Menuju Peradilan Berkelas Dunia, PA Bojonegoro Serap Materi Strategis di Shanaya Resort

Pelaksana Tugas (PLT) Panitera dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bojonegoro menghadiri kegiatan Pembinaan dan Rapat Koordinasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama. Acara yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini dilaksanakan di Shanaya Resort Malang mulai tanggal 18 sampai 20 Mei 2026. Kegiatan strategis ini diikuti oleh seluruh elemen tenaga teknis peradilan di bawah naungan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Tujuan utama dari pertemuan berskala besar ini adalah untuk menyelaraskan visi pelayanan hukum di seluruh satuan kerja. Melalui sinergi yang kuat, seluruh aparatur diharapkan mampu membawa institusi peradilan agama menuju pelayanan prima yang berkelas dunia.

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua PTA Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., S.M., menegaskan, "Kegiatan pembinaan ini sengaja kita gelar sebagai respon cepat atas banyaknya pengaduan terkait administrasi yustisial, mulai dari adanya permasalahan lupa penarikan dan penyetoran PNBP, hingga masih kurangnya kemampuan petugas dalam memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai batas waktu panggilan sidang, status berkekuatan hukum tetap (BHT), serta penertiban akta cerai. Selain itu, forum ini sangat penting untuk membekali dan meningkatkan kesiapan para Panitera dalam menjalankan tugasnya sebagai eksekutor, terutama dalam menghadapi tantangan eksekusi terhadap harta kekayaan yang kini sudah berbasis digital."

Pada hari pertama pelaksanaan kegiatan, para peserta mendapatkan pemaparan mendalam mengenai Kebijakan Umum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Materi tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi internalisasi Indikator Kinerja Utama demi mengoptimalkan capaian kinerja seluruh Pengadilan Agama. Selain itu, penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi juga menjadi fokus utama dalam forum tersebut. Transparansi informasi publik dinilai sebagai pilar penting yang harus ditegakkan oleh setiap satuan kerja peradilan. Seluruh materi awal ini dirancang untuk meletakkan fondasi manajemen peradilan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

   

Aspek integritas aparat menjadi bahasan krusial berikutnya melalui penyampaian materi penegakan disiplin untuk hakim dan aparatur sipil negara. Sistem pengawasan internal akan semakin diperketat guna mencegah terjadinya segala bentuk pelanggaran di lingkungan kerja peradilan agama. Para peserta juga diajak membedah regulasi terbaru terkait teknis penetapan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Pemahaman yang seragam mengenai status hukum suatu perkara sangat penting untuk menghindari kesalahan administrasi di kemudian hari. Dengan pengawasan yang melekat dan pemahaman regulasi yang matang, kualitas putusan pengadilan akan semakin diakui oleh masyarakat luas.

Salah satu topik yang paling mendapatkan perhatian adalah ketentuan penerbitan akta cerai terkait hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Pengadilan Agama berkomitmen penuh untuk menjamin hak nafkah dan perlindungan anak tetap terpenuhi dengan baik setelah perceraian terjadi. Selanjutnya, forum ini juga mengupas tuntas materi pelaksanaan eksekusi riil serta berbagai permasalahan hukum yang sering timbul di lapangan. Diskusi interaktif antarpeserta melahirkan berbagai solusi taktis untuk mengatasi kendala eksekusi yang selama ini menghambat kepastian hukum. Perlindungan hak hukum bagi kelompok rentan dan eksekusi yang berkepastian menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan publik yang berkeadilan.

Sesi akhir dari rangkaian rapat koordinasi ini berfokus pada tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak yang transparan. Panitia juga melakukan monitoring serta evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu ini harus dipastikan berjalan tepat sasaran dan bebas dari pungutan liar. Keikutsertaan aktif perwakilan Pengadilan Agama Bojonegoro dalam kegiatan ini diharapkan dapat segera membawa perubahan positif sekembalinya ke daerah. Seluruh jajaran pimpinan dan staf berkomitmen penuh mengimplementasikan hasil pembinaan ini demi mewujudkan peradilan modern yang berkelas dunia.

Penulis : Sandhy Sugijanto (Panmud hukum)