera Muda Permohonan, kini menjabat Panmud Hukum di PA Sidoarjo mulai 28 Juli 2025. Sementara Muhammad Nafi, S.H., M.H.I., yang sebelumnya menjabat Panmud Hukum, kini bertugas sebagai Panmud Gugatan di PA Tulungagung per 29 Juli 2025. "Meskipun saya hanya sebentar disini, tetapi sambutan dari PA Bojonegoro sungguh luar biasa. Semoga tali silaturahmi kita masih terus tersambung meskipun tempat kerja kita berbeda", ucap Bapak Misbah dalam sambutan perpisahannya.

Sebagai tindak lanjut dari rotasi tersebut, Pelantikan pejabat baru di PA Bojonegoro dilaksanakan pada Kamis, 31 Juli 2025. Dalam prosesi tersebut, Drs. H. Solikin, S.H., M.H., dilantik sebagai Panitera PA Bojonegoro setelah sebelumnya menjabat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Bersama beliau, turut dilantik Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panmud Hukum (dari PA Tuban), serta dua pejabat internal yakni Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panmud Gugatan dan Endah Ratna Wijaya, S.H. sebagai Panmud Permohonan.

 

Tak hanya itu, jajaran kepaniteraan PA Bojonegoro juga kedatangan wajah lama, yakni Ardhany Chabib, S.H., yang kini menjabat sebagai Panitera Pengganti setelah sebelumnya bertugas di menjadi PP PA Bojonegoro lalu mutasi ke PA Sampang dan akhirnya kembali lagi bergabung menjadi kembali bagian dari PA Bojonegoro. Dengan pelantikan ini, PA Bojonegoro berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel.