Tata Cara Pengaduan

Tata Cara Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Hakim dan Pegawai

PROSEDUR PENGADUAN

Materi yang dapat diajukan sebagai pengaduan antara lain sebagai berikut :

  1. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
  2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
  3. Pelanggaran sumpah jabatan;
  4. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin hakim, pegawai negeri sipil atau peraturan disiplin militer.
  5. Perbuatan tercela, yaitu perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan,maupun selaku anggota masyarakat;
  6. Pelanggaran hukum acara, baik dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;
  7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif;
  8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

SYARAT DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN

  1. Disampaikan secara tertulis
  1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh pelapor;
  2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Sistem Pengawasan Mahkamah Agung. (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
  3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di Mahkamah Agung atau pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.
  1. Menyebutkan Informasi yang jelas
  1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai :
    1. Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau Pengadilan tempat Terlapor bertugas;
    2. Perbuatan yang dilaporkan;
    3. Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
    4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat di mintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor.
  1. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya, namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitasnya akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.
  2. Tata Cara Pengiriman

Pengaduan ditujukan kepada :

  1. Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding dimana Terlapor bertugas; atau
  2. Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
  3. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata “ PENGADUAN pada Pengadilan “ pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.
  4. Penanganan Pengaduan melalui Pengadilan Agama Bojonegoro
    1. Mengisi formulir pengaduan yang disediakan atau dapat diunduh di sini.
    2. Formulir yang telah diisi disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faxsimile, atau melalui pos ke alamat kantor di  Jalan M.H Thamrin 88 Bojonegoro 62113.
    3. Melalui e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau melalui website Pengaduan online Pengadilan Agama Bojonegoro.
    4. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.
    5. Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan  Agama Bojonegoro
    6. Pengadilan Agama Bojonegoro akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
    7. Pengadilan Agama Bojonegoro hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.
    8. Pengaduan diterima oleh Meja Pengaduan, dan petugas Meja Pengaduan akan mencatat berkas pengaduan, memberitahukan ke Panmud Hukum dan menyampaikan tanda terima kepada Pelapor;
    9. Panmud Hukum akan meneliti dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama ;
    10. Ketua Pengadilan Agama akan meneliti mengenai kewenangan :
      1. Dalam hal Pengadilan Agama berwenang menangani pengaduan dimaksud, Wakil Ketua Pengadilan Agama akan meneliti / membaca berkas pengaduan, memeriksa hasil penelaahan dan Ketua Pengadilan Agama akan membuat surat tugas untuk Tim Pemeriksa dan, Tim Pemeriksa akan memeriksa Pelapor dan Terlapor serta membuat, menandatangani BA Pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan ;
      2. Ketua Pengadilan Agama akan membuat rekomendasi
      3. Dalam hal Pengadilan Agama tidak berwenang, Ketua Pengadilan Agama meneruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Tinggi akan meneliti kembali mengenai kewenangan, Dalam hal tidak berwenang akan meneruskan Pengaduan ke HATIWASDA / BAWAS MA RI

Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Bojonegoro kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke  Pengadilan Agama Bojonegoro  dan  Pengadilan Agama Bojonegoro  akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

 

Jika ada pertanyaan yang kurang jelas mengenai tata cara pengaduan, Anda dapat menghubungi kami melalui telepon (0353) 881235 atau fax di (0353) 892229, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Atau dengan datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Bojonegoro di alamat Jalan M.H. Thamrin No. 88 Bojonegoro.