Karyawan Swasta Dominasi Perkara Perceraian di Bojonegoro, Naik 14 Persen dalam Setahun
Karyawan swasta menjadi kelompok pekerjaan dengan jumlah perkara perceraian tertinggi di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro periode Oktober 2026, tercatat sebanyak 715 perkara melibatkan kelompok pekerja tersebut. Jumlah itu meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 627 perkara. Artinya, terjadi penambahan 88 perkara atau sekitar 14 persen hanya dalam kurun waktu satu tahun. Dominasi karyawan swasta juga terlihat jika dibandingkan dengan kelompok pekerjaan lainnya. Pada Oktober 2026, pedagang menempati urutan kedua dengan 413 perkara, disusul kelompok yang mengurus rumah tangga sebanyak 411 perkara.
Selanjutnya, petani atau pekebun tercatat 255 perkara, buruh harian lepas 129 perkara, kuli bangunan 64 perkara, tenaga kerja Indonesia (TKI) 52 perkara, guru 46 perkara, buruh tani 45 perkara, dan aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 34 perkara. Panitera PA Bojonegoro, Sholikin Jamik, mengingatkan agar tingginya angka perceraian pada kelompok karyawan swasta tidak langsung diartikan bahwa pekerja sektor tersebut lebih rentan atau mudah mengakhiri hubungan perkawinan. Menurutnya, angka perkara harus dilihat dengan mempertimbangkan jumlah populasi pekerja pada masing-masing sektor. Kategori karyawan swasta memiliki cakupan profesi yang sangat luas, mulai dari pekerja pabrik, toko, hingga perusahaan. “Jangan langsung menyimpulkan karyawan swasta paling mudah bercerai. Harus dilihat juga jumlah populasinya. Kalau jumlah pekerjanya memang banyak, angka perkaranya juga bisa lebih besar,” jelasnya.
Sholikin mengungkapkan, persoalan perceraian tidak selalu disebabkan rendahnya penghasilan suami. Perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus justru menjadi salah satu persoalan yang kerap muncul dalam rumah tangga. Tekanan ekonomi memang dapat menjadi pemicu konflik. Misalnya, ketidakpastian pekerjaan, kontrak kerja yang tidak diperpanjang, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga kurangnya keterbukaan dalam mengelola keuangan keluarga. Selain itu, pasangan suami istri yang sama-sama bekerja juga menghadapi tantangan tersendiri. Kesibukan pekerjaan, kelelahan setelah bekerja, pembagian tanggung jawab rumah tangga, hingga pengasuhan anak dapat memicu perselisihan apabila tidak disertai komunikasi dan kesepakatan bersama. “Ekonomi memang berpengaruh, tetapi bukan satu-satunya faktor. Persoalan yang awalnya berkaitan dengan ekonomi bisa berkembang menjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus,” terangnya.
Faktor lain yang turut menjadi perhatian adalah salah satu pasangan meninggalkan pihak lainnya. Kondisi ini dapat terjadi ketika suami atau istri bekerja maupun merantau ke luar daerah hingga luar negeri, sehingga intensitas komunikasi dan hubungan rumah tangga tidak berjalan dengan baik. Dalam data Oktober 2026, kelompok TKI tercatat sebanyak 52 perkara. Meski demikian, angka tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh perkara pada kelompok tersebut berkaitan dengan persoalan hubungan jarak jauh. Secara keseluruhan, PA Bojonegoro mencatat peningkatan perkara perceraian berdasarkan kelompok pekerjaan. Pada Oktober 2025 jumlahnya mencapai 2.433 perkara, sedangkan pada Oktober 2026 meningkat menjadi 2.594 perkara. Terdapat kenaikan 161 perkara atau sekitar 6,6 persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa karyawan swasta masih mendominasi perkara perceraian berdasarkan pekerjaan di Bojonegoro. Namun, tingginya angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa jenis pekerjaan menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga. Beragam persoalan, mulai dari tekanan ekonomi, ketidakstabilan pekerjaan, komunikasi yang tidak harmonis, hingga pembagian tanggung jawab keluarga, menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keutuhan rumah tangga.