Bukan Cuma Nafkah: Petaka Judol, Pinjol, dan Belanja Online

di Balik Perceraian Bojonegoro

 

BOJONEGORO, 22 Juni 2026

Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro merilis rekapitulasi data faktor penyebab terjadinya perceraian untuk periode bulan Mei pada tiga tahun terakhir, yakni 2024, 2025, dan 2026. Secara keseluruhan, total perkara perceraian pada bulan Mei tercatat berfluktuasi, dari 938 perkara di tahun 2024, naik menjadi 1.002 perkara di tahun 2025, dan kembali turun di angka 909 perkara pada tahun 2026. Di balik pergerakan angka tersebut, terdapat pergeseran signifikan pada klasifikasi faktor penyebab yang dilatarbelakangi oleh proses pembuktian di persidangan serta munculnya fenomena sosial baru di era digital.

Salah satu perubahan paling mencolok terlihat pada faktor Zina. Pada Mei 2024, tercatat ada 62 perkara dengan alasan zina, namun angka ini turun tajam menjadi 0 pada tahun 2025, dan hanya 2 perkara di tahun 2026. Penurunan drastis ini bukan berarti kasus perselingkuhan hilang sepenuhnya, melainkan karena ketatnya syarat pembuktian zina secara hukum materil. Banyak kasus yang terjadi saat ini merupakan perselingkuhan secara verbal maupun cyber affair melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Ketika pihak yang berperkara tidak mampu menghadirkan bukti sempurna untuk memenuhi unsur zina, maka majelis hakim akan mengklasifikasikannya ke dalam faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus. Hal inilah yang menyebabkan faktor perselisihan melonjak tajam lebih dari dua kali lipat, dari 284 perkara (2024) menjadi 579 perkara (2026).

Fenomena serupa juga terjadi pada faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 95 perkara, angka KDRT mengalami penurunan signifikan menjadi 32 perkara di tahun 2025, sebelum akhirnya naik tipis menjadi 44 perkara di tahun 2026. Penyesuaian angka ini sangat dipengaruhi oleh proses di ruang sidang, di mana KDRT membutuhkan pembuktian fisik (seperti visum) atau saksi verbal yang kuat. Seringkali, pihak yang berperkara tidak dapat membuktikan kekerasan tersebut secara sempurna, sehingga pada akhirnya alasan perceraian dialihkan ke faktor perselisihan terus menerus.

Perubahan klasifikasi yang paling masif terjadi pada faktor Ekonomi. Pada bulan Mei 2024 dan 2025, faktor ekonomi mendominasi dengan angka masing-masing 402 dan 507 perkara. Namun, pada Mei 2026, angkanya merosot jauh menjadi hanya 107 perkara. Penurunan lumayan besar ini terjadi karena adanya penajaman kriteria dari majelis hakim. Pada tahun 2026, faktor penyebab diklasifikasikan sebagai "Ekonomi" murni hanya jika Pemohon/Tergugat terbukti sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan tidak memberikan nafkah sepeser pun kepada Termohon/Penggugat. Sedangkan pada tahun 2024 dan 2025, meskipun pihak suami masih memberikan nafkah namun dirasa kurang atau tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, perkara tersebut masih dimasukkan dalam kategori faktor ekonomi.

Gaya Hidup Digital: Belanja Online dan Pinjol Diam-Diam Jadi Pemicu Baru

Menariknya, lonjakan pada faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus juga dipicu oleh dinamika gaya hidup digital di dalam rumah tangga. Dalam beberapa perkara Cerai Talak (perceraian yang diajukan oleh suami), terungkap bahwa salah satu akar permasalahan bermula dari kebiasaan istri yang terlalu rajin atau impulsif berbelanja barang secara online.

Selain itu, ditemukan pula fenomena di mana istri mencoba "kreatif" untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena nafkah yang diberikan oleh suami dirasa kurang. Sayangnya, langkah kreatif tersebut diambil dengan cara yang keliru, yaitu mengajukan pinjaman online (pinjol) tanpa sepengetahuan dan izin dari suami. Ketika tagihan membengkak dan debt collector mulai melakukan penagihan, hal ini memicu benturan argumen, hilangnya rasa percaya, hingga pertengkaran hebat yang akhirnya membuat suami melayangkan permohonan cerai talak ke pengadilan.

Di sisi lain, faktor Judi sebagai pemicu hancurnya rumah tangga juga menunjukkan tren kenaikan yang patut diwaspadai. Dari 53 perkara di tahun 2024, naik menjadi 77 perkara di tahun 2025 (naik 45,28%), dan menjadi 80 perkara pada Mei 2026. Secara total dari 2024 ke 2026, angka perceraian akibat judi melonjak hampir 51%, yang sebagian besar juga dikatalisasi oleh maraknya judi online.

