(0353) 881235 pabojonegoro@gmail.com delegasi.pabojonegoro@gmail.com
Memuat jam...
BERITA SEPUTAR PENGADILAN

Hakim Terbatas, Semangat Tak Terpangkas: PA Bojonegoro Mantapkan Pengawasan Internal Triwulan IV

05 November 2026
Super User
90 Dilihat

Bojonegoro, 5 November 2026 M - 25 Jumadilawal 1448 H

Pengadilan Agama Bojonegoro resmi menetapkan Keputusan Ketua Nomor 1708/KPA.W13-A5/SK.PW1.1.1/XI/2026 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada 3 November 2026. Keputusan tersebut mencabut kebijakan sebelumnya karena adanya dinamika aparatur yang telah memasuki masa purna tugas. Penetapan ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal ini dirancang agar berjalan secara terstruktur, terencana, efektif, efisien, serta berkelanjutan. Langkah strategis ini sekaligus menegaskan komitmen pimpinan pengadilan untuk terus menjaga tata kelola peradilan yang akuntabel dan transparan.

Struktur tim pengawasan dalam keputusan terbaru tersebut terdiri dari ketua pengadilan sebagai penanggung jawab, wakil ketua sebagai koordinator, satu sekretaris koordinator, serta tiga orang hakim pengawas bidang. Meskipun jumlah personel sangat terbatas, kondisi ini sama sekali tidak menjadi penghalang bagi pengadilan untuk melaksanakan tugas pengawasan secara maksimal. Setiap hakim dituntut untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan internal secara bergandengan dengan tugas utama memeriksa dan memutus perkara setiap harinya. Seluruh tahapan proses pengawasan ini kini sepenuhnya dilaksanakan melalui aplikasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi yang dikenal dengan sebutan E-BINWAS. Penggunaan teknologi ini diwajibkan selaras dengan arahan Mahkamah Agung guna mempermudah pemantauan kinerja secara seketika dan terukur oleh pimpinan.

Ruang lingkup bidang yang diawasi oleh tim mencakup manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi kesekretariatan, serta manajemen pengaduan dan kinerja pelayanan publik. Karena keterbatasan tenaga yang ada, setiap hakim pengawas harus memegang tanggung jawab ganda untuk mengampu beberapa bidang strategis sekaligus. Setiap pengawas diwajibkan melakukan pemantauan serta pembinaan sesuai area tugasnya masing-masing secara cermat, berkesinambungan, dan objektif. Hasil temuan pengawasan tersebut kemudian dilaporkan secara tertulis kepada koordinator pengawasan secara periodik setiap tiga bulan sekali. Selanjutnya, koordinator akan merekapitulasi keseluruhan laporan tersebut kepada ketua pengadilan untuk kemudian diteruskan berjenjang hingga ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pada bulan ini, pengadilan bersiap mengadakan agenda pengawasan internal secara komprehensif khusus untuk periode Triwulan IV Tahun 2026. Rangkaian kegiatan pengawasan Triwulan IV ini resmi dijadwalkan mulai dari minggu pertama bulan November hingga minggu ketiga bulan Desember 2026. Laporan hasil temuan pengawasan dari seluruh bidang akan dikompilasi secara lengkap selambat-lambatnya pada minggu ketiga Desember 2026. Selanjutnya, proses tindak lanjut atas seluruh temuan evaluasi tersebut harus direalisasikan secara tuntas pada minggu keempat Desember 2026. Monitoring terhadap penyelesaian tindak lanjut juga dieksekusi secara ketat pada minggu yang sama agar setiap kendala benar-benar terselesaikan sebelum penutupan tahun anggaran.

Menanggapi pelaksanaan agenda tersebut, Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Sutikno,S.Ag, M.H, menegaskan bahwa pengawasan internal bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen vital untuk menjamin pelayanan prima kepada masyarakat. "Keterbatasan jumlah hakim di lembaga ini justru harus menjadi pemacu semangat bagi kita semua untuk bekerja lebih solid, tangguh, dan saling mendukung," ujar beliau. Beliau juga mengingatkan seluruh aparatur peradilan agar selalu bersikap terbuka terhadap setiap temuan pengawasan dan segera mengeksekusi rekomendasi perbaikan yang diberikan. Dengan sistem pengawasan yang berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 ini, kualitas kelengkapan administrasi dan standar pelayanan publik diharapkan terus meningkat signifikan. Pengadilan Agama Bojonegoro senantiasa berkomitmen kuat untuk menghadirkan layanan peradilan yang cepat, mudah, transparan, dan berintegritas tinggi bagi seluruh pencari keadilan. Snd

PRESTASI & SERTIFIKASI

Penghargaan dan Sertifikat

Komitmen nyata Pengadilan Agama Bojonegoro dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan dan berintegritas.

SURVEI PELAYANAN PUBLIK

Kepuasan Masyarakat

Penilaian masyarakat menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

Isi Survei Sekarang
IKM
Indeks Kepuasan Masyarakat
0,00 / 4,00
Sangat Baik
IPKP
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan
0,00 / 4,00
Sangat Baik
IPAK
Indeks Persepsi Anti Korupsi
0,00 / 4,00
Sangat Baik
MOU / KERJASAMA
Sinergi Pelayanan Masyarakat
Memuat data...
LIVE CCTV