Tips & Trik Menghindari Jebakan Belanja Online dan Pinjol dalam Rumah Tangga

Agar keutuhan rumah tangga tidak goyah akibat tekanan ekonomi digital, berikut adalah beberapa langkah praktis yang dapat diterapkan oleh pasangan suami istri:

1. Transparansi Keuangan Total: Suami dan istri harus terbuka mengenai jumlah pendapatan, utang, dan pengeluaran. Saling jujur sejak awal mengenai kondisi finansial akan menutup celah munculnya kecurigaan.
2. Menyusun Anggaran Bersama (Budgeting): Buat batasan yang jelas untuk uang belanja bulanan, tabungan, dan dana darurat. Alokasikan pula anggaran khusus yang disepakati bersama untuk hiburan atau belanja pribadi agar keinginan berbelanja online tetap terkendali.
3. Komunikasi Sebelum Berutang: Buat aturan tegas bahwa segala bentuk pinjaman (baik ke bank, kerabat, maupun pinjol) harus atas kesepakatan bersama. Menanggung beban utang secara diam-diam hanya akan merusak kepercayaan.
4. Evaluasi dan Turunkan Ekspektasi Gaya Hidup: Menyesuaikan gaya hidup dengan pendapatan riil adalah kunci. Jika nafkah dirasa kurang, bicarakan dengan kepala dingin untuk mencari solusi produktif bersama, bukan dengan mencari jalan pintas melalui pinjol.

Sinergi Lintas Sektor: Pendekatan Berbasis Agama dan Masyarakat

Berdasarkan data yang dihimpun PA Bojonegoro, mayoritas perkara perceraian didominasi oleh Cerai Gugat (gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri). Mengingat tingginya angka inisiatif perpisahan ini serta kompleksitas pemicunya di era digital, upaya pencegahan membutuhkan sinergi berlapis yang menyentuh ranah moral dan spiritual masyarakat:

• Peran Aktif Tokoh Agama & Tokoh Masyarakat: Tokoh sentral di masyarakat diharapkan turun tangan secara langsung untuk memberikan edukasi ketahanan keluarga (family resilience), dengan pendekatan yang disesuaikan untuk masing-masing kelompok:
• Peran Keluarga Besar: Menjadi penengah yang bijak, memberikan nasihat finansial yang sehat, serta membantu mediasi secara internal sebelum masalah dibawa ke ranah hukum.
• Pemerintah Desa: Melalui Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tingkat desa, perlu aktif mengadakan sosialisasi pranikah dan bimbingan krisis rumah tangga.
• Pemerintah Daerah Bojonegoro: Diharapkan terus menggencarkan program pemberdayaan ekonomi keluarga serta kampanye masif anti-judi online dan literasi keuangan digital guna menjaga keutuhan keluarga di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

• Melalui Pengajian Ibu-ibu (Majelis Taklim): Sangat disarankan agar materi pengajian rutin disisipkan pembahasan mengenai manajemen keuangan rumah tangga dalam Islam. Ibu-ibu perlu dibekali pemahaman tentang bahaya gaya hidup konsumtif, bahaya riba/pinjol, serta pentingnya rasa qanaah (rasa cukup dan bersyukur). Edukasi ini penting agar kecerdasan mengelola keuangan keluarga dapat menjadi benteng pencegah perceraian.
• Melalui Khotbah Jumat & Pengajian Bapak-bapak: Di sisi lain, para khatib dan pemuka agama perlu rutin menyuarakan kewajiban moral suami. Pesan-pesan dalam khotbah dapat diarahkan pada tanggung jawab pencarian nafkah yang halal, larangan keras mendekati judi online dan kemaksiatan, serta kewajiban memperlakukan istri (menggauli istri) dengan cara yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf) untuk mencegah kekerasan fisik maupun verbal.

Dinamika perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro pada tiga tahun terakhir menunjukkan pergeseran nyata, di mana syarat pembuktian persidangan dan gaya hidup digital kini menjadi faktor penentu. Masalah klasik seperti kurangnya nafkah kini semakin diperparah oleh hadirnya ancaman modern berupa kecanduan judi online, perilaku belanja impulsif, hingga jeratan pinjaman online tanpa izin pasangan. Menghadapi tren perceraian yang sebagian besar didominasi oleh cerai gugat ini, upaya pelestarian pernikahan tidak bisa lagi hanya diserahkan pada proses hukum di pengadilan semata. Penyelamatan institusi keluarga membutuhkan sinergi berlapis yang melibatkan transparansi finansial suami istri, pendampingan keluarga besar, serta edukasi moral berkelanjutan dari tokoh agama dan pemerintah daerah. Melalui langkah kolaboratif dan proaktif dari seluruh elemen masyarakat tersebut, diharapkan ketahanan keluarga di Kabupaten Bojonegoro dapat semakin tangguh dalam menghadapi ujian era digital.

نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُحْفَظَنَا وَيُجَنِّبَنَا مِنْ كُلِّ ذَلِكَ. آمِين (Nas'alullaha an yahfadzana wa yujannibana min kulli dzalik. Aamiin) - Mugi-mugi kita sedaya dipuntebihaken saking sedaya perkawis menika. Amin - May we all be protected from all of that. Amen - Semoga kita semua dihindarikan dari itu semua. Amin

Penulis : Sandhy Sugijanto (Panmud Hukum